Nasional
Share this on:

Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

  • Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN
  • Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah dua menteri baru agar bisa mendorong ekspor dan investasi, tidaklah mudah. Belum tentu kedua menteri baru nantinya bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Atau bahkan, akan menambah masalah baru. Ini karena pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 diprediksi di kisaran 5,1-5,2 persen, alias tidak jauh berbeda di tahun lalu di angka 5,17 persen.

Jokowi sebelumnya mewacanakan pengangkatan dua menteri dengan nomenklatur baru, yaitu menteri investasi dan menteri ekspor. Hal itu dilontarkan pada forum rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Mantan Gubernur DKI itu meyakini dengan bertambahnya dua menteri baru khusus, maka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jokowi mencontohkan di negara Uni Eropa, dan negara lain, ada menteri khusus invetasi dan ekspor.

"Dari sisi kelembagaan kita perlu dia menteri (ekspor dan invetasi) itu," kata Jokowi pada rakornas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (12/3) lalu.

Mengenai wacana tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro angkat suara, bahwa keinginan tersebut tercetus karena ingin mengangkat pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi sulit bergerak hanya di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen saja.

"Presiden Jokowi ingin sesuatu yang berhubungan global market ditangani oleh suatu institusi yang solid. Selama ini pertumbuhan ekonomi kan sekitrar 5,1-5,2 persen, dan penyebabnya karena pertumbuhan ekspor yang relatif lemah serta pertumbuhan invetasi yang tidak jelek tapi mungkin ingin lebih cepat lagi," kata Bambang di Jakarta, Rabu (13/3).

Namun keinginan Jokowi tidak serta merta harus langsung disetujui, karena harus dilakukan kajian terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana pengaruh besar dari dua menteri baru nantinya.

"Itu tinggal menunggu waktu. Kita lihat dulu tentunya, diperhatikan juga struktur kementerian yang ada sekarang," ucap Bambang.

Terpisah pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai, pemerintah harus melihat efektivitas dari kedua menteri baru tersebut.

"Harus diukur efektivitas kerja, koordinasi dan anggaran dari rencana kementerian baru itu," kata Bhima kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (13/3) kemarin.

Karena menurut Bhima, untuk urusan invetasi selama ini ditangani oleh BKPM. Dan, lembaga itu seharusnya lebih didorong lagi untuk bekerja dengan baik.

"Tapi selama ini ada ego sektoral antar kementerian lembaga. Izin investasi misalnya sering bersinggungan dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pemerintah daerah. jadi membuat kementerian baru belum tentu selesaikan permasalahan itu," tutur Bhima.

Selain itu, kata Bhima, dana yang akan dikucurkan untuk mendirikan dua kementerian baru pun tidak murah. Karena setiap tahun untuk Kementerian perdagangan misalnya membutuhkan dana Rp3,5 triliun.

"Kalau buat dua kementerian baru minimum Rp3,5 triliun, dikali dua menjadi Rp7 triliun. Belum biaya gedung, SDM diawal dan sebabagainya. Tentu akan sangat mahal. Jangan sampai menambah beban APBN di tengah kenaikan utang negara," ucap Bhima.

Saran Bhima, usul Jokowi dikaji dahulu dengan matang baru dilempar ke publik. "Tidak smua masalah investasi dan ekspor selesai dengan buat institusi baru. Yang ada nanti makin birokratis dan sulitkan investor," pungkas Bhima. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Operasionalisasi Truk di Tol Dibatasi selama Mudik Lebaran

Operasionalisasi Truk di Tol Dibatasi selama Mudik Lebaran

Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan membatasi angkutan truk yang melintasi jalan tol pada saat puncak Mudik Lebaran 2019 ini.


Antisipasi Antrean, Jasa Marga Pindah Gerbang Tol Cikarang Utama

Antisipasi Antrean, Jasa Marga Pindah Gerbang Tol Cikarang Utama

Mulai 23 Mei, PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan merelokasi Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama di KM 29 Jalan Tol Jakarta-Cikampek ke KM 70.


SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun


Puan Paling Berpeluang Pimpin DPR

Puan Paling Berpeluang Pimpin DPR

Setelah pada 2014 menggunakan sistem paket, konfigurasi pimpinan DPR periode mendatang akan memakai sistem suara terbanyak.


Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengumumkan calon ibukota pada tahun ini.


Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku.


Hari Ini, Rekapitulasi Suara PPLN Kuala Lumpur

Hari Ini, Rekapitulasi Suara PPLN Kuala Lumpur

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur akan menyelenggarakan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang Pemilu 2019 metode pos, Kamis (16/5) hari in


Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Sejumlah menteri kabinet kerja diketahui ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019. Meski menteri, bukan jaminan dipilih rakyat.


Cuti Bersama Tunggu Kepres Diteken

Cuti Bersama Tunggu Kepres Diteken

Cuti bersama Idul Fitri yang ditetapkan mulai 3 hingga 7 Juni, tampaknya masih akan dibahas ulang.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!