Nasional
Share this on:

Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

  • Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi
  • Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

JAKARTA - Sudah tiga kali Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatannya dalam pusaran dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1 terus dimatangkan oleh penyidik. Salah satunya mengenai hubungannya dengan para tersangka.

Sofyan kemarin (28/9) diperiksa mulai pukul 10.00 hingga 16.00 atau sekitar enam jam. Dia diperiksa untuk tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Sebelumnya, Sofyan pernah diperiksa pada 20 Juli dan 7 Agustus lalu. Masing-masing untuk tersangka bos Apac Group Johannes B. Kotjo dan Wakil Ketua Komisi VII DPR (nonaktif) Eni Maulani Saragih.

Usai diperiksa, Sofyan mengaku menjawab pertanyaan penyidik dengan baik. Dia enggan membeberkan lebih jauh soal materi pemeriksaan. ” Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan baik,” ujar Sofyan kepada awak media. Sofyan juga enggan mengungkapkan perihal dugaan pertemuannya dengan para tersangka sebelum operasi tangkap tangan Eni dilakukan.

Dia mengaku pemeriksaan kemarin tidak jauh beda dengan sebelumnya. Mulai dari pertemuan dengan Kotjo dan Eni hingga teknis penunjukan perusahaan Kotjo, PT Samantaka Batubara sebagai anggota konsorsium yang mengerjakan proyek PLTU Riau 1. ”Nggak ada (perbedaan dengan pemeriksaan sebelumnya, Red),” ujarnya.

Lalu sejauh mana peluang Sofyan Basir masuk dalam pusaran dugaan korupsi kelas kakap ini? Sumber internal KPK kepada Jawa Pos mengatakan bila Sofyan memang memiliki peran signifikan dalam mengegolkan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1. Namun, sumber itu tidak mau mengatakan apakah Sofyan bakal menjadi tersangka berikutnya dalam kasus itu.

”Tunggu sampai dakwaan,” ujar sumber tersebut. Dakwaan yang dimaksud merujuk pada perkara Johannes B. Kotjo yang kini sudah teregister di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sesuai jadwal yang telah di-publish di situs resmi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kotjo bakal menjalani sidang perdana pada Kamis (4/10) pekan depan.

Di penyidikan, Kotjo telah menyampaikan keterangan seputar pihak-pihak yang diduga menikmati aliran suap proyek PLTU Riau 1. Terutama aliran ke sejumlah pejabat negara dan politisi. Kotjo pun telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC) ke pimpinan KPK. Artinya, dia harus blak-blakan agar JC-nya dikabulkan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengakui, Kotjo mesti mengungkapkan keterangan yang ia miliki seluas-luasnya agar mendapat JC. Itu merupakan salah satu syarat JC dikabulkan. Selain itu, Kotjo harus mengakui perbuatan melawan hukum yang didakwakan. Dan juga harus membuka peran pihak lain sejelas-jelasnya.

”Konsistensi dan sikap kooperatif di sidang juga menjadi perhatian KPK agar JC dikabulkan,” terangnya.

Febri menambahkan, selain memeriksa Sofyan, penyidik kemarin juga memeriksa Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati.

”Saksi Rosa didalami terkait pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dan tentang perizinan pengelolaan limbah,” imbuh dia. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Kota-kota Harus Siaga Bencana
Kota-kota Harus Siaga Bencana

Berita Berikutnya

Mendagri Ikut Ganti Rugi Toko-toko
Mendagri Ikut Ganti Rugi Toko-toko

Berita Sejenis

KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK mengimbau penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun saat Bulan ramadan maupun Idul Fitri.


Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (KMSAK) mendesak Presiden Jokowi merombak struktur pansel KPK.


Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Jokowi akhirnya menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023.


Nama-nama Pansel KPK Sudah Dikantongi Jokowi

Nama-nama Pansel KPK Sudah Dikantongi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pansel tersebut diputuskan pada pekan ini.


Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pejabat negara menolak gratifikasi hari raya.


17 Mei, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tak Gratis Lagi

17 Mei, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tak Gratis Lagi

Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 Km telah beroperasi sejak 8 Maret 2019 lalu.


Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Masa jabatan Agus Rahardjo sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera berakhir tahun ini.


Sofyan Melawan, Gugat KPK lewat Praperadilan

Sofyan Melawan, Gugat KPK lewat Praperadilan

Dirut PLN (nonaktif) Sofyan Basir mengikuti jejak eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy mengajukan praperadilan.


KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera menetapkan status hukum Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.


Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Bukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) namanya jika tak selalu muncul masalah. Baru-baru ini, kasus terbukanya database kependudukan kembali terjadi.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!