Nasional
Share this on:

Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

  • Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri
  • Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

JAKARTA - Posisi Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam pusaran kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dipastikan belum aman meski menang dalam praperadilan. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap akan “memagari” ketua umum Partai Golkar tersebut melalui permohonan perpanjangan masa pencegahan bepergian ke luar negeri (LN).

Dengan demikian, Setnov tidak bisa bebas kluyuran ke LN. Baik acara formal maupun informal. Pencekalan Setnov bakal berakhir Selasa (10/10) pekan depan. Setelah masa itu berakhir, KPK akan kembali mengajukan pencekalan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

”Surat pencekalan belum pernah dicabut, dan akan diperpanjang sekiranya akan habis,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dihubungi Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Sebelumnya, KPK mengajukan permohonan cekal untuk Setnov ke Ditjen Imigrasi pada 10 April lalu atau sehari sebelum insiden penyiraman air keras terhadap penyidik komisi antirasuah Novel Baswedan. Pencekalan tersebut berlaku selama enam bulan.

Agus menjelaskan, pencekalan kala itu dilakukan lantaran posisi Setnov dinilai krusial dalam kasus e-KTP. Nah, alasan perpanjangan masa pencekalan kali ini juga demikian. Peran Setnov dipandang berkompeten dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu.

Setidaknya kesaksian Setnov diperlukan untuk penyidikan dua tersangka e-KTP, yakni Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan politikus Partai Golkar Markus Nari. ”Beliau (Setnov, Red) akan jadi saksi untuk para tersangka yang jumlahnya cukup banyak,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Terkait sikap KPK pasca kekalahan dalam praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Jumat (29/9) lalu, Agus menegaskan pihaknya masih mengkaji. Pimpinan KPK harus mempelajari putusan hakim Cepi Iskandar lebih dulu sebelum mengeluarkan sikap resmi. Begitu pula terkait dengan kemungkinan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Setnov. ''Masih di bahas dan diskusi di internal KPK,” terang komisioner asal Magetan, Jawa Timur itu.

Di sisi lain, perawatan Setnov di RS Premier Jakarta Timur kian misterius. Sebab, pihak rumah sakit sama sekali belum mau memberikan penjelasan gamblang terkait kondisi terkini orang nomor 1 di DPR itu. Para pewarta justru diperlakukan kurang elok oleh pihak rumah sakit saat berupaya mencari tahu perkembangan Setnov. Mereka mengusir wartawan dari area rumah sakit.

Sejak Sabtu (30/9), Jawa Pos berupaya mencari tahu kondisi Setnov. Di hari pertama, petugas rumah sakit dibantu pengawal Setnov memberlakukan skrining manual bagi pengunjung. Skrining itu dilakukan di lantai 1 gedung VIP rumah sakit. Satu persatu pengunjung ditanya keperluan masing-masing ketika masuk koridor arah ruang perawatan Setnov yang berada di lantai 8.

Nah, kemarin, skrining yang diberlakukan pihak rumah sakit lebih ketat. Bahkan, wartawan tidak diperbolehkan berada di area rumah sakit. Khususnya di kawasan lobi rumah sakit gedung selatan. RS Premier memiliki dua gedung. Ruang perawatan politisi yang dijuluki orang “sakti” itu berada di gedung selatan yang memang memiliki beberapa ruangan VIP.

Pantauan Jawa Pos di area terluar rumah sakit, terlihat beberapa kolega Setnov yang berseliweran di kawasan gedung selatan. Di antaranya merupakan anggota DPR dan politisi Partai Golkar, seperti anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti serta Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Ridwan Bae. Ada pula Guru Besar UI Prof Burhan Djabir Magenda.

Anehnya, masing-masing kolega Setnov itu memberikan keterangan berbeda perihal kondisi orang nomor satu di Partai Golkar tersebut. Marlinda menyatakan ada indikasi Setnov menderita sakit sinusitis. Menurut dia, indikasi tersebut membuat tubuh Setnov kurang seimbang. ”Masih goyang, masih belum seimbang,” ujar Wakil Sekjen Partai Golkar tersebut.

Beda dengan Marlinda, Burhan Magenda justru menyampaikan bila Setnov terindikasi mengidap tumor di tenggorokan. Tumor itu baru muncul alias masih berupa embrio. ”Masih pakai masker dia (Setnov), tapi bertambah baik. Bertahap, dari awalnya jantung dulu baru muncul tumor di tenggorokan,” terang Djabir usai melihat kondisi Setnov.

Padahal, kedua penyakit tersebut jelas berbeda. Sinusitis merupakan peradangan pada dinding sinus atau rongga kecil berisi udara yang terletak di tulang pipi dan dahi. Sementara tumor lebih merujuk pada pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak normal, umumnya menyerupai benjolan. Terkait itu, Burhan Djabir mengatakan sinusitis pada Setnov hanya sedikit.

”Ya itu sedikit ya sinus, kepala tumor, makanya ditutup mukanya pakai masker,” terang mantan politisi DPR Fraksi Partai Golkar itu.

Hingga tadi malam, pihak rumah sakit juga belum mau memberikan penjelasan terkait kondisi Setnov yang sebenarnya. Khususnya terkait bagaimana kronologi penyakit Setnov yang awalnya dikabarkan bermasalah pada jatung hingga disebut menderita tumor.

Di tempat terpisah, putusan praperadilan yang membebaskan Setnov dari status tersangka, tampaknya belum melegakan internal partai berlambang beringin. Kuatnya persepsi negatif publik atas kemenangan praperadilan Setnov, membuat sejumlah fungsionaris Partai Golkar harus kembali berhitung terkait masa depan partai dibawah kepemimpinannya.

Wasekjen Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily menyatakan, saat ini Partai Golkar memang tengah menunggu kabar kepastian Setnov selaku ketua umum Partai Golkar, untuk pulang dari perawatan di rumah sakit. Situasi itu yang membuat rencana Partai Golkar menggelar rapat pleno kemarin menjadi tertunda.

"Memang ada informasi sebagai kelanjutan rapat harian, yang membahas rekomendasi dari tim elektabilitas partai. Tapi secara resmi surat dari DPP Golkar tentang undangan rapat tersebut belum kami terima," kata Ace di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Ace, internal Partai Golkar tentu berharap bahwa kemenangan Setnov bisa menjadi momentum kebangkitan kembali Partai Golkar. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa suara publik yang muncul saat ini cenderung berkomentar miring atas putusan yang diambil hakim Cepi Iskandar itu.

Apalagi, pasca kemenangan Setnov, langsung muncul tagar di media sosial yang menyindir putusan praperadilan itu. "Perlu kita melihat warganet dan tidak bisa menutup mata," kata legislator asal Banten itu.

Posisi ketum, kata Ace, tentu memiliki pengaruh dalam hal terciptanya konsolidasi partai dan pengambilan keputusan. Namun, reaksi publik saat ini juga sangat menentukan masa depan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setnov. "Memang perlu ada tracking survey terkait tanggapan masyarakat terhadap Golkar setelah putusan praperadilan tersebut," kata Ace.

Dalam hal ini, Ace menyebut dirinya tidak memastikan bahwa suara yang muncul di media sosial adalah representasi masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah, dirinya mendorong adanya survey ilmiah untuk memastikan sejauh mana persepsi itu bisa mempengaruhi Golkar ke depan. Selain itu, masih ada kekhawatiran bahwa KPK akan menetapkan sprindik baru bagi Setnov nantinya.

"Apakah publik akan menilai secara positif atau negatif terkait dengan kemenangan praperadilan ini. Ini yang perlu dikaji lebih lanjut," tandasnya. (tyo/bay/agm/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti dalam penyelidikan indikasi rasuah reklamasi Teluk Jakarta.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.



Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk melindungi KPK terbentur banyak hal.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!