Nasional
Share this on:

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

  • Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN
  • Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko Widodo-Ma’ruf Amien. Silahturahmi yang dilakukan, lebih mengedepankan pada hal-hal yang menyangkut perbaikan bangsa, termasuk membahas amandemen UUD 1945.

”Saya mendukung agar Bapak Presiden sukses memimpin Indonesia. Tak ada bicara soal menteri,” kata Zulkifli Hasan setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, kemarin (14/10).

Pria kelahiran Lampung, 17 Mei 1962 mengaku, banyak hal yang didiskusikan dengan Presiden, termasuk perbedaan kondisi parlemen sebelumnya dengan saat ini. ”Dulu kita satu tahun nggak bekerja. Sekarang hari pertama hari kedua kita bekerja. Tertib, lancar, ga ada voting-votingan, di MPR tuh enggak ada koalisi. Satu. Mulai dari PDIP sampai PPP sama semua. Musyawarah. Tentu ini karena peran Pak Presiden. Semua dirangkul mulai dari yang besar dan kecil,” tuturnya.

Zulkifli mengatakan, pertemuannya dengan Jokowi juga semata untuk kepentingan merah putih atau bangsa. ”Kita untuk Indonesia untuk merah putih. Pemerintah mesti sukses. Tujuan kita semua agar rakyat itu sejahtera, agar kehidupan kita ini lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita bersama-sama menyukseskan,” katanya.

Namun ia menyangkal saat ditanya wartawan perihal kemungkinan kader dari partainya yang akan masuk ke kabinet Jokowi berikutnya. ”Oh nggak. Saya tahu itu hak penuh pak presiden. Kalau itu bukan hak kami, di luar itu, kita tetap dukung Pak Presiden,” katanya.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan salah satunya untuk membahas amandemen UUD 1945 yang diwacanakan secara menyeluruh. ”Saya tadi bertanya mengenai amandemen ke beliau kan Mantan Ketua MPR, sehingga yang sudah dipersiapkan, kajian seperti apa, kira-kira seperti apa. Beliau kan masih di pimpinan MPR,” kata Presiden.

Ia kemudian menjelaskan sejumlah hal yang juga dibahas dengan Zulkifli Hasan selain amandemen UUD 1945.”Selama ini kan, kita ini berbicara mengenai tantangan Indonesia ke depan, tantangan yang akan kita hadapi baik dari posisi geopolitik, geoekonomi. Sekarang ini tantangan eksternal ekonomi, pelambatan ekonomi dunia yang semua negara sudah merasakan,” katanya.

Menurut dia, hal-hal seperti itu perlu dibicarakan dengan para elit partai politik. ”Hal-hal seperti itu perlu dibicarakan dengan ketua umum, sehingga kita memiliki visi yang sama, bagaimana menghadapi, kita tahu apa yang harus kita kerjakan,” katanya.

Jokowi mengaku belum ada pembicaraan yang mengarah langsung terkait rencana PAN untuk masuk ke dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi berikutnya. ”Belum sampai ke situ. Ya ada, tapi belum sampai final, belum rampung,” imbuhnya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Kemendikbud akan melakukan seleksi ketat untuk mencari calon guru andal melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri.


Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemangkasan birokrasi khususnya eselon IV dilakukan lebih dulu di Kementerian PAN-RB.


Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diberi tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo.


Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.


Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pembo


Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 wakil menteri (wamen). Keberadaan para menteri tersebut untuk memudahkan kerja menteri.


Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Pendaftaran secara online calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka, Senin (11/11) hari ini.


Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN

Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN

Kemenristek akan tetap mempersiapkan opsi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan listrik masa depan.


13 November, Semua Kepala Daerah Diundang ke Jakarta

13 November, Semua Kepala Daerah Diundang ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang seluruh kepada daerah ke Jakarta.


Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Pemerintah langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki kabar dugaan desa fiktif yang membuat Istana gerah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!