Nasional
Share this on:

Suap Kemenag Sudah Mengakar, JK Curigai Parpol Ikut Bermain

  • Suap Kemenag Sudah Mengakar, JK Curigai Parpol Ikut Bermain
  • Suap Kemenag Sudah Mengakar, JK Curigai Parpol Ikut Bermain

JAKARTA - Tradisi suap jabatan di Kementerian Agama sepertinya sudah mengakar. Ini dilihat dari rentetan kasus sejak sebelum era Surya Dharma Ali hingga kini. Partai Politik dituding menjadi penggerak tradisi tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai angkat bicara terkait hal ini. Ia mencurigai keterlibatan partai politik dalam siasat jahat tersebut. "Dari 10 menteri agama (yang pernah ada di Indonesia), hanya dua yang dari partai. Ya kalau dihubung-hubungkan, dan dua-duanya kena (kasus korupsi), tentu juga ada kecurigaan juga memang, bahwa di sini ada pengaruhnya. Tapi biar kita menunggu saja proses hukum," ungkap JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/3).

Namun demikian, JK berharap Lukman Hakim Saifuddin tidak terlibat langsung dalam kasus dugaan korupsi lelang jabatan di Kementerian Agama tahun 2018-2019. "Ya, tentu kita prihatin akan masalah ini, namun tentu juga kita harapkan Pak Menag (Lukman) itu tidak terlibat langsung dalam hal ini, biar kita serahkan ke KPK atau aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini," tambahnya.

JK juga menyebut, delapan menteri agama lainnya tidak berasal dari partai politik. Dia menyayangkan sudah ada tiga menteri agama yang terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia, yakni Said Agil Husin Al Munawar, Suryadharma Ali dan terakhir Lukman Hakim Saifuddin.

"Ya kalau pun terjadi, ini yang ketiga kalinya, Said Agil Munawar itu yang pertama, tahun 2001. Sayang juga, tapi kita sangat prihatin, tapi mudah-mudahan (Lukman) tidak (terlibat)," katanya.

Dua menteri agama yang berasal dari partai dan terlibat dalam kasus korupsi adalah Suryadharma Ali dan Lukman Hakim Saifuddin, yang keduanya berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.

Suryadharma Ali, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PPP, telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai menag dalam kasus korupsi ibadah haji tahun 2010-2013. Dia divonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti Rp1,8 miliar.

Sementara Lukman Hakim Saifuddin, hingga saat ini, belum terdapat bukti terlibat langsung dalam dugaan kasus suap lelang jabatan di Kementerian Agama tahun 2018-2019, yang melibatkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy sebagai tersangka.

Di tempat terpisah (KPK mengamankan dokumen dalam penggeledahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur di Subaraya, Selasa (19/3). Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sejak siang, penyidik telah berada di Surabaya dan menggeledah satu lokasi, yakni Kantor Wilayah Kemenag Jatim. "Dari lokasi tersebutdiamankan sejumlah dokumen terkait seleksi dan pengisian jabatan. Sampai pukul 19.00 WIB penggeledahan masih berlangsung," terang Febri, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (19/3) kemarin.

Sebelumnya, KPK telah menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS dari hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin di gedung Kemenag, Jakarta, Senin (18/3) lalu.

Nah, selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian.

KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut. Selain itu, diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka Haris Hasanuddin (HRS) yang kemudian dipilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sementara yang diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS). (riz/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

BPN Serahkan Alat Bukti Tambahan ke MK

BPN Serahkan Alat Bukti Tambahan ke MK

Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah menyerahkan alat bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (17/6).


Jokowi Sinyalkan Aktivis 98 Masuk Kabinet

Jokowi Sinyalkan Aktivis 98 Masuk Kabinet

Presiden Joko Widodo mengatakan sudah saatnya aktivis 98 masuk dalam kabinet pemerintahan.


Baru 720 Kendaraan yang Kembali ke Jakarta

Baru 720 Kendaraan yang Kembali ke Jakarta

Sudah 720 ribu kendaraan kembali ke Jakarta melalui Tol Trans Jawa hingga H+3 arus balik Lebaran, Minggu (9/6) lalu.


Sudah 168 Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

Sudah 168 Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

Ratusan ribu pemudik telah kembali ke Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen dan Gambir hingga Minggu (9/6) kemarin.


Menkominfo Sudah Tutup 2.184 Akun Media Sosial

Menkominfo Sudah Tutup 2.184 Akun Media Sosial

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan selama pembatasan akses sosial media, pihaknya telah menutup ribuan akun media sosial.


Sudah 3.369 CJH Lunasi Pembayaran

Sudah 3.369 CJH Lunasi Pembayaran

Memasuki hari kedua masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) kuota cadangan, jumlah pelunasan cukup signfikan.


Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Selesai sudah rekapitulasi suara hasil pemilihan umum presiden (Pilpres) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (21/5) dinihari.


Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Sejumlah menteri kabinet kerja diketahui ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019. Meski menteri, bukan jaminan dipilih rakyat.


Nama-nama Pansel KPK Sudah Dikantongi Jokowi

Nama-nama Pansel KPK Sudah Dikantongi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pansel tersebut diputuskan pada pekan ini.


Sudah 70 Persen, Angka Situng Semakin Sulit Berubah

Sudah 70 Persen, Angka Situng Semakin Sulit Berubah

Proses rekapitulasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memasuki 70 persen.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!