Nasional
Share this on:

Tahun Ini ada Rekrutmen CPNS Lagi

  • Tahun Ini ada Rekrutmen CPNS Lagi
  • Tahun Ini ada Rekrutmen CPNS Lagi

JAKARTA - Kebutuhan pegawai pemerintah tidak terelakkan lagi. Selama dua tahun ini, diperkirakan ada sekitar 220 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun. Sehingga, pemerintah akan merekrut ASN baru. Meskipun demikian, jumlahnya tidak akan sebanyak ASN yang pensiun karena tetap ada perampingan struktur.

MenPAN-RB Asman Abnur menjelaskan, pemerintah menerapkan sistem minus growth dalam hal rekrutmen ASN. Jumlah yang direkrut harus lebih kecil dari jumlah yang pensiun. Karena itu, total rekrutmen sampai dengan akhir tahun ini tidak boleh lebih dari 200 ribu ASN.

Saat ini, pihaknya sudah menerima pengajuan pegawai dari Kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah melalui aplikasi e-formasi. Namun, pihaknya belum memutuskan berapa banyak yang akan direkrut. Belum tentu jumlah yang diajukan akan disetujui semua.

Ada sejumlah pertimbangan sebelum pihaknya memutuskan akan mengabulkan atau menolak pengajuan rekrutmen ASN. Pertama adalah jumlah pensiunan di instansi atau pemda tersebut. kemudian, nilai belanja pegawai di instansi atau pemda yang memerlukan.

’’Belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen (total anggaran/APBD),’’ terangnya di kantor KemenPAN-RB, kemarin.

Khusus Pemda, bila belanja pegawainya lebih dari 50 persen total APBD tahun berjalan, maka bisa dipastikan daerah tersebut tidak boleh merekrut ASN. ’’Daerah-daerah yang sudah baik ekonominya, baru kami tambah,’’ tambahnya. Pemda diharapkan bisa mengoptimalkan SDM yang ada untuk memperbaiki kondisi di daerah tersebut.

Sementara itu, Menkes Nila F Moeloek secara khusus meminta pemerintah memberikan diskresi dalam hal rekrutmen tenaga kesehatan. Dari 9.851 puskesmas di seluruh Indonesia, masih ada 1.530 puskesmas yang bahkan tidak memilii dokter sama sekali.

’’Secara keseluruhan, masih kita butuhkan 2.533 dokter agar jumlah dokter di puskesmas sesuaid engan Permenkes 75/2014,’’ terangnya.

Dalam permenkes tersebut, harus ada minimal dua dokter, yakni dokter umum dan dokter gigi di setiap puskesmas. Khusus dokter gigi, kebutuhannya bahkan lebih banyak, yakni 4.544 orang. ’’Ini keharusan karena BPJS akan mau bekerja sama bilamana di puskesmas ada dokter,’’ lanjut Nila.

Kemudian, untuk layanan rujukan, jumlah dokter spesialis masih kurang. ’’1.038 RS pemerintah masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 3.077,’’ urainya. Itu hanya kebutuhan untuk dokter spesialis dasar saja. Seperti spesialis anak, kebidanan, bedah, penyakit dalam, dan anastesi. Belum lagi spesialis lain seperti radiologi, rehabilitasi medik, dan lainnya.

Diskresi yang diharapkan bukan hanya pada jumlah rekrutan, namun batas usia dokter yang direkrut menjadi ASN. Untuk menjadi dokter spesialis, butuh waktu pendidikan yang tidak sebentar. ’’Tidak bisa (cepat) karena kita bermain dengan nyawa manusia,’’ ucap dokter spesialis mata itu.

Lamanya pendidikan berdampak pada usia lulusan dokter spesialis. Rata-rata, lulusan anyar pendidikan dokter spesialis berusia 35 tahun. Tidak sedikit yang lebih. Padahal, di satu sisi, 35 merupakan batas maksimal usia calon rekrutan ASN. Karena itu, Nila mendorong MenPAN-RB agar terbit Keppres tentang pengecualian batas usia pelamar dokter spesialis menjadi 40 tahun.

Bial usulan itu dikabulkan, Nila yakin kebutuhan dokter spesialis bisa selesai. Mengingat, pihaknya memiliki sistem wajib kerja pada dokter spesialis. Mereka akan dikirim ke daerah yang memang memerlukan dokter spesialis selama setahun dengan sistem rotasi. (byu/jpg)

Berita Sebelumnya

Ongkos Haji Tahun Ini Rp35 Juta
Ongkos Haji Tahun Ini Rp35 Juta

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Pemerintah angkat bicara terkait rencana FHK2-PGRI menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.


2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPD


Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli tampak tegar saat mendengar ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto membacakan putusan, kemarin (6/12)


15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

Pasukan gabungan TNI dan Polri terus berusaha masuk wilayah Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Rabu (5/12).


Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Belum genap sepekan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik.


Dari Denpasar Seharusnya Tak Boleh Terbang

Dari Denpasar Seharusnya Tak Boleh Terbang

Hari ini (29/11) tepat sebulan kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan Lion Air.


Solo-Ngawi Kini Hanya 1,5 Jam

Solo-Ngawi Kini Hanya 1,5 Jam

Rencana menyambung jalan tol Jakarta-Surabaya pada akhir tahun ini semakin dekat.


Peserta SKB CPNS Diumumkan Maksimal 30 November

Peserta SKB CPNS Diumumkan Maksimal 30 November

Hingga kemarin panitia seleksi nasional (panselnas) belum mengumumkan pelamar CPNS yang maju ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB).


Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Calon jamaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam.


Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Musisi Ahmad Dhani yang merupakan terdakwa kasus ujaran kebencian kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari pihak JPU.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!