Nasional
Share this on:

Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng

  • Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng
  • Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng

JAKARTA - Teror penyerangan air keras yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berusia 200 hari, kemarin.

Namun, pihak kepolisian belum juga menunjukan tanda bakal mengungkap siapa pelaku teror tersebut. Begitu pula Presiden Joko Widodo, tak kunjung membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sangat menyayangkan gelapnya penanganan kasus penyerangan Novel. Kondisi itu bertolak belakang dengan proses pengobatan mata Novel di Singapura yang cenderung membaik.

”Kami hanya bisa berdoa karena polisi masih gelap gulita proses penyidikannya,” ujar sahabat Novel itu kepada Jawa Pos (induk radartegal.com).

Pengobatan mata Novel menunjukan progress positif meski jadwal operasi pada 20 Oktober lalu urung terlaksana lantaran belum meratanya pemulihan gusi yang terpasang di mata. Dokter yang menangani Novel memperkirakan operasi mata kiri baru bisa dilakukan 1-2 bulan kedepan atau setelah proses pemulihan gusi mantan Kasat Reskrim Polres Bengkulu itu membaik.

“Hilangnya” sosok Novel di KPK selama 6 bulan terakhir memang secara tidak langsung berdampak pada penanganan korupsi. Para penyidik, khususnya yang bermental pejuang seolah kehilangan panutan. Kondisi itu rentan dimanfaatkan koruptor untuk melawan KPK. Hal itu terbukti dari rentetan laporan terhadap penyidik dan pimpinan KPK yang begitu masif.

”Anehnya, polisi menerima laporan tersebut. Saya tidak paham kenapa?” ujar pria yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil antikorupsi itu. Selain berharap kasus Novel terungkap, Dahnil kembali mendesak KPK segera merekrut penyidik independen. Sebab, penyidik yang berasal dari intitusi lain yang saat ini bertugas di KPK berpotensi memiliki double loyality.

Untuk diketahui, selain mengusut laporan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Aris Budiman terhadap Novel, Polda Metro Jaya kini kembali menangani perkara baru terhadap dua penyidik komisi antirasuah. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan pada Senin (23/10). Dua penyidik yang dilaporkan adalah Arend Arthur Durna dan Edy Kurniawan.

Mereka dilaporkan Arief Fadillah, saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. Kedua penyidik tersebut dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana tercantum pada pasal 421 KUHP dan Pasal 335 KUHP.

Dikonfirmasi soal kasus-kasus para penyidik KPK, Polda Metro Jaya terkesan saling lempar. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombespol Nico Afinta, misalnya, meminta Jawa Pos menanyakan status penyidikan dua penyidik KPK ke Wadirreskrimum AKBP Didik Sugiharto. ”Silahkan tanya ke Wadirreskrimum AKBP Didik Sugiarto,” tuturnya.

Didik Sugiarto pun bersikap sama dengan Nico. Dia mengarahkan Jawa Pos ke Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono. Argo membenarkan kasus tersebut telah naik ke penyidikan. Hanya, ketika disinggung jumlah saksi yang diperiksa, dia belum bisa memaparkan. ”Kami juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, salah seorang narasumber Jawa Pos yang enggan disebutkan namanya menuuturkan, laporan Arief tersebut dibuat pada 6 Oktober lalu. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/4843/X/2017/PMJ/Ditreskrimum. ”Untuk saksi belum sampai belasan kok yang diperiksa. Saya lupa ada berapa,” tuturnya.

Bukan hanya penyidik KPK saja yang dilaporkan ke kepolisian. Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya dilaporkan Madun Hariyadi atas dugaan korupsi tujuh item pengadaan di komisi antirasuah. Laporan 4 Oktober lalu itu merujuk pada kejanggalan dalam dokumen informasi pemenang lelang di situs resmi layanan pengadaan secara elektonik (LPSE) Kementerian Keuangan. Laporan itu ditangani Bareskrim Polri.

Sementara itu, KPK belum mau berkomentar terkait ancaman kriminalisasi terhadap para penyidiknya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum tahu menahu perihal itu. Hanya, dia percaya pada kepolisian bakal bertindak profesional terhadap setiap laporan yang menyasar penyidik maupun pimpinan KPK. ”Kami percaya Polri profesional,” ungkapnya. (sam/tyo/jpnn)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

2019, Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

2019, Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

Instansi yang belum terhubung internet ternyata masih banyak. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.



Jalur ke Dieng dari Kejajar Ditutup Total

Jalur ke Dieng dari Kejajar Ditutup Total

Jalur menuju kawasan dataran tinggi Dieng tepatnya di Desa Tieng Kejajar akan ditutup total selama empat hari.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.


Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Memasuki hari keempat penyekapan 1.300 orang warga desa Banti, Timika, Papua, TNI dan Polri belum bisa menjalin komunikasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.


Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) sudah diterbitkan kepolisian Selasa lalu (7/11).


Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Pemukulan di sekolah yang terekam video dan tersebar menambah daftar panjang kasus kekerasan pada anak.


Peraturan Kebiri Terus Digodog

Peraturan Kebiri Terus Digodog

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus marak. Salah satu hukuman yang diusulkan adalah kebiri.


Lima Tahun, 17 Hakim Kena OTT KPK

Lima Tahun, 17 Hakim Kena OTT KPK

Kasus tindak pidana korupsi melibatkan pimpinan dan pegawai lembaga peradilan membuat Komisi Yudisial (KY) bertindak lebih jauh.


Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Sejumlah problem di gate tol tidak menyurutkan optimisme pemerintah dalam penerapan pembayaran non tunai.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!