Nasional
Share this on:

Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

  • Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri
  • Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

JAKARTA - Posisi Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam pusaran kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dipastikan belum aman meski menang dalam praperadilan. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap akan “memagari” ketua umum Partai Golkar tersebut melalui permohonan perpanjangan masa pencegahan bepergian ke luar negeri (LN).

Dengan demikian, Setnov tidak bisa bebas kluyuran ke LN. Baik acara formal maupun informal. Pencekalan Setnov bakal berakhir Selasa (10/10) pekan depan. Setelah masa itu berakhir, KPK akan kembali mengajukan pencekalan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

”Surat pencekalan belum pernah dicabut, dan akan diperpanjang sekiranya akan habis,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dihubungi Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Sebelumnya, KPK mengajukan permohonan cekal untuk Setnov ke Ditjen Imigrasi pada 10 April lalu atau sehari sebelum insiden penyiraman air keras terhadap penyidik komisi antirasuah Novel Baswedan. Pencekalan tersebut berlaku selama enam bulan.

Agus menjelaskan, pencekalan kala itu dilakukan lantaran posisi Setnov dinilai krusial dalam kasus e-KTP. Nah, alasan perpanjangan masa pencekalan kali ini juga demikian. Peran Setnov dipandang berkompeten dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu.

Setidaknya kesaksian Setnov diperlukan untuk penyidikan dua tersangka e-KTP, yakni Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan politikus Partai Golkar Markus Nari. ”Beliau (Setnov, Red) akan jadi saksi untuk para tersangka yang jumlahnya cukup banyak,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Terkait sikap KPK pasca kekalahan dalam praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Jumat (29/9) lalu, Agus menegaskan pihaknya masih mengkaji. Pimpinan KPK harus mempelajari putusan hakim Cepi Iskandar lebih dulu sebelum mengeluarkan sikap resmi. Begitu pula terkait dengan kemungkinan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Setnov. ''Masih di bahas dan diskusi di internal KPK,” terang komisioner asal Magetan, Jawa Timur itu.

Di sisi lain, perawatan Setnov di RS Premier Jakarta Timur kian misterius. Sebab, pihak rumah sakit sama sekali belum mau memberikan penjelasan gamblang terkait kondisi terkini orang nomor 1 di DPR itu. Para pewarta justru diperlakukan kurang elok oleh pihak rumah sakit saat berupaya mencari tahu perkembangan Setnov. Mereka mengusir wartawan dari area rumah sakit.

Sejak Sabtu (30/9), Jawa Pos berupaya mencari tahu kondisi Setnov. Di hari pertama, petugas rumah sakit dibantu pengawal Setnov memberlakukan skrining manual bagi pengunjung. Skrining itu dilakukan di lantai 1 gedung VIP rumah sakit. Satu persatu pengunjung ditanya keperluan masing-masing ketika masuk koridor arah ruang perawatan Setnov yang berada di lantai 8.

Nah, kemarin, skrining yang diberlakukan pihak rumah sakit lebih ketat. Bahkan, wartawan tidak diperbolehkan berada di area rumah sakit. Khususnya di kawasan lobi rumah sakit gedung selatan. RS Premier memiliki dua gedung. Ruang perawatan politisi yang dijuluki orang “sakti” itu berada di gedung selatan yang memang memiliki beberapa ruangan VIP.

Pantauan Jawa Pos di area terluar rumah sakit, terlihat beberapa kolega Setnov yang berseliweran di kawasan gedung selatan. Di antaranya merupakan anggota DPR dan politisi Partai Golkar, seperti anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti serta Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Ridwan Bae. Ada pula Guru Besar UI Prof Burhan Djabir Magenda.

Anehnya, masing-masing kolega Setnov itu memberikan keterangan berbeda perihal kondisi orang nomor satu di Partai Golkar tersebut. Marlinda menyatakan ada indikasi Setnov menderita sakit sinusitis. Menurut dia, indikasi tersebut membuat tubuh Setnov kurang seimbang. ”Masih goyang, masih belum seimbang,” ujar Wakil Sekjen Partai Golkar tersebut.

Beda dengan Marlinda, Burhan Magenda justru menyampaikan bila Setnov terindikasi mengidap tumor di tenggorokan. Tumor itu baru muncul alias masih berupa embrio. ”Masih pakai masker dia (Setnov), tapi bertambah baik. Bertahap, dari awalnya jantung dulu baru muncul tumor di tenggorokan,” terang Djabir usai melihat kondisi Setnov.

Padahal, kedua penyakit tersebut jelas berbeda. Sinusitis merupakan peradangan pada dinding sinus atau rongga kecil berisi udara yang terletak di tulang pipi dan dahi. Sementara tumor lebih merujuk pada pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak normal, umumnya menyerupai benjolan. Terkait itu, Burhan Djabir mengatakan sinusitis pada Setnov hanya sedikit.

”Ya itu sedikit ya sinus, kepala tumor, makanya ditutup mukanya pakai masker,” terang mantan politisi DPR Fraksi Partai Golkar itu.

Hingga tadi malam, pihak rumah sakit juga belum mau memberikan penjelasan terkait kondisi Setnov yang sebenarnya. Khususnya terkait bagaimana kronologi penyakit Setnov yang awalnya dikabarkan bermasalah pada jatung hingga disebut menderita tumor.

Di tempat terpisah, putusan praperadilan yang membebaskan Setnov dari status tersangka, tampaknya belum melegakan internal partai berlambang beringin. Kuatnya persepsi negatif publik atas kemenangan praperadilan Setnov, membuat sejumlah fungsionaris Partai Golkar harus kembali berhitung terkait masa depan partai dibawah kepemimpinannya.

Wasekjen Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily menyatakan, saat ini Partai Golkar memang tengah menunggu kabar kepastian Setnov selaku ketua umum Partai Golkar, untuk pulang dari perawatan di rumah sakit. Situasi itu yang membuat rencana Partai Golkar menggelar rapat pleno kemarin menjadi tertunda.

"Memang ada informasi sebagai kelanjutan rapat harian, yang membahas rekomendasi dari tim elektabilitas partai. Tapi secara resmi surat dari DPP Golkar tentang undangan rapat tersebut belum kami terima," kata Ace di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Ace, internal Partai Golkar tentu berharap bahwa kemenangan Setnov bisa menjadi momentum kebangkitan kembali Partai Golkar. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa suara publik yang muncul saat ini cenderung berkomentar miring atas putusan yang diambil hakim Cepi Iskandar itu.

Apalagi, pasca kemenangan Setnov, langsung muncul tagar di media sosial yang menyindir putusan praperadilan itu. "Perlu kita melihat warganet dan tidak bisa menutup mata," kata legislator asal Banten itu.

Posisi ketum, kata Ace, tentu memiliki pengaruh dalam hal terciptanya konsolidasi partai dan pengambilan keputusan. Namun, reaksi publik saat ini juga sangat menentukan masa depan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setnov. "Memang perlu ada tracking survey terkait tanggapan masyarakat terhadap Golkar setelah putusan praperadilan tersebut," kata Ace.

Dalam hal ini, Ace menyebut dirinya tidak memastikan bahwa suara yang muncul di media sosial adalah representasi masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah, dirinya mendorong adanya survey ilmiah untuk memastikan sejauh mana persepsi itu bisa mempengaruhi Golkar ke depan. Selain itu, masih ada kekhawatiran bahwa KPK akan menetapkan sprindik baru bagi Setnov nantinya.

"Apakah publik akan menilai secara positif atau negatif terkait dengan kemenangan praperadilan ini. Ini yang perlu dikaji lebih lanjut," tandasnya. (tyo/bay/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Diduga Terkait Kasus Dana Cabor, Lima Pejabat Kemenpora Ditangkap KPK

Diduga Terkait Kasus Dana Cabor, Lima Pejabat Kemenpora Ditangkap KPK

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dibikin geger tadi malam (18/12).


MUI Sebut Poligami Adalah Syariat Islam

MUI Sebut Poligami Adalah Syariat Islam

Pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i bahwa poligami bukan ajaran Islam memantik reaksi Majelis Ulama Indonesia (MUI).


Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan tahap kedua, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih tidak di tempat asalnya.


Lima Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI Diamankan

Lima Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI Diamankan

Polisi bergerak cepat mengamankan lima pelaku pengeroyokan dua anggota TNI Kapten-AL Komarudin dengan Pratu Rivo Nanda yang diketahui sebagai anggota Paspampres


Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar (Demiz) memenuhi panggilan KPK kemarin (12/12).


2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPD


Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Jepara, KPK akhirnya mengumumkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka.


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Selesaikan dengan UU Pers, Bukan Pidana

Selesaikan dengan UU Pers, Bukan Pidana

Produk-produk jurnalistik yang bermasalah harus diselesaikan sesuai mekanisme Undang-Undang (UU) Pers.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!