Nasional
Share this on:

Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung

  • Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung
  • Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung

JAKARTA - Kementerian Pariwisata menargetkan infrastruktur di empat destinasi wisata super prioritas bisa rampung tahun depan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengembangan infrastruktur 10 destinasi prioritas dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Kerja, Selasa (16/7) malam. Diantara sekian destinasi yang disorot adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, selain infrastruktur, instruksi yang dikebut adalah utilitas dasar seperti Atraksi, Akses, dan Amenitas (3A). " Nah, tiga komponen ini juga harus selesai bersamaan dengan infrastruktur lainnya di sana (empat destinasi), terangnya di Jakarta, Rabu (17/7).

Arief mencontohkan salah satunya, Danau Toba. Dari sisi atraksi danau vulkanik terbesar di dunia itu harus mendapatkan sertifikat Unesco Global Geopark (UGG) pada 2019. "Jika ingin menjadi global player maka harus menggunakan global standar. Dengan masuknya geopark di Indonesia dalam daftar UGG, berarti meningkatkan promosi destinasi wisata bahkan hingga ke level dunia," katanya.

Sementara, dari sisi akses yaitu bandara Silangit pembangunannya harus selesai dan menjadi bandara Internasional. Sementara pembangunan jalan tol dari Kualanamu-Tebing Tinggi juga harus rampung hingga tahun depan.

"Dari sisi amenitas sudah ada investasi di Danau Toba sebesar Rp6 triliun yang nantinya akan dibangun salah satu contoh adalah pembangunan hotel. Pada 2020 harus sudah selesai dan sudah beroperasi," kata Menpar Arief.

"Dampaknya, selain dapat mendongkrak jumlah wisatawan asing atau turis, juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata serta pemerintah asli daerah dan pendapatan negara," kata Menpar lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat Rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Kerja melihat, permasalahan dalam hal tata ruang masih menjadi penghalang dikebutnya destinasi wisata. Ia berharap agar permasalahan itu dapat segera diatasi oleh jajarannya.

Ada enam hal yang ditekankan selain poin terkait infrastruktur. Yang kedua, yang berkaitan dengan akses konektivitas menuju ke kawasan destinasi wisata. "Yang ketiga, saya meminta agar fasilitas yang tersedia di lokasi wisata, Keempat berkaitan dengan sumber daya manusia disekitar destinasi wisata," ujar Joko Widodo.

Aspek selanjutnya, terkait atraksidan produk-produk yang ada di tempat wisata terkait dengan pasar, pasar seni kemudian budaya yang perlu ditampilkan. Dan terakhir, presiden menekankan perlunya dilakukan promosi secara besar-besaran, secara integrasi sehingga betul-betul mendapatkan manfaat dan memberikan efek pertumbuhan pada ekonomi daerah maupun ekonomi nasional. (fin/zul/tgr)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

BUMN Buka Lowongan 11.000 Pegawai

BUMN Buka Lowongan 11.000 Pegawai

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerlukan ribuan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tahun ini.


Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang, Lembaga pengawas pemilu menegaskan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi.


Soal Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Soal Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Pasca diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15 Tahun 2019 tentang tahapan, jadwal, dan program kegiatan Pilkada 2020, sejumlah kalangan menilai


315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

Sejak tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima usulan pembentukan 315 daerah otonomi baru (DOB).


Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Masa jabatan kepala daerah yang nanti terpilih pada Pilkada Serentak 2020 akan kurang dari lima tahun.


Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp416,144 triliun untuk belanja pegawai dalam Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 20


Hoaks Pemilu Terus Meningkat

Hoaks Pemilu Terus Meningkat

Lembaga penyelenggara pemilu mengakui jika tren hoaks pemilu dari tahun ke tahun terus meningkat. Berita bohong soal pemilu mulai dikenal 2004 lalu.


Perpanjangan STNK Harus Disertai Hasil Uji Emisi

Perpanjangan STNK Harus Disertai Hasil Uji Emisi

Tahun depan, memperpanjang Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) harus dilengkapi dengan hasil uji emisi kendaraan.


BPIP Bisa Merambah ke Daerah

BPIP Bisa Merambah ke Daerah

Strategi bongkar pasang lembaga jelas-jelas bukan hal baru bagi Presiden Joko Widodo. Lima tahun belakangan telah membubarkan 23 lembaga non-struktural (LNS).


Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 34 provinsi di Indonesia siap bertugas saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!