Nasional
Share this on:

Sudah Kebelet Ingin Jadi Ketum

  • Sudah Kebelet Ingin Jadi Ketum
  • Sudah Kebelet Ingin Jadi Ketum

**JAKARTA ** - Pemberhentian 10 ketua DPD II Golkar di Provinsi Maluku, membuat internal beringin bergejolak. Isu yang merebak, penonaktifan tersebut dilakukan karena mereka mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju sebagai calon ketua umum (Caketum) pada Munas Desember 2019 mendatang. Namun, DPP Golkar membantahnya. Bamsoet karena memilih mengadu ke media karena sudah kebelet ingin jadi ketua umum.

"Dalam aturan organisasi Golkar, pemberhentian atau penonaktifan Ketua DPD Kabupaten/Kota adalah kewenangan DPD Provinsi, bukan DPP. Penonaktifan itu tentu dilakukan dengan alasan yang sangat kuat dan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan," kata politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.

Dia menegaskan, DPD Provinsi memiliki alasan kuat dalam pemberhentian 10 Ketua DPD II tersebut. "Pemberhentian telah sesuai mekanisme. Bukan karena alasan politik. Jika ada yang keberatan, DPD bisa mengambil langkah mediasi dan mengambil kebijakan saat terjadi perselisihan antara DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota. Apabila mekanisme penyelesaian mediasi juga tidak bisa, maka ada mekanisme terakhir yaitu diselesaikan di tingkat Mahkamah Partai," papar Doli.

Menurutnya, pemberhentian 10 Ketua DPD II Golkar di Maluku murni masalah organisasi. Dia meminta masalah ini tidak dikapitalisasi dan dikaitkan dengan agenda Munas Golkar. Dikatakan, jika ada masalah dapat diselesaikan secara organisatoris. DPP, lanjutnya, pasti akan mengambil langkah-langkah untuk menyikapi hal persoalan itu.

Sebelumnya, mantan Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Azis Samual menyebut ada penonaktifan 10 Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Maluku. Dia mengatakan penonaktifan tersebut berkaitan dengan dukungan yang diberikan kepada Bambang Soesatyo. Ke 10 kabupaten/kota yang ketuanya dinonaktifkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan.

Hal senada juga diungkapkan Wasekjen DPP Golkar Dave Laksono. Dia menegaskan isu penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku karena mendukung Bamsoet maju sebagai caketum. hanya alasan yang dibuat-buat. "Alasan itu digunakan menutupi kesalahan mereka dalam menjalankan roda organisasi," tegas Dave.

Wasekjen DPP Golkar lainnya, Maman Abdurahman mengamini pernyataan Dave Laksono. Bahkan dia terang-terangan menyindir Bamsoet yang mengadu ke media. Menurunya, seharusnya Bamsoet menyarankan kader partai yang menganggap ada permasalahan sengketa organisasi mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai.

"Pak Bamsoet kan calon ketua umum. Seharusnya dia memberikan masukan dan saran yang positif dan konstruktif tanpa harus mengabaikan identitas dasar organisasi Partai Golkar. Yakni mengedepankan aturan dan mekanisme. Bukan mengadu ke media," sindir Maman.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Bamsoet jangan merasa punya banyak dukungan. Ace menegaskan DPP Golkar dalam mengambil kebijakan organisasi selalu memiliki dasar rujukan. Dia menegaskan penonaktifan itu bukan karena urusan dukung mendukung. Jika ada penonaktifan, Ace mengatakan alasannya lebih pada soal organisasi. Golkar, lanjutnya, bukan partai yang membuat kebijakan sewenang-wenang.

"Siapa sih pihak yang bergerilya di daerah-daerah mencari dukungan untuk menjadi ketua umum? Apakah sudah kebelet ingin merebut jabatan Ketum Golkar. Padahal saat ini kita masih menyelesaikan agenda politik nasional dan daerah. Seperti penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan DPRD Kab/Kota/Provinsi, penetapan Pimpinan DPRD, pelantikan DPR/MPR RI dan penetapan pimpinannya, juga pelantikan Presiden/Wakil Presiden RI juga pengangkatan kabinet," terang Ace.

Menurutnya, DPP Golkar tetap konsisten saja dengan hasil Munaslub 2017 yang hasilnya menetapkan Munas digelar pada Desember 2019. Dikatakan, Munas tetap akan dilaksanakan sesuai agenda. Karena itu, Ace meminta jangan ada lagi yang mendorong agar Munas dipercepat.

Terpisah, Bambang Soesatyo tak ingin para pendukungnya menjadi korban kebijakan partai karena mendukung pencalonannya sebagai caketum. Dia mengaku pendukung berani dan tidak takut dengan ancaman. "Saya yakin itu. Kita optimis saja. Banyak kawan-kawan daerah yang mendukung saya. Insya Allah, ini akan terus berkembang. Saya sudah sampaikan lebih baik cabut dukungan untuk saya. Ini demi menyelamatkan mereka agar tidak diberhentikan," tegas Bamsoet. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

TNI-Polri Jangan Berkhianat
TNI-Polri Jangan Berkhianat

Berita Sejenis

Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar

Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar

Persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar kian seru. Posisi Airlangga Hartarto pun mulai dipersoalkan.


Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masalah mobil listrik sudah hampir selesai. Saat ini draft Perpres itu ada di Menteri Keuangan.


Mandiri Sudah Normalisasi Saldo Nasabah Pasca Maintenance

Mandiri Sudah Normalisasi Saldo Nasabah Pasca Maintenance

Bank Mandiri saat ini tengah melakukan pemeliharaan/ maintenance sistem teknologi informasi untuk meningkatkan layanan transaksi keuangan nasabah.


Tujuh Jamaah Haji Meninggal, 263 Dirawat di Rumah Sakit

Tujuh Jamaah Haji Meninggal, 263 Dirawat di Rumah Sakit

Sudah tujuh jamaah haji Indonesia meninggal di Tanah Suci hingga, Rabu (17/7) lalu.


Penggagas Bahasa Indonesia Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Penggagas Bahasa Indonesia Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nama Mohammad Tabrani diusulkan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Sosok Mohammad Tabrani adalah sang pencetus bahasa Indonesia.


Musyawarah Pemilihan Pimpinan MPR Mentok, Terpaksa Voting

Musyawarah Pemilihan Pimpinan MPR Mentok, Terpaksa Voting

Posisi Ketua MPR periode 2019-2024 jadi rebutan sesama parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.


Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

Posisi Ketua MPR RI periode 2019-2024 sedang jadi incaran. Tak hanya PKB, Golkar juga menginginkan kursi tersebut.


Jawa Barat Jadi Basis Massa Terbesar Kelompok Teroris JI

Jawa Barat Jadi Basis Massa Terbesar Kelompok Teroris JI

Kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) memiliki jaringan massa yang besar di Jawa.


Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah enam kali dibahas di dalam rapat terba


Lima Provinsi Darurat Kekeringan

Lima Provinsi Darurat Kekeringan

BNPB mencatat sudah 1.963 desa, 556 kecamatan, dan 79 kabupaten yang terdampak kekeringan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!