Nasional
Share this on:

Status Wali Kota Malang Segera Diumumkan

  • Status Wali Kota Malang Segera Diumumkan
  • Status Wali Kota Malang Segera Diumumkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tarik ulur atas pengumuman penetapan tersangka baru calon kepala daerah (cakada) diluar operasi tangkap tangan (OTT). Padahal, sejumlah penyidikan yang menyeret beberapa peserta pilkada serentak 2018 sudah mulai dilakukan. Salah satunya di Kota Malang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan penyidikan baru di kota tersebut. Bahkan, penggeledahan sudah dilakukan, kemarin (20/3). Salah satunya di rumah pribadi Wali Kota Malang (nonaktif) M. Anton.

Namun, sampai tadi malam, lembaganya belum mengumumkan secara resmi status hukum cakada petahana tersebut. Padahal, sesuai ketentuan, penggeledahan dilakukan setelah adanya penyidikan dan penetapan tersangka.

"Terkait status (M. Anton) saya kira nanti ketika kondisi sudah memungkinkan akan kami sampaikan ke publik," kata Febri saat dikonfirmasi Jawa Pos. Rencananya, status M. Anton dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Pemkot Malang 2015 itu dilakukan hari ini. Berikut dengan nama-nama tersangka.

Febri menyatakan, penyampaian informasi itu tidak terkait dengan rangkaian pilkada di Kota Malang. Menurut dia, proses hukum yang berjalan saat ini tidak ada kaitannya dengan intervensi politik.

"KPK sejak awal sudah tegaskan, proses hukum adalah proses hukum, dan proses politik silahkan berjalan masing-masing," imbuh mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tol Sragen–Ngawi Segera Bisa Dilewati

Tol Sragen–Ngawi Segera Bisa Dilewati

Jalan tol Solo–Ngawi segmen Sragen–Ngawi mengantongi sertifikat layak operasi.


Digratiskan, Jembatan Suramadu Berstatus Jembatan Non-Tol Biasa

Digratiskan, Jembatan Suramadu Berstatus Jembatan Non-Tol Biasa

Status jembatan Suramadu telah resmi berubah. Dari awalnya jembatan tol kini menjadi jembatan non-tol biasa.


Kecewa Pemerintahan Jokowi, Nelayan Tegal Wadul ke Sandi

Kecewa Pemerintahan Jokowi, Nelayan Tegal Wadul ke Sandi

Dilarangnya penggunaan cantrang dan sulitnya pembuatan Surat Izin Penangkaoan Ikan (SIPI) membuat nelayan di Kota Tegal merana.


2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

Distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan.


Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Usai menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menerbangkan Wali Kota Pasuruan Setiyono ke Jakarta.


Kena OTT, Status Hukum Wali Kota Pasuruan Ditentukan Hari Ini

Kena OTT, Status Hukum Wali Kota Pasuruan Ditentukan Hari Ini

Wali Kota Pasuruan Setiyono kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin pagi (4/10).


Eksodus dari Palu, Warga Banjiri Sis Al Jufri

Eksodus dari Palu, Warga Banjiri Sis Al Jufri

Eksodus warga Palu dan sekitarnya memadati Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu, kemarin (1/10).


Mendagri Ikut Ganti Rugi Toko-toko

Mendagri Ikut Ganti Rugi Toko-toko

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait isu penjarahan di Kota Palu.


Kota-kota Harus Siaga Bencana

Kota-kota Harus Siaga Bencana

Kota-kota di Indonesia perlu segera menyusun rencana tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Utamanya bencana geologis seperti Gempa Bumi dan Tsunami.


Indonesia Butuh Kota Tahan Gempa.

Indonesia Butuh Kota Tahan Gempa.

Kota-kota di indonesia perlu segera menyusun rencana tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Baik itu bencana geologis, maupun hidrometerologis.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!