Nasional
Share this on:

Soal UU KPK, Istana Minta Jangan Paksa Presiden

  • Soal UU KPK, Istana Minta Jangan Paksa Presiden
  • Soal UU KPK, Istana Minta Jangan Paksa Presiden

JAKARTA - Presiden Joko Widodo didesak menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk membatalkan UU KPK yang pekan lalu disahkan DPR RI. Desakan itu berasal dari sejumlah kalangan. Bahkan ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, pada Selasa (24/9). Istana menegaskan Jokowi jangan dipaksa membatalkan UU KPK.

"Jangan memaksa Presiden mengeluarkan Perppu. DPR pekan lalu baru mengesahkan. Saat ini tinggal menunggu penomoran undang-undangnya. Masa presiden dipaksa mengeluarkan Perppu. Daripada memaksa presiden, lebih baik ajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Indonesia adalah negara hukum. Sudah ada mekanisme yang diatur UU. Kalau tidak setuju dengan UU KPK, silakan gugat ke MK," tegas Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Jakarta, Rabu (25/9) kemarin.

Seperti diketahui, Revisi UU KPK disahkan menjadi UU KPK melalui rapat paripurna di DPR pada 17 September 2019. Presiden Jokowi juga mengirimkan surat presiden (surpres) menyetujui revisi tersebut. "Sistem ketatanegaraan sudah mengatur. Kita kawal sama-sama di mana pasal yang melemahkan KPK. Dimana pasal-pasal yang membuat KPK mandul. Caranya ya melalui mekanisme di MK," imbuhnya.

Dikatakan, dalam tuntutannya mahasiswa meminta RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba dan RUU Pertanahan tidak disahkan. Presiden, lanjutnya, sudah meminta kepada DPR untuk menunda. Melalui rapat paripurna, dewan pun sepakat melakukan penundaan.

"Nah, DPR sudah menyetujui penundaannya. Terus, mau apa lagi. Sekali lagi, apabila ada yang tidak setuju, ajukan gugatan ke MK. Itu namanya berdemokrasi dan memenuhi tata aturan yang baik dan benar," ucap Ngabalin.

Hal senada juga disampaikan Menkumham Yasonna Laoly. Dia mempersilakan pihak yang menolak UU KPK mengajukan judicial review ke MK. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu pembatalan UU tersebut.

"Presiden sudah bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa main paksa-paksa. Kita hargai mekanisme konstitusional. Kecuali tidak menganggap negara ini negara hukum lagi," papar Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/9).

Semua pihak, lanjutnya, harus taat pada mekanisme hukum di Indonesia. Masyarakat tidak bisa memaksa Presiden mengeluarkan Perppu pembatalan UU KPK. Yasonna menilai desakan publik melalui unjuk rasa besar-besaran bukanlah cara yang bijak untuk menyikapi pengesahan UU KPK.

"Jangan dibiasakan. Cara-cara itu mendeligitimasi lembaga negara. Seolah-olah nggak percaya pada MK. Itulah makanya dibuat MK," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut satu-satunya cara untuk mewujudkan tuntutan mahasiswa adalah melalui uji materi UU di MK. Soal tuntutan mahasiswa soal pembatalan sejumlah RUU kontroversial, DPR dan pemerintah sudah menyetujuinya.

"Yang dilakukan adalah hanya menunda pengesahan, bukan membatalkan," tegas Bamsoet.

Penundaan pengesahan beberapa RUU itu, hingga waktu yang tidak ditentukan. Bila tidak bisa selesai di masa periode DPR 2014-2019, akan dibahas pada periode selanjutnya yang akan dilantik 1 Oktober mendatang. Politikus Golkar ini menegaskan, DPR masih membuka pintu kepada para mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan kini nasib KPK berada di tangan Jokowi. Dia menjelaskan, UU KPK tidak bisa dilepaskan dari persetujuan Jokowi. UU itu disetujui DPR lewat rapat paripurna 17 September 2019.

"Jokowi jangan buang badan dari aspirasi mahasiswa yang menginginkan Perppu. Presiden yang menyetujui pembahasan dan pengesahannya. Sekarnag bola di tangan Presiden," jelas Fadli. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Implementasi KIP Masih Mengecewakan

Implementasi KIP Masih Mengecewakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan periode 2019-204 memfokuskan pada sumber daya manusia (SDM).


Ma'ruf: Sampaikan Pesan Toleransi saat Ceramah Keagamaan

Ma'ruf: Sampaikan Pesan Toleransi saat Ceramah Keagamaan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh pemuka agama agar menyampaikan pesan toleransi dalam setiap ceramah.


Ditentang, Istana Tetap Inginkan Ahok

Ditentang, Istana Tetap Inginkan Ahok

Belum sah Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai pejabat tinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tapi kegaduhan sudah timbul.


Australia Dukung Teritorial Indonesia dan Papua

Australia Dukung Teritorial Indonesia dan Papua

Australia tetap konsisten mendukung integritas nasional dan teritorial Indonesia, termasuk soal Papua.


Dukung KPK, Sejumlah Tokoh Siap Ajukan Judicial Review

Dukung KPK, Sejumlah Tokoh Siap Ajukan Judicial Review

Sejumlah aktivis antikorupsi berbondong-bondong mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (15/11)


Anies Baswedan Pertanyakan Status Ibu Kota Baru

Anies Baswedan Pertanyakan Status Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo sudah memutuskan memindahkan ibu kota negara RI ke Provinsi Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.


Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Pemerintah Indonesia menegaskan tak ada dasar menghalangi Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), Sam Rainsy berkunjung ke Jakarta.


Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah resmi didirikan. Namun, belum dideklarasikan.


Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Bom bunuh diri di Polrestabes Medan Sumatera Utara diyakini sebagai aksi jihad. Dengan demikian, pelaku dikategorikan sudah terpapar paham radikalisme.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!