Nasional
Share this on:

Tahapan Pilpres Sudah Selesai, Tensi Politik Masih Panas

  • Tahapan Pilpres Sudah Selesai, Tensi Politik Masih Panas
  • Tahapan Pilpres Sudah Selesai, Tensi Politik Masih Panas

**JAKARTA ** - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan tim hukum Prabowo-Sandiaga direspon berbeda. Capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengapresiasi hasil tersebut.

Hal ini membuka peluang bagi kubu Prabowo untuk ikut andil dalam pemerintahan. Hal berbeda ditunjukkan Prabowo yang justru belum memberi selamat atas kemenangan Jokowi.

Analis Komunikasi Politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai pidato Prabowo menegaskan jika kubu 02 tetap konsisten dengan keyakinannya soal pemilu curang. "Satu sisi menghormati putusan MK. Di sisi lain tidak mengakui kemenangan Jokowi. Hal ini membuktikan Prabowo konsisten dengan keyakinan bahwa Pemilu curang. Dari sisi politis ini bisa merugikan Gerindra di masa mendatang," kata Dedi di Jakarta, Sabtu (29/6) kemarin.

Menurutnya, sikap tidak menerima kemenangan Jokowi ini bisa berimbas ke citra Gerindra di mata publik. Gerindra akan dianggap sebagai partai yang tidak dewasa dalam menyikapi proses demokrasi. Bisa saja Gerindra kehilangan simpati publik pada Pemilu 2024 mendatang.

"Keputusan MK seharusnya dijadikan momentum puncak. Prabowo harus melihat jangka panjang. Ketika dia mengakui kekalahan, sebenarnya dia sedang memulai kemenangan. Dia akan dianggap ksatria, dan publik akan mengingat itu di 2024. Sikap tidak terima Prabowo ini membuat momentum puncak ini antiklimaks. Sangat disayangkan karena dia gagal menjadi replika tokoh politik ksatria," lanjutnya.

Selain itu, Dedi melihat akan ada perubahan peta koalisi. Menurutnya koalisi oposisi akan berkurang. Kondisi itu telah ditunjukkan oleh Demokrat dan PAN yang berpotensi keluar. Tetapi tidak lantas bergabung petahana.

"Karena koalisi petahana sudah cukup besar dan sulit menerima anggota baru. Paling mungkin, hanya akan menjadi Parpol di luar koalisi. Tidak memiliki ikatan formal koalisi, tetapi bisa saja mendukung pemerintah," imbuhnya.

Disinggung soal langkah Prabowo yang akan meneruskan hasil Pemilu ke Mahkamah Internasional (MI), Dedi pesimistis hal itu dilakukan. "Rasanya sulit terwujud. Prabowo harus berpikir ulang. Ini bukan soal dirinya sendiri, tetapi ada anggota koalisi yang mungkin sudah lelah dan menerima keputusan MK. Meskipun memang selama ini kita bisa melihat Prabowo dominan sekali one man show-nya," tambahnya.

Terpisah, pengamat Politik Jerry Sumampouw menyebut masyarakat awalnya berharap tensi akan menurun pasca putusan MK. Namun, ternyata tensi di antara kedua kubu masih tinggi. "Setelah hari H yang kita harapkan turun. Sampai pada penetapan hasil oleh KPU mestinya , turun. Tetapi belum turun juga. Dalam pidato pasangan 01 memang sempat menyebut nama 02. Tetapi kalau 02 tidak menyebut pasangan 01," tandasnya.**(khf/zul/fin/rh)**

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia selama Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.7


ICW Minta Bantuan PBB

ICW Minta Bantuan PBB

Revisi UU KPK sudah disahkan, publik pun berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi tersebut.


Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sampai saat ini masih menjadi perdebatan.


Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Lembaga penyelenggara pemilu punya peran penting dalam membantu pemilih mengenali partai politik (parpol).


Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan.


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!