Nasional
Share this on:

Tak Ada WNI Jadi Korban Bom Srilanka JAKARTA-

  • Tak Ada WNI Jadi Korban Bom Srilanka JAKARTA-
  • Tak Ada WNI Jadi Korban Bom Srilanka JAKARTA-

COLOMBO - Mabes Polri memastikan tidak ada satupun warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat, baik yang menjadi korban atau pelaku dalam serangkaian teror bom di Sri Lanka pada Minggu (21/4) lalu. Hal itu diungkapkan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo dalam konferensi persnya, Selasa (23/4) kemarin.

"Dari informasi yang kami terima, sampai hari ini tak ada korban maupun pelaku dari WNI dalam kejadian teror bom di Sri Lanka," kata Dedi.

Menurut Dedi, informasi yang diterimanya berdasarkan hasil koordinasi dan kerjasama antara Polri dan kepolisian Sri Lanka. Sebelumnya, seorang korban bernama Insan Setiawan yang diduga WNI menjadi korban dalam ledakan di Hotel Shangri-La, Kolombo. Setelah ditelisik, kesalahan ejaan penulisan nama.

"Jadi, nama pelaku itu ternyata Insan Seelawan alias Seelavan Hinsamy warga negara Sri Lanka, bukan WNI yang diketahui seorangpemilik pabrik di wilayah Wellampitiya Avissawella di Sri Lanka, dan ini sudah dipastikan berdasarkan identifikasi kepolisian disana," tuturnya.

Sementara itu,Juru bicara Kepolisian Sri Lanka Ruwan Gunasekera menyatakan, apabila saat ini jumlah korban tewas dalam serangan teror bom secara beruntun di tiga kota Sri Lanka selama perayaan Hari Paskah bertambah menjadi 310 orang.

Dia menyebut, tambahan dari beberapa korban tewas itu awalnya sempat kritis karena luka serius, namun tak tertolong hingga akhirnya meninggal. Selain korban tewas itu, diakui Gunasekera, ada jugasedikitnya 500 orang korban terluka dalam serangan bom yang terjadi di 8 lokasi tersebut.

Adapun terkait kasus teror ini, Kepolisian Sri Lanka sendiri telah mengamankan sebanyak 40 orang yang diduga terlibat dalam serangan bom tersebut, dan hingga kini masih diperiksa intensif untuk memastikan keteribatan dan asal jaringan kelompoknya.

Dilain pihak, pemerintahSri Lanka meyakini para pelaku teror yang diklaim sebagai serangan paling mematikan selama satu dekade terakhir di negara itu dilakukan oleh kelompok ekstremis setempat atas nama, Jemaah Tauhid Nasional (NTJ).

Namun demikian, saat ini Pemerintah Sri Lanka masih menyelidiki kemungkinan dari hubungan NTJ dengan organisasi internasional, sebab mereka belum mengetahuibanyak informasi tentang NTJ, baik dari struktur lembaga hingga jumlah anggotanya. (mhf/fin/zul/tgr)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Polri tak percaya pemberitaan media terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


UU PKS Didesak Segera Disahkan

UU PKS Didesak Segera Disahkan

Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (17/9).


Orangutan Jadi Korban Karhutla

Orangutan Jadi Korban Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga berdampak pada kesehatan hewan langka, orangutan.


Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan terus beroperasi meski Senayan telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.


Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU.


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!