Nasional
Share this on:

Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas

  • Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas
  • Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkirakan setidaknya ada 1,5 juta guru dari 3,2 juta guru di Indonesia berstatus honorer. Jumlah itu masih ditambah staf bagian administrasi yang juga memiliki tenaga honorer tidak sedikit.

Selain Kemendikbud, sejumlah kementerian lain juga memiliki tenaga honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini, tenaga honorer tidak memiliki jenjang karier yang jelas.

Karena itulah, pemerintah membuka skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses rekrutmen dimulai bulan Februari lalu. Sayangnya, hingga saat ini belum jelas, siapa yang nantinya akan menanggung gaji PPPK.

Sejumlah pemerintah daerah secara terbuka menyatakan belum menganggarkannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, khusus di kementeriannya, dia upayakan gaji PPPK ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Daerah tidak punya anggaran di APBD. Padahal saya sudah sampaikan, akan kita upayakan dari APBN. Saya sedang memohon kepada Ibu Menteri Keuangan, supaya pengangkatan guru honorer itu, kalau sudah menjadi pegawai PPPK, anggaran gajinya diambilkan dari APBN. Mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasi. Sekarang sudah pemberkasan, baik yang PNS maupun yang PPPK, dan kita usahakan setelah itu ada tes rekrutmen lagi," kata Muhajir, Rabu (27/3) kemarin.

Badan Kepegawaian Negara hingga 25 Maret 2019 masih melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran untuk gaji PPPK.

BKN berharap, Pemda mampu mengusulkan jumlah yang proporsional sesuai prioritas mereka. Hal ini terkait kewajiban Pemda sendiri yang harus menggaji PPPK jika sudah terpilih nanti.

Koordinator Wilayah Forum Honorer Kategori II Indonesia (FHK2I) Yogyakarta, Eka Mujiyanta kepada VOA mengatakan, anggota forum bersikap berbeda terhadap skema itu. Meski tetap menghargai solusi yang diambil pemerintah, sebagian guru di daerah tetap tidak mau mendaftar.

"Harapan dari semua tenaga honorer itu kan rasa keadilan, rasa kemanusiaan. Perjuangan kami-kami ini sudah puluhan tahun. Jadi yang diminta ke pemerintah itu, terutama ke pemerintah pusat, terutama adalah regulasi. Pengangkatan. Tentunya menjadi CPNS," kata Eka. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Serangan Siber di Pemilu 2019
Serangan Siber di Pemilu 2019

Berita Sejenis

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah resmi didirikan. Namun, belum dideklarasikan.


Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Pemerintah daerah diimbau agar dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan gaji guru honorer dengan pemerintah pusat.


Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Hari pertama pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019, sebanyak tujuh kementerian belum mengumumkan kebutuhan formasi.


Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.


Pendaftaran ASN Mulai Dibuka Hari Ini

Pendaftaran ASN Mulai Dibuka Hari Ini

Pemerintah membuka tiga jalur, yakni calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan kedinasan pada seleksi CPNS 2019.


Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus

Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus

Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dalam lima tahun ke depan tak lagi merekrut guru honorer


Cegah Pasien Dipulangkan, BPJS Kesehatan Bisa Pakai Fee for Service

Cegah Pasien Dipulangkan, BPJS Kesehatan Bisa Pakai Fee for Service

Skema INA CBGs yang diterapkan BPJS Kesehatan memiliki kelemahan, di mana pasien yang belum sembuh bisa dipulangkan oleh rumah sakit.


Program Pemerintah Belum Berpihak pada Pendidikan

Program Pemerintah Belum Berpihak pada Pendidikan

Kuota CPNS untuk guru yang jumlahnya mencapai 63.324 formasi dinilai masih sangat kurang.


Nasib SKT FPI di Tangan Mendagri

Nasib SKT FPI di Tangan Mendagri

Hingga saat ini, perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI) belum juga dikabulkan pemerintah.


Honorer Minim, Waspada Calo CPNS

Honorer Minim, Waspada Calo CPNS

erdasarkan data yang diterima, Kementerian Agama (Kemenag) menjadi instansi pemerintah dengan jumlah rekrutmen CPNS terbesar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!