Nasional
Share this on:

Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

  • Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima
  • Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan, bahwa bahwa transmisi dari pengaruh global suka atau tidak suka pasti akan terasa. Entah itu dalam bentuk nilai tukar rupiah akan terpengaruh, indeks harga saham, bonds year, SBSN semuanya nanti akan terpengaruh.

Bagi Indonesia untuk tetap bisa tumbuh mempertahankan pertumbuhan di atas 5 tanpa menimbulkan kerapuhan dengan lingkungan global yang sangat volatile ini, menurut Menkeu, maka harus meyakinkan bahwa pertumbuhan itu harus dipacu dari investasi.

"Oleh karena itu, memang investasi yang terutama berasal dan bisa menimbulkan capital inflow itu harus menjadi salah satu tugas yang paling penting," kata Sri Mulyani kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (13/8).

Menurut Menkeu, policy-nya itu dibahas pemerintah apa saja, kemudian bagaimana kita tetap juga memperbaiki daya kompetisi kita. Daya kompetisi itu supaya kemudian kita tidak terlalu mudah terombang-ambing dengan perubahan lingkungan.

Selama ini, lanjut Meneu, sudah selalu disampaikan, kalau daya tarik investasiselama ini berasal dari kualitas infrastruktur kita, kualitas sumber daya manusia, termasuk tenaga kerja kita apakah mereka punya skill, produktivitasnya tinggi. "Kemudian policy mengenai masalah investasi, bagaimana policy investasi di Indonesia, juga termasuk intensif yang diberikan," tandas Sri Mulyani.

Terpisah, Direktur Riset Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef), Berly Martawardaya, memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,1 persen hingga akhir tahun 2019. "Melihat perkembangan sampai sekarang saya prediksi bahwa sampai akhir tahun bisa 5,1 persen, bila investasi meningkat dan konsumsi masyarakat bisa dipertahankan," kata Berly Martawardaya.

Dia menyarankan pemerintah untuk segera menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2025. Dokumen pembangunan lima tahun ke depan itu, lanjut dia, dapat menjadi landasan para investor untuk melakukan perluasan bisnis di Indonesia.

"Pemerintah perlu segera finalisasi RPJMN 2020-2025 dan sampaikan arah pembangunan lima tahun ke depan, sehingga investor dalam negeri dan luar negeri confidence untuk ekspansi kegiatan usaha mereka," ujarnya.

Selain itu, pakar ekonomi Universitasi Indonesia ini juga menyarankan agar pemerintah memacu program-program pengentasan kemiskinan guna mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,5 persen pada 2019. Rizal mengatakan prediksi itu dibuat lantaran mayoritas indikator makro ekonomi Indonesia bergerak negatif, salah satunya defisit transaksi berjalan dan kebijakan yang diambil pemerintah belum optimal.

Menyikapi prediksi itu, Berly menilai bahwa laju pertumbuhan ekonomi tergantung periode waktu. "Kalau dibandingkan dengan tahun 2011 yang growth PDB 6,5 persen memang sekarang lebih rendah, tapi kalau dibandingkan ketika Pak Jokowi mulai jadi presiden di 2014 yang 5,02 persen ya lebih tinggi, walau tidak jauh bedanya. Prediksi Indef Desember lalu bahwa tahun 2019 growth 5 persen," jelasnya. (din/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi partai politik yang menyambut baik penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.


Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar terkait polemik di Papua Barat.


Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila bukan filsafat. Pancasila juga bukan warisan biologis. Maka konstruksi Pancasila harus terus dirawat dan diperjuangkan.


Perpanjangan STNK Harus Disertai Hasil Uji Emisi

Perpanjangan STNK Harus Disertai Hasil Uji Emisi

Tahun depan, memperpanjang Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) harus dilengkapi dengan hasil uji emisi kendaraan.


Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Ucapan

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Ucapan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk menjaga ucapan agar kericuhan yang terjadi Manokwari dan Jayapura tidak terulang lagi.


Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pemerintah Indonesia nampaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (WNI)


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!