Nasional
Share this on:

Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS

  • Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS
  • Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS

JAKARTA - Jumlah guru honorer di Indonesia sudah membengkak hingga satu juta lebih. Kabarnya masih banyak yang belum masuk pendataan Kemendikbud. Saat ini proses pengajuan mereka menjadi PNS cukup susah. Alternatif lainnya dimasukkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, Kemendikbud menyisir guru honorer yang sudah terdata. Khususnya terkait pemenuhan kriteria sudah berijazah S1 dan usianya kurang dari 33 tahun.

’’Hasilnya ada sekitar 252 ribu guru honorer yang sudah S1 dan usianya di bawah 33 tahun,’’ katanya di Jakarta, kemarin.

Kemendikbud sudah mengusulkan kepada Kementerian PAN-RB supaya para guru honorer yang memenuhi kriteria itu untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Tetapi sampai sekarang Kementerian PAN-RB tidak memberikan izin untuk mengangkat guru CPNS dari pelamar honorer.

’’Selanjutnya kita siapkan skenario diangkat menjadi P3K,’’ tuturnya.

Hamid berharap pengajuan status guru honorer menjadi P3K itu bisa disetujui Kementerian PAN-RB. Sebab bisa memenuhi kekurangan guru. Meskipun bisa menjadi P3K, para guru honorer itu tetap harus mengikuti dan lolos seleksi. Selain itu, untuk bisa diangkat menjadi P3K, guru harus memiliki sertifikat profesi hasil pendidikan profesi guru (PPG).

Secara keseluruhan, jumlah guru PNS di Indonesia memang banyak. Namun sebarannya tidak merata, sehingga masiha da sekolah yang kekurangan guru. Kemudian kekurangan itu diisi guru honorer. Guru PNS-nya banyak yang berkumpul di pusat kabupaten, kota, atau provinsi. Selama ini pemerintah tidak pernah sukses menjalankan redistribusi guru untuk mengisi kekurangan.

Cara lain untuk mengatasi kekurangan guru adalah merger atau regrouping beberapa sekolah. Hamid mengatakan, penggabungan sekolah negeri bisa lebih mudah diterapkan.’’Kecuali gurunya demo,’’ jelasnya. Dengan penggabungan itu, kekurangan guru bisa ditekan.

Hamid juga berpesan kepada sekolah supaya tidak gampang mendirikan kelas baru di sekolah negeri. Jika guru dan bukunya terbatas, tidak perlu dipaksakan membuka kelas baru. Terkait daya tampung, bisa dialihkan ke sekolah swasta. Sehingga daya tampung siswa baru tidak terkonsentrasi di sekolah negeri saja.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, kekurangan guru paling banyak ada di jenjang SD. Dia berharap pemerintah tidak mempersulit pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Sebab, selama ini guru honorer membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru.

’’Coba tidak ada guru honorer, pasti banyak SD yang tidak bisa berjalan kegiatannya,’’ tuturnya. Sebab, banyak ditemukan di dalam satu unit SD, hanya ada satu guru PNS yang merangkap kepala sekolah. Sisanya diisi guru honorer.

Dia tidak keberatan dilakukan seleksi asalkan sama-sama guru honorer. Artinya dalam setiap pengangkatan CPNS baru, dialokasikan kuota untuk guru honorer. Unifah mengakui guru harus kompeten dan professional.

Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS atau P3K di antaranya terkait kesejahteraan. Saat ini sumber gaji guru honorer beraneka ragam.

’’Ada yang digaji APBN kota, kabupaten, atau provinsi. Tetapi banyak juga yang masih digaji sekolah,’’ tuturnya.

Wakil Kepada SMAN 1 Gunungsari Lombok Barat itu menjelaskan, guru honorer yang sudah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) gajinya lumayan besar. Yakni mencapai Rp1,5 juta per bulan. Sedangkan guru honorer yang hanya menggantungkan dari SPP atau dana BOS masih ada yang digaji kurang dari Rp1 juta per bulannya. (wan/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Korban Tewas Gempa Lombok Jadi 392 Orang

Korban Tewas Gempa Lombok Jadi 392 Orang

Penanganan darurat dampak gempabumi di Nusa Tenggara Barat memasuki hari ketujuh. Penanganan terus dilakukan.


Gagal Jadi Cawapres 2019, AHY Siap untuk Pilpres 2024

Gagal Jadi Cawapres 2019, AHY Siap untuk Pilpres 2024

Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus menahan kecewa.


Prabowo Pilih Sandiaga Uno

Prabowo Pilih Sandiaga Uno

Dari kubu oposisi, koalisi pendukung Prabowo Subianto sudah melakukan persiapan di Kertanegara, kediaman Prabowo, sejak pagi.


Kemenkeu Hentikan Transfer Tunjangan Guru

Kemenkeu Hentikan Transfer Tunjangan Guru

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menghentikan penyaluran dana tunjangan guru di sejumlah daerah.


Prabowo Pilih Dua Nama, Jokowi Tinggal Daftar

Prabowo Pilih Dua Nama, Jokowi Tinggal Daftar

Partai Gerakan Indonesia Raya menyebut sudah ada langkah maju dari pembicaraan koalisi bersama dengan Partai Demokrat, PAN dan PKS.


Internal Gerindra Usulkan Anies Baswedan

Internal Gerindra Usulkan Anies Baswedan

Pilihan figur calon wakil presiden pendamping Prabowo belum masuk dalam pembahasan. Meski begitu, nama-nama kandidat sudah masuk.


CPNS Guru Minimal Lima Tahun Mengabdi

CPNS Guru Minimal Lima Tahun Mengabdi

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang rencananya diumumkan pada akhir Juli tertunda.


Prabowo: Koalisi dengan PKS PAN sudah De Fakto

Prabowo: Koalisi dengan PKS PAN sudah De Fakto

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dibarengi dengan pertemuan pimpinan partai politik lain.


Menkes Minta Ditunda, BPJS Ngotot

Menkes Minta Ditunda, BPJS Ngotot

Dampak dikeluarkannya peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) BPJS Kesehatan sudah mulai dirasakan.


Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Aturan yang melarang mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) sudah dibuat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!