Nasional
Share this on:

Tahun Depan, Bayar Tol Tak Perlu Ngerem

  • Tahun Depan, Bayar Tol Tak Perlu Ngerem
  • Tahun Depan, Bayar Tol Tak Perlu Ngerem

JAKARTA - Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan akhirnya menyepakati implementasi elektronifikasi pembayaran transaksi jalan tol, lewat teknologi nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Penerapan MLFF di jalan tol Indonesia bisa jadi angin segar sebagai jawaban kemacetan di gerbang tol.

Lewat aplikasi ini, para pengguna jalan tol tak perlu lagi menghentikan kendaraan untuk bertransaksi di gerbang tol. Sistem ini akan memasangkan alat pembayaran elektronik di semua kendaraan.

Nah, alat ini akan memancarkan sinyal yang dibaca alat perekam di gardu tol, sehingga saat pengendara melewatinya, saldo akan otomatis terpotong. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera) Basuki Hadimuljono mengatakan penerapan MLFF akan memangkas waktu menjadi nol detik dibandingkan penggunaan uang elektronik dengan waktu transaksi empat detik atau berbeda 10 detik dibandingkan transaksi manual.

Penerapan sistem ini ditargetkan rampung tahun depan. Dengan penggunaan MLFF, manfaatnya sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrian menjadi nol detik, ujarnya di Jakarta, Kamis (30/5) lalu. Dengan sistem MLFF, pengguna jalan tol gak perlu memperlambat laju kendaraan atau berhenti sejenak untuk bayar tol.

"Dengan kata lain, kita bisa ngebut terus di jalan tol yang seharusnya memang bebas hambatan," sambungnya.

Basuki mengatakan, pengembangan MLFF mulai diujicobakan oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC). "Manfaat lain adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalisir bahan bakar kendaraan," katanya.

Saat ini elektronifikasi transaksi telah dilakukan di 50 ruas tol sepanjang 1.780 Km yang pengusahaannya dilakukan oleh 33 Badan Usaha jalan Tol (BUJT) menggunakan uang elektronik chip based yang dikeluarkan oleh 4 bank penerbit. Saat ini transaksi nontunai tol sudah 100 persen atau meningkat tajam dibandingkan pada Januari tahun 2017 yang masih 20 persen.

"Nilai transaksi per tahunnya diperkirakan mencapai Rp12 triliun," beber Basuki.

Meski demikian, sambung Basuki, untuk menuju MLFF ada empat tahapan yang dilalui. Tahap pertama yakni pemberlakukan transaksi non tunai 100 persen. Tahapan selanjutnya, integrasi ruas tol telah dilakukan. Tahapan selanjutnya kita melakukan uji kelayakan MLFF melalui Single Lane Free Flow (SLFF) dan tahap akhir yakni berlakunya MLFF bisa dilaksanakan tahun 2020, jelasnya.

Saat ini sudah dilakukan ujicoba Single Lane Free Flow (SLFF) dengan menggunakan barrier sebanyak 3 lane di Tol Prof. Sedyatmo Dalam persiapan menuju MLFF, sejumlah tantangan seperti kliring perbankan dan settlement, pemilihan teknologi yang tepat, interoperabilitas antara BUJT dengan sektor transportasi lainnya dan sistem penegakan hukum.

Penetapan kebijakan penggunaan transaksi non tunai di jalan tol menjadi bagian dari Program Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, khususnya terkait Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT). Sementara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan, meski di Indonesia masih rencana, penerapan MLFF sudah dilakukan di sejumlah negara maju. Seperti di Jepang dan Taiwan.

Di Jepang, sistem pembayaran nontunai e-toll bahkan berlaku sejak 2001 dan telah ditinggalkan sejak 2006. "Setelah menerapkan e-toll selama lima tahun, hingga kini Jepang telah memakai sistem MLFF," jelasnya.

"Lewat MLFF, Gardu tol dapat otomatis terbuka tiap dilalui kendaraan yang melaju dengan kecepatan 20 km per jam. MLFF bisa menjawab kemacetan di semua gerbang tol," pungkasnya. (fin/zul/tgr)


Berita Sejenis

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.


Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan dibuka pekan depan.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.


Tunjangan Profesor Bisa Saja Dihentikan

Tunjangan Profesor Bisa Saja Dihentikan

Berdasarkan aturan Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2017 yang akan diimplementasikan tahun depan.


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Sejumlah mahasiswa yang terkumpul dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), rencananya akan kembali turun berdemonstrasi menjelang pelantikan



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!