Nasional
Share this on:

Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS

  • Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS
  • Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS

JAKARTA - Jumlah guru honorer di Indonesia sudah membengkak hingga satu juta lebih. Kabarnya masih banyak yang belum masuk pendataan Kemendikbud. Saat ini proses pengajuan mereka menjadi PNS cukup susah. Alternatif lainnya dimasukkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, Kemendikbud menyisir guru honorer yang sudah terdata. Khususnya terkait pemenuhan kriteria sudah berijazah S1 dan usianya kurang dari 33 tahun.

’’Hasilnya ada sekitar 252 ribu guru honorer yang sudah S1 dan usianya di bawah 33 tahun,’’ katanya di Jakarta, kemarin.

Kemendikbud sudah mengusulkan kepada Kementerian PAN-RB supaya para guru honorer yang memenuhi kriteria itu untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Tetapi sampai sekarang Kementerian PAN-RB tidak memberikan izin untuk mengangkat guru CPNS dari pelamar honorer.

’’Selanjutnya kita siapkan skenario diangkat menjadi P3K,’’ tuturnya.

Hamid berharap pengajuan status guru honorer menjadi P3K itu bisa disetujui Kementerian PAN-RB. Sebab bisa memenuhi kekurangan guru. Meskipun bisa menjadi P3K, para guru honorer itu tetap harus mengikuti dan lolos seleksi. Selain itu, untuk bisa diangkat menjadi P3K, guru harus memiliki sertifikat profesi hasil pendidikan profesi guru (PPG).

Secara keseluruhan, jumlah guru PNS di Indonesia memang banyak. Namun sebarannya tidak merata, sehingga masiha da sekolah yang kekurangan guru. Kemudian kekurangan itu diisi guru honorer. Guru PNS-nya banyak yang berkumpul di pusat kabupaten, kota, atau provinsi. Selama ini pemerintah tidak pernah sukses menjalankan redistribusi guru untuk mengisi kekurangan.

Cara lain untuk mengatasi kekurangan guru adalah merger atau regrouping beberapa sekolah. Hamid mengatakan, penggabungan sekolah negeri bisa lebih mudah diterapkan.’’Kecuali gurunya demo,’’ jelasnya. Dengan penggabungan itu, kekurangan guru bisa ditekan.

Hamid juga berpesan kepada sekolah supaya tidak gampang mendirikan kelas baru di sekolah negeri. Jika guru dan bukunya terbatas, tidak perlu dipaksakan membuka kelas baru. Terkait daya tampung, bisa dialihkan ke sekolah swasta. Sehingga daya tampung siswa baru tidak terkonsentrasi di sekolah negeri saja.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, kekurangan guru paling banyak ada di jenjang SD. Dia berharap pemerintah tidak mempersulit pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Sebab, selama ini guru honorer membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru.

’’Coba tidak ada guru honorer, pasti banyak SD yang tidak bisa berjalan kegiatannya,’’ tuturnya. Sebab, banyak ditemukan di dalam satu unit SD, hanya ada satu guru PNS yang merangkap kepala sekolah. Sisanya diisi guru honorer.

Dia tidak keberatan dilakukan seleksi asalkan sama-sama guru honorer. Artinya dalam setiap pengangkatan CPNS baru, dialokasikan kuota untuk guru honorer. Unifah mengakui guru harus kompeten dan professional.

Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS atau P3K di antaranya terkait kesejahteraan. Saat ini sumber gaji guru honorer beraneka ragam.

’’Ada yang digaji APBN kota, kabupaten, atau provinsi. Tetapi banyak juga yang masih digaji sekolah,’’ tuturnya.

Wakil Kepada SMAN 1 Gunungsari Lombok Barat itu menjelaskan, guru honorer yang sudah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) gajinya lumayan besar. Yakni mencapai Rp1,5 juta per bulan. Sedangkan guru honorer yang hanya menggantungkan dari SPP atau dana BOS masih ada yang digaji kurang dari Rp1 juta per bulannya. (wan/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Empat Anak Bomber Jadi Saksi Mahkota

Empat Anak Bomber Jadi Saksi Mahkota

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menyatakan empat anak terduga teroris bakal jadi saksi mahkota.


Usut Tuntas Calo Anggaran

Usut Tuntas Calo Anggaran

Menyusul hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan empat orang tersangka terkait pemberian gratifikasi.


Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Di balik berturut merosotnya rata-rata nilai unas, tahun ini dan tahun lalu, Kemendikbud melakukan sejumlah evaluasi.


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan


323.669 Orang Berebut Sekolah Kedinasan

323.669 Orang Berebut Sekolah Kedinasan

Pendaftaran sekolah kedinasan yang terpusat dan online resmi ditutup Senin malam (30/4) lalu.


Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

Aksi kekerasan di dalam lingkungan sekolah kembali terjadi. Tiga hari terakhir viral video guru salah satu SMK swasata di Purwokerto, Jawa Tengah, menampar muri


Bos Pabrik Miras Pembunuh 51 Orang Dibekuk

Bos Pabrik Miras Pembunuh 51 Orang Dibekuk

Polda Jawa Barat yang bertekad untuk membongkar habis pabrik miras Cicalengka berhasil membekuk bos pabrik pembunuh 51 orang.


Hari Pertama, Sudah 26.396 CJH Lunasi ONH

Hari Pertama, Sudah 26.396 CJH Lunasi ONH

Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler 2018 hari pertama kemarin (16/4) berjalan lancar.


Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Kabut misteri masih menyelimuti kasus penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.


Mantan Wapres Boediono Terancam Jadi Tersangka

Mantan Wapres Boediono Terancam Jadi Tersangka

Keterlibatan mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam skandal korupsi Bank Century kembali menyeruak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!