Nasional
Share this on:

Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

  • Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima
  • Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan, bahwa bahwa transmisi dari pengaruh global suka atau tidak suka pasti akan terasa. Entah itu dalam bentuk nilai tukar rupiah akan terpengaruh, indeks harga saham, bonds year, SBSN semuanya nanti akan terpengaruh.

Bagi Indonesia untuk tetap bisa tumbuh mempertahankan pertumbuhan di atas 5 tanpa menimbulkan kerapuhan dengan lingkungan global yang sangat volatile ini, menurut Menkeu, maka harus meyakinkan bahwa pertumbuhan itu harus dipacu dari investasi.

"Oleh karena itu, memang investasi yang terutama berasal dan bisa menimbulkan capital inflow itu harus menjadi salah satu tugas yang paling penting," kata Sri Mulyani kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (13/8).

Menurut Menkeu, policy-nya itu dibahas pemerintah apa saja, kemudian bagaimana kita tetap juga memperbaiki daya kompetisi kita. Daya kompetisi itu supaya kemudian kita tidak terlalu mudah terombang-ambing dengan perubahan lingkungan.

Selama ini, lanjut Meneu, sudah selalu disampaikan, kalau daya tarik investasiselama ini berasal dari kualitas infrastruktur kita, kualitas sumber daya manusia, termasuk tenaga kerja kita apakah mereka punya skill, produktivitasnya tinggi. "Kemudian policy mengenai masalah investasi, bagaimana policy investasi di Indonesia, juga termasuk intensif yang diberikan," tandas Sri Mulyani.

Terpisah, Direktur Riset Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef), Berly Martawardaya, memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,1 persen hingga akhir tahun 2019. "Melihat perkembangan sampai sekarang saya prediksi bahwa sampai akhir tahun bisa 5,1 persen, bila investasi meningkat dan konsumsi masyarakat bisa dipertahankan," kata Berly Martawardaya.

Dia menyarankan pemerintah untuk segera menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2025. Dokumen pembangunan lima tahun ke depan itu, lanjut dia, dapat menjadi landasan para investor untuk melakukan perluasan bisnis di Indonesia.

"Pemerintah perlu segera finalisasi RPJMN 2020-2025 dan sampaikan arah pembangunan lima tahun ke depan, sehingga investor dalam negeri dan luar negeri confidence untuk ekspansi kegiatan usaha mereka," ujarnya.

Selain itu, pakar ekonomi Universitasi Indonesia ini juga menyarankan agar pemerintah memacu program-program pengentasan kemiskinan guna mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,5 persen pada 2019. Rizal mengatakan prediksi itu dibuat lantaran mayoritas indikator makro ekonomi Indonesia bergerak negatif, salah satunya defisit transaksi berjalan dan kebijakan yang diambil pemerintah belum optimal.

Menyikapi prediksi itu, Berly menilai bahwa laju pertumbuhan ekonomi tergantung periode waktu. "Kalau dibandingkan dengan tahun 2011 yang growth PDB 6,5 persen memang sekarang lebih rendah, tapi kalau dibandingkan ketika Pak Jokowi mulai jadi presiden di 2014 yang 5,02 persen ya lebih tinggi, walau tidak jauh bedanya. Prediksi Indef Desember lalu bahwa tahun 2019 growth 5 persen," jelasnya. (din/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.


Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2020 terus mencuat.


Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Wiranto Ditusuk Pisau, Salah Seorang Penyerangnya Perempuan

Wiranto Ditusuk Pisau, Salah Seorang Penyerangnya Perempuan

Menko Polhukam Wiranto diserang dan ditusuk menggunakan pisau oleh orang tidak dikenal, ketika berkunjung ke Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).


Pasal Makar Digugat ke MK

Pasal Makar Digugat ke MK

Dianggap tidak melindungi Pancasila dari pihak yang menyerukan untuk mengganti dasar negara, pasal makar akan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).


Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!