Nasional
Share this on:

Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

  • Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor
  • Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Foto: ilustrasi

JAKARTA - Penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 belum juga rampung. Padahal, pemerintah dengan penyelenggara pemilu telah sepakat untuk memundurkan batas waktu. Tercatat, masih ada 63 kabupaten/kota dan tiga provinsi yang masih molor.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memanggil ulang daerah yang belum menyepakati NPHD. Dia berharap masalah NPHD bisa selesai pada Oktober ini.

"Kami akan lakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan pertemuan kembali. Secepatnya agar bisa selesai agar bisa masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Harapan kami Oktober ini sudah selesai semuanya,” ujar Abhan di Jakarta, Selasa (15/10).

Ia mengatakan dari 204 daerah yang sudah menandatangani NPHD terkumpul dana sebesar Rp 2,2 triliun. "Anggaran yang telah selesai NPHD itu sebesar Rp2,214 triliun. Jadi anggaran ini belum selesai semua. Karena masih ada di 63 kabupaten dan kota yang belum NPHD dan 3 provinsi. Itu soal NPHD yang belum selesai," ucap Abhan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin mengatakan, jika daerah ada yang kekurangan anggaran, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh. Di antaranya pergeseran anggaran ataupun menggunakan sisa anggaran.

“Setiap daerah pasti memiliki sisa anggaran, hanya berbeda soal besar kecilnya,” jelas Syarifuddin. Jika menggunakan sisa anggaran tidak memadai, bisa dilakukan pergeseran anggaran. Misalnya dari kegiatan yang tidak terlalu menjadi prioritas.

Kemendagri memastikan akan turun tangan secara langsung, bila terdapat daerah yang belum menuntaskan NPHD. “Saya yakin pasti sudah ada perkembangan. Sekarang saya masih belum update. Akan tetapi jumlahnya terus semakin kecil,” imbuhnya.

Jika proses penandatanagan NPHD benar-benar alot, akan ditangani secara khusus. Langkah seperti itu biasanya akan selesai. “Saya optimistis NPHD dapat dituntaskan tepat waktu pada wilayah-wilayah yang belum menandatanganinya. Kondisi daerah sekarang berbeda dengan saat pertama kali menyelenggarakan pilkada serentak,” pungkasnya. (khf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diberi tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo.


Tentang Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi

Tentang Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi

Sejumlah pihak, khususnya kalangan masyarakat sipil menentang keras wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada legislatif.


Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN

Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN

Kemenristek akan tetap mempersiapkan opsi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan listrik masa depan.


13 November, Semua Kepala Daerah Diundang ke Jakarta

13 November, Semua Kepala Daerah Diundang ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang seluruh kepada daerah ke Jakarta.


Tata Kelola Guru Madrasah Ditinjau Ulang

Tata Kelola Guru Madrasah Ditinjau Ulang

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tengah meninjau ulang sejumlah regulasi terkait tata kelola guru dan tenaga kependidikan madrasah.


Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Disubsidi

Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Disubsidi

Pemerintah akan memberikan subsidi bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III.


Kecewa dengan Seleksi CPNS, Lapor Ombudsman Saja

Kecewa dengan Seleksi CPNS, Lapor Ombudsman Saja

Anggota Ombudsman Laode Ida menilai seleksi penerimaan kali ini berpotensi banyak pengaduan.


Kebangetan, Pacul Saja kok Diimpor

Kebangetan, Pacul Saja kok Diimpor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang suka mengimpor barang.


Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor.


Pilkada di 265 Daerah Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Pilkada di 265 Daerah Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Alokasi anggaran pilkada serentak 2020 yang sudah disetujui di 265 daerah adalah Rp9,8 triliun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!