Nasional
Share this on:

Sudah Kebelet Ingin Jadi Ketum

  • Sudah Kebelet Ingin Jadi Ketum
  • Sudah Kebelet Ingin Jadi Ketum

**JAKARTA ** - Pemberhentian 10 ketua DPD II Golkar di Provinsi Maluku, membuat internal beringin bergejolak. Isu yang merebak, penonaktifan tersebut dilakukan karena mereka mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju sebagai calon ketua umum (Caketum) pada Munas Desember 2019 mendatang. Namun, DPP Golkar membantahnya. Bamsoet karena memilih mengadu ke media karena sudah kebelet ingin jadi ketua umum.

"Dalam aturan organisasi Golkar, pemberhentian atau penonaktifan Ketua DPD Kabupaten/Kota adalah kewenangan DPD Provinsi, bukan DPP. Penonaktifan itu tentu dilakukan dengan alasan yang sangat kuat dan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan," kata politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.

Dia menegaskan, DPD Provinsi memiliki alasan kuat dalam pemberhentian 10 Ketua DPD II tersebut. "Pemberhentian telah sesuai mekanisme. Bukan karena alasan politik. Jika ada yang keberatan, DPD bisa mengambil langkah mediasi dan mengambil kebijakan saat terjadi perselisihan antara DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota. Apabila mekanisme penyelesaian mediasi juga tidak bisa, maka ada mekanisme terakhir yaitu diselesaikan di tingkat Mahkamah Partai," papar Doli.

Menurutnya, pemberhentian 10 Ketua DPD II Golkar di Maluku murni masalah organisasi. Dia meminta masalah ini tidak dikapitalisasi dan dikaitkan dengan agenda Munas Golkar. Dikatakan, jika ada masalah dapat diselesaikan secara organisatoris. DPP, lanjutnya, pasti akan mengambil langkah-langkah untuk menyikapi hal persoalan itu.

Sebelumnya, mantan Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Azis Samual menyebut ada penonaktifan 10 Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Maluku. Dia mengatakan penonaktifan tersebut berkaitan dengan dukungan yang diberikan kepada Bambang Soesatyo. Ke 10 kabupaten/kota yang ketuanya dinonaktifkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan.

Hal senada juga diungkapkan Wasekjen DPP Golkar Dave Laksono. Dia menegaskan isu penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku karena mendukung Bamsoet maju sebagai caketum. hanya alasan yang dibuat-buat. "Alasan itu digunakan menutupi kesalahan mereka dalam menjalankan roda organisasi," tegas Dave.

Wasekjen DPP Golkar lainnya, Maman Abdurahman mengamini pernyataan Dave Laksono. Bahkan dia terang-terangan menyindir Bamsoet yang mengadu ke media. Menurunya, seharusnya Bamsoet menyarankan kader partai yang menganggap ada permasalahan sengketa organisasi mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai.

"Pak Bamsoet kan calon ketua umum. Seharusnya dia memberikan masukan dan saran yang positif dan konstruktif tanpa harus mengabaikan identitas dasar organisasi Partai Golkar. Yakni mengedepankan aturan dan mekanisme. Bukan mengadu ke media," sindir Maman.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Bamsoet jangan merasa punya banyak dukungan. Ace menegaskan DPP Golkar dalam mengambil kebijakan organisasi selalu memiliki dasar rujukan. Dia menegaskan penonaktifan itu bukan karena urusan dukung mendukung. Jika ada penonaktifan, Ace mengatakan alasannya lebih pada soal organisasi. Golkar, lanjutnya, bukan partai yang membuat kebijakan sewenang-wenang.

"Siapa sih pihak yang bergerilya di daerah-daerah mencari dukungan untuk menjadi ketua umum? Apakah sudah kebelet ingin merebut jabatan Ketum Golkar. Padahal saat ini kita masih menyelesaikan agenda politik nasional dan daerah. Seperti penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan DPRD Kab/Kota/Provinsi, penetapan Pimpinan DPRD, pelantikan DPR/MPR RI dan penetapan pimpinannya, juga pelantikan Presiden/Wakil Presiden RI juga pengangkatan kabinet," terang Ace.

Menurutnya, DPP Golkar tetap konsisten saja dengan hasil Munaslub 2017 yang hasilnya menetapkan Munas digelar pada Desember 2019. Dikatakan, Munas tetap akan dilaksanakan sesuai agenda. Karena itu, Ace meminta jangan ada lagi yang mendorong agar Munas dipercepat.

Terpisah, Bambang Soesatyo tak ingin para pendukungnya menjadi korban kebijakan partai karena mendukung pencalonannya sebagai caketum. Dia mengaku pendukung berani dan tidak takut dengan ancaman. "Saya yakin itu. Kita optimis saja. Banyak kawan-kawan daerah yang mendukung saya. Insya Allah, ini akan terus berkembang. Saya sudah sampaikan lebih baik cabut dukungan untuk saya. Ini demi menyelamatkan mereka agar tidak diberhentikan," tegas Bamsoet. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

TNI-Polri Jangan Berkhianat
TNI-Polri Jangan Berkhianat

Berita Sejenis

Kabut Asap Sudah Menyebar ke Thailand dan Filipina

Kabut Asap Sudah Menyebar ke Thailand dan Filipina

Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia dan Malaysia dilaporkan juga menyelimuti Thailand bagian selatan.


Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia selama Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.7


ICW Minta Bantuan PBB

ICW Minta Bantuan PBB

Revisi UU KPK sudah disahkan, publik pun berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi tersebut.


Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Orangutan Jadi Korban Karhutla

Orangutan Jadi Korban Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga berdampak pada kesehatan hewan langka, orangutan.


Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU.


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2


Kabut asap Kian Tebal, Sejumlah Kota Lumpuh

Kabut asap Kian Tebal, Sejumlah Kota Lumpuh

Asap dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Provinsi Riau sudah menyebar ke negara tetangga.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!