Nasional
Share this on:

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

  • Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan
  • Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

BOGOR - Pemerintahan memutuskan untuk tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Hal itu menjadi kebijakan yang diambil pemerintah dalam rapat kabinet terbatas tentang Realisasi dan Prognosis APBN 2018, kemarin (9/7).

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini, kami tidak melakukan APBN perubahan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor.

Sri menjelaskan, keputusan itu di ambil setelah postur APBN 2018 sudah baik dan tidak mengalami deviasi yang besar. Baik dari sisi jumlah penerimaan negara dan belanja negara, maupun dari defisit anggaran yang ditargetkan.

Dari sisi makro ekonomi, pada semester I pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 persen. Sedangkan penerimaan pajak semester 1, PPn non migas tumbuh 14,9 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 6 persen, dan 2016 tumbuh 7 persen.

Penerimaan perpajakan yang berasal dari PPn juga mengalami pertumbuhan yang hampir sama dengan tahun lalu, yakni 13,6 persen. Berbeda dengan PPn tahun 2016 yang tumbuh negatif.

Sementara dari sisi, Bea dan cukai, penerimaan tumbuh 16,7 persen. Menurut Sri, angka tersebut merupakan pertumbuhan penerimaan bea dan cukai tertinggi sejak tiga tahun terakhir. PPh Migas, lanjutnya, juga meningkat sembilan persen dibandingkan tahun lalu minus 69 persen dan tahun 2016 minus 40 persen.

Dari sisi perpajakan juga terjadi positif. Di mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu SPT pribadi naik 14 persen, dan SPT badan tumbuh 11, 2 persen. "Kalau lihat dari penerimaan perpajakan, kita melihat suatu dinamika ekonomi yang cukup positif," imbuhnya.

Dari sisi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), naiknya harga minyak tdan kurs rupiah terhadap dolar yang melemah berdampak pada peningkatan penerimaan sumber daya alam migas. Pertumbuhannya mencapai 47,9 persen.┬

"Karena kedua penerimaan baik pajak perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak cukup kuat, maka kita melihat bahwa di dalam APBN 2018 semester 1 kita melihat growth dan proyeksi dari penerimaan negara akan kemungkinan tetap bisa terjaga atau bahkan pencapaian mendekati apa yang direncanakan," tuturnya.

Adapun untuk sisi belanja, juga mengalami peningkatan. Semester 1 ini, seluruh Kementerian lembaga telah membelanjakan hampir 35 persen. Angka tersebut lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33 persen penyerapannya. Realisasi belanja nonkementerian, terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang yang juga dalam hal ini mencapai keseluruhan belanja non Kementerian 43,9 persen.

"Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 41 persen.┬

Sementara dari sisi transfer ke daerah, kata Sri, 50,3 persen anggaran telah dibelanjakan. Angka itu sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang 51 persen. Hal itu disebabkan tahun lalu kita melakukan pembayaran dana bagi hasil.

Namun, untuk dana desa, lanjutnya, terjadi kenaikan. "Kita telah membelanjakan mendekati 60 persen dari total anggaran 60 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 57," terangnya.

Sri menambahkan, dalam semester ini, defisit juga mengalami penurunan. Bahkan, yang disebut primary balance posisinya positif. Realisasi defisit APBN 110 triliun. Angka itu lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya 175 triliun atau terbaik dalam empat tahun terakhir.

Menurut, angka itu menggambarkan pemerintah terus berusaha membuat APBN sehat, kredibel dan prudent. "Telah saya sampaikan keseimbangan primer kita 10 triliun surplus. Tahun lalu posisi yang sama negatif 68 triliun. Jd bayangkan dari negatif 68 menjadi positif 10 triliun. Itu lonjakan positif luar biasa baik," kata mantan direktur Bank Dunia itu.┬

Sri menambahkan, laporan tersebut akan disampaikan ke DPR dan dibahas pada pekan depan. "Dengan APBN yang baik kita akan menggunakan instrumen fiskal ini untuk tetap menjaga Ekonomi, terutama kondisi perekonomian yang sedang dihadapkan pada tekanan yang berasal dari global," pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta momentum pencapaian semester 1 APBN 2018 terus dijaga dan ditingkatkan pada semester ke 2. Mengingat Indonesia tengah menghadapi tantangan ketidakpastiaan perekonomian global.

Untuk itu, dia meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk fokus dan segera menyelesaiakan program yang telah direncanakan. "Pastikan bahwa pelaksanaan program dan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu dan menjaga governance tepat sasaran, berdampak segera dirasakan oleh masyarakat," ujarnya. (far/jpg)

Berita Berikutnya

Mahfud MD Makin Santer Disebut
Mahfud MD Makin Santer Disebut

Berita Sejenis

843 Hektare Lahan di Riau Terbakar

843 Hektare Lahan di Riau Terbakar

Meskipun sebagian besar wilayah indonesia masih dalam masa musim hujan, namun wilayah Provinsi Riau saat ini memasuki musim kemarau.


Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Sayangnya nasib miris datang dari 14 siswa SD di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa harus keluar dari sekolah.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Gelombang dorongan yang tidak henti meminta pemerintah mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama berbuah manis.


Rekrutmen PPPK Dimulai Hari Ini

Rekrutmen PPPK Dimulai Hari Ini

Pemerintah mengumumkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibuka mulai hari ini (8/2).


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


Sudah 30 Motor dan Mobil Dibakar, Modus Sama, Pelaku Misterius

Sudah 30 Motor dan Mobil Dibakar, Modus Sama, Pelaku Misterius

ÔÇŁAwalnya suara keretek-keretek kayak hujan. Tapi, saat dicek di depan rumah, tidak ada hujan.


Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Ancaman terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berulang. Kali ini, dua pegawai KPK menjadi korban kekerasan sekolompok orang.


Bulan ini Jumlah Penderita DBD Diprediksi Masih Naik

Bulan ini Jumlah Penderita DBD Diprediksi Masih Naik

Kementerian Kesehatan memprediksi jika bulan ini masih akan terjadi peningkatan kasus demam bedarah dengue (DBD).



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!