Nasional
Share this on:

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

  • Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri
  • Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

JAKARTA - Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun. Besaran anggaran ini akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, permukiman sampi pengembangan inovasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi V DPR RI atas kerjasama selama ini, khususnya dalam pembahasan panjang RAPBN tahun 2020 yang telah dilakukan sejak bulan Juni 2019 hingga akhirnya disahkan.

"Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Restra Kementerian PUPR, direktif Presiden termasuk aspirasi anggota DPR RI," kata Menteri Basuki, kemarin.

Anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp43,97 triliun, konektivitas sebesar Rp42,95 triliun, permukiman sebesar Rp22 triliun, perumahan sebesar Rp8,48 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp525,2 miliar, pembinaan konstruksi Rp725 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp263,8 miliar dan dukungan manajemen, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar Rp1,08 triliun.

Besaran anggaran juga digunakan untuk mendukung lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua sebesar Rp 793 miliar serta dukungan infrastruktur pendidikan dan pasar sebesar Rp6 triliun.

Basuki juga mengapresiasi kinerja legislasi selama 5 tahun terakhir yang telah mengesahkan 5 Undang-Undang yakni UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan UU Sumber Daya Air yang baru disahkan, Selasa (17/9) lalu.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Basuki menyatakan bahwa Komisi V telah melaksanakan secara reguler kunjungan kerja dan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR.

"Mengupas buah terkena getah, mencuci mulut setelah makan ikan teri, walaupun nanti kita akan berpisah, kami selalu ingat pesan Komisi V DPR RI," tutur Menteri Basuki menyampaikan pantun pantun perpisahan untuk para anggota Komisi V DPR.

Terpisah, Presiden Joko Widodo berharap agar kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperbaiki diri.

"Ya yang belum (mendapat WTP) diperbaiki dulu. Berapa? Sekarang tinggal empat ya diperbaiki supaya semuanya WTP dan kepatuhan terhadap akuntabilitas kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.

Presiden menyampaikan hal tersebut seusai menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2019 dari ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

"Pagi hari ini disampaikan, dari ketua dan pimpinan BPK untuk IHPS I 2019 tapi yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan ya akan kita tindaklanjuti. Banyak sekali tadi yang disampaikan tapi kita juga senang bahwa Pemerintah Pusat sekarang WTP-nya sangat meningkat sekali," ungkap Presiden.

Selain terjadi peningkatan WTP terhadap Pemerintah Pusat, menurut Presiden, pemerintah daerah juga mengalami peningkatan laporan keuangan dengan opini WTP. "Pemerintah daerah, pemerintah 32 provinsi sudah WTP. Saya kira peningkatan seperti yang kita inginkan agar kepatuhan terhadap undang-undang bahwa keefisienan terhadap penggunaan anggaran APBN/APBD bisa kita lakukan," tambah Presiden.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHS) semester I/2019 BPK, ada empat kementerian/lembaga pusat yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Empat lembaga tersebut adalah Kementerian PUPR, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan lembaga yang mendapat 'disclaimer' atau Tidak Memberikan Opini adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 81 lembaga kementerian termasuk BPK dan 1 laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Empat LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan satu kementerian/lembaga mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Sedangkan mengenai Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). BPK memberikan opini WTP kepada 443 LKPD (82 persen), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 86 LKPD (16 persen) serta opini Tidak Memberikan Pendapat pada 13 LKPD (2 persen).

Berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian opini WTP telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Secara keseluruhan, BPK menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2019. Jumlah tersebut meliput 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan senilai Rp9.68 triliun serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp676,81 miliar. (fin/zul/ful)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Santri Jangan Kehilangan Jati Diri

Santri Jangan Kehilangan Jati Diri

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menghimbau, kepada para santri untuk tidak kehilangan jati diri yang berakhlak baik dan hormat kepada


Gerindra Ketemu dengan PKS, Demokrat Tak Terlihat

Gerindra Ketemu dengan PKS, Demokrat Tak Terlihat

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kembali bermanuver, setelah sehari sebelumnya merapat ke Istana Kepresidenan.


Berikut Nama-nama Menteri Kabinet Maju Jokowi-Ma'ruf

Berikut Nama-nama Menteri Kabinet Maju Jokowi-Ma'ruf

Presiden Joko Widodo mengumumkan menteri-menteri Kabinet Kerja jilid II yakni Kabinet Maju, Rabu (23/10), di Istana Kepresidenan.


Ada Peran Arief Poyuono Dibalik Merapatnya Prabowo ke Jokowi

Ada Peran Arief Poyuono Dibalik Merapatnya Prabowo ke Jokowi

Drama menyatunya dua kutub kekuatan, antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto tentu tidak terlepas dari peran genial seorang Arief Poyuono.


Terima Tawaran Jokowi, Sikap Prabowo Bikin PAN Kaget

Terima Tawaran Jokowi, Sikap Prabowo Bikin PAN Kaget

Banyak yang kaget jika Prabowo Subianto ternyata benar-benar menerima tawaran jabatan menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin.


Kapolda Metro Jaya Calon Kuat Gantikan Tito

Kapolda Metro Jaya Calon Kuat Gantikan Tito

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10) lalu.


Sejumlah Calon Menteri Jokowi Pernah Dipanggil KPK

Sejumlah Calon Menteri Jokowi Pernah Dipanggil KPK

Presiden Joko Widodo belum bisa tidur nyenyak. Aktivis penggiat antikorupsi terus memplototi track record nama-nama yang telah diundang ke Istana.


Kabinet Rekonsiliasi Jokowi Dilantik Pukul 10.00 WIB

Kabinet Rekonsiliasi Jokowi Dilantik Pukul 10.00 WIB

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan secara resmi nama-nama menteri kabinet periode 2019-2024, Rabu (23/10) hari ini.


Begini Kriteria Menteri-menteri Jokowi

Begini Kriteria Menteri-menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo membocorkan kriteria menteri yang dipilih untuk membantunya selama pemerintahan periode kedua 2019-2024, Senin (21/10).


Dipanggil ke Istana, Sri Mulyani Jabat Menteri Keuangan Lagi?

Dipanggil ke Istana, Sri Mulyani Jabat Menteri Keuangan Lagi?

Presiden Jokowi kembali memanggil orang-orang yang diprediksi akan duangkat sebagai menteri, Selasa (22/10).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!