Nasional
Share this on:

Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas

  • Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas
  • Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkirakan setidaknya ada 1,5 juta guru dari 3,2 juta guru di Indonesia berstatus honorer. Jumlah itu masih ditambah staf bagian administrasi yang juga memiliki tenaga honorer tidak sedikit.

Selain Kemendikbud, sejumlah kementerian lain juga memiliki tenaga honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini, tenaga honorer tidak memiliki jenjang karier yang jelas.

Karena itulah, pemerintah membuka skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses rekrutmen dimulai bulan Februari lalu. Sayangnya, hingga saat ini belum jelas, siapa yang nantinya akan menanggung gaji PPPK.

Sejumlah pemerintah daerah secara terbuka menyatakan belum menganggarkannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, khusus di kementeriannya, dia upayakan gaji PPPK ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Daerah tidak punya anggaran di APBD. Padahal saya sudah sampaikan, akan kita upayakan dari APBN. Saya sedang memohon kepada Ibu Menteri Keuangan, supaya pengangkatan guru honorer itu, kalau sudah menjadi pegawai PPPK, anggaran gajinya diambilkan dari APBN. Mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasi. Sekarang sudah pemberkasan, baik yang PNS maupun yang PPPK, dan kita usahakan setelah itu ada tes rekrutmen lagi," kata Muhajir, Rabu (27/3) kemarin.

Badan Kepegawaian Negara hingga 25 Maret 2019 masih melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran untuk gaji PPPK.

BKN berharap, Pemda mampu mengusulkan jumlah yang proporsional sesuai prioritas mereka. Hal ini terkait kewajiban Pemda sendiri yang harus menggaji PPPK jika sudah terpilih nanti.

Koordinator Wilayah Forum Honorer Kategori II Indonesia (FHK2I) Yogyakarta, Eka Mujiyanta kepada VOA mengatakan, anggota forum bersikap berbeda terhadap skema itu. Meski tetap menghargai solusi yang diambil pemerintah, sebagian guru di daerah tetap tidak mau mendaftar.

"Harapan dari semua tenaga honorer itu kan rasa keadilan, rasa kemanusiaan. Perjuangan kami-kami ini sudah puluhan tahun. Jadi yang diminta ke pemerintah itu, terutama ke pemerintah pusat, terutama adalah regulasi. Pengangkatan. Tentunya menjadi CPNS," kata Eka. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Serangan Siber di Pemilu 2019
Serangan Siber di Pemilu 2019

Berita Sejenis

Gerindra Bisa di Dalam, Bisa Juga di Luar Pemerintahan

Gerindra Bisa di Dalam, Bisa Juga di Luar Pemerintahan

Belum ada keputusan apakah Partai Gerindra tetap oposisi atau ikut dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.


Calon Harus Berani dan Loyal

Calon Harus Berani dan Loyal

Belum diketahui persis siapa orangnya. Yang pasti, menteri mendatang harus berani dan loyal.


Dialihkan, Anggaran Pendidikan Dikurangi

Dialihkan, Anggaran Pendidikan Dikurangi

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan visi Indonesia akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).


Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Sejumlah penyelenggara negara yang masuk dalam daftar 192 nama yang lolos seleksi administrasi, ternyata belum sepenuhnya memberikan laporan harta kekayaan.


Presiden Jokowi Segera Teken Amnesti Baiq Nuril

Presiden Jokowi Segera Teken Amnesti Baiq Nuril

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima berkas permohonan amnesti dari Baiq Nuril, Jumat (12/7) kemarin.


Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Belum tuntas zonasi yang menuai protes, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali bermanuver.


13 Provinsi Belum Miliki Perda RZWP3K

13 Provinsi Belum Miliki Perda RZWP3K

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan 13 provinsi belum memiliki Perda RZWP3K


Moeldoko: Rekonsiliasi Tak Terlalu Penting Dibicarakan Lagi

Moeldoko: Rekonsiliasi Tak Terlalu Penting Dibicarakan Lagi

n. Namun, sampai sekarang belum menyatakan sikap resminya.


Menteri Baru Belum Dibahas

Menteri Baru Belum Dibahas

Isu calon menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mulai jadi perbincangan publik.


PPDB Sistem Zonasi Belum Mampu Ciptakan Keadilan

PPDB Sistem Zonasi Belum Mampu Ciptakan Keadilan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dinilai tak mampu menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!