Nasional
Share this on:

Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

  • Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN
  • Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah dua menteri baru agar bisa mendorong ekspor dan investasi, tidaklah mudah. Belum tentu kedua menteri baru nantinya bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Atau bahkan, akan menambah masalah baru. Ini karena pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 diprediksi di kisaran 5,1-5,2 persen, alias tidak jauh berbeda di tahun lalu di angka 5,17 persen.

Jokowi sebelumnya mewacanakan pengangkatan dua menteri dengan nomenklatur baru, yaitu menteri investasi dan menteri ekspor. Hal itu dilontarkan pada forum rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Mantan Gubernur DKI itu meyakini dengan bertambahnya dua menteri baru khusus, maka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jokowi mencontohkan di negara Uni Eropa, dan negara lain, ada menteri khusus invetasi dan ekspor.

"Dari sisi kelembagaan kita perlu dia menteri (ekspor dan invetasi) itu," kata Jokowi pada rakornas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (12/3) lalu.

Mengenai wacana tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro angkat suara, bahwa keinginan tersebut tercetus karena ingin mengangkat pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi sulit bergerak hanya di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen saja.

"Presiden Jokowi ingin sesuatu yang berhubungan global market ditangani oleh suatu institusi yang solid. Selama ini pertumbuhan ekonomi kan sekitrar 5,1-5,2 persen, dan penyebabnya karena pertumbuhan ekspor yang relatif lemah serta pertumbuhan invetasi yang tidak jelek tapi mungkin ingin lebih cepat lagi," kata Bambang di Jakarta, Rabu (13/3).

Namun keinginan Jokowi tidak serta merta harus langsung disetujui, karena harus dilakukan kajian terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana pengaruh besar dari dua menteri baru nantinya.

"Itu tinggal menunggu waktu. Kita lihat dulu tentunya, diperhatikan juga struktur kementerian yang ada sekarang," ucap Bambang.

Terpisah pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai, pemerintah harus melihat efektivitas dari kedua menteri baru tersebut.

"Harus diukur efektivitas kerja, koordinasi dan anggaran dari rencana kementerian baru itu," kata Bhima kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (13/3) kemarin.

Karena menurut Bhima, untuk urusan invetasi selama ini ditangani oleh BKPM. Dan, lembaga itu seharusnya lebih didorong lagi untuk bekerja dengan baik.

"Tapi selama ini ada ego sektoral antar kementerian lembaga. Izin investasi misalnya sering bersinggungan dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pemerintah daerah. jadi membuat kementerian baru belum tentu selesaikan permasalahan itu," tutur Bhima.

Selain itu, kata Bhima, dana yang akan dikucurkan untuk mendirikan dua kementerian baru pun tidak murah. Karena setiap tahun untuk Kementerian perdagangan misalnya membutuhkan dana Rp3,5 triliun.

"Kalau buat dua kementerian baru minimum Rp3,5 triliun, dikali dua menjadi Rp7 triliun. Belum biaya gedung, SDM diawal dan sebabagainya. Tentu akan sangat mahal. Jangan sampai menambah beban APBN di tengah kenaikan utang negara," ucap Bhima.

Saran Bhima, usul Jokowi dikaji dahulu dengan matang baru dilempar ke publik. "Tidak smua masalah investasi dan ekspor selesai dengan buat institusi baru. Yang ada nanti makin birokratis dan sulitkan investor," pungkas Bhima. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PAN Putuskan Jadi Oposisi

PAN Putuskan Jadi Oposisi

Partai Amanat Nasional (PAN) disebut sudah menentukan sikap politiknya. Partai berlambang matahari itu memutuskan akan berada di luar pemerintahan alias oposisi


Mobil Dinas Menteri Kerap Rusak, Dua Mobil Kepresidenan Baru Segera Datang

Mobil Dinas Menteri Kerap Rusak, Dua Mobil Kepresidenan Baru Segera Datang

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah pemberitaan mengenai pengadaan kendaraan dinas baru.


Kaltim Juga Berpotensi Megathrust

Kaltim Juga Berpotensi Megathrust

Calon Ibukota Negara kabarnya akan berada di Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah ini ternyata berada di zona gempa yang masih sangat aktif.


Bansos Harus Terintegrasi NIK

Bansos Harus Terintegrasi NIK

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan Pemanfaatan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial.


Direnovasi, Wapres Minta Nilai Historis Istiqlal Tetap Dijaga

Direnovasi, Wapres Minta Nilai Historis Istiqlal Tetap Dijaga

Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja meninjau renovasi Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin (22/8).


Hentikan Tender Mobil Dinas Baru,Pakai Saja yang Sudah Ada

Hentikan Tender Mobil Dinas Baru,Pakai Saja yang Sudah Ada

Kabinet baru Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 nantinya akan mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas baru.


Rp100 Triliun untuk Papua dan Papua Barat

Rp100 Triliun untuk Papua dan Papua Barat

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat mengundang keprihatinan seluruh bangsa. Pemerintah menegaskan dua provinsi itu dan Papua Barat merupakan anak em


Kinerja DPR Jeblok, RUU Pertahanan Mendesak

Kinerja DPR Jeblok, RUU Pertahanan Mendesak

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sudah mendesak.


Bantuan Ibu Hamil dan BPNT Dipastikan Naik

Bantuan Ibu Hamil dan BPNT Dipastikan Naik

Bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini akan naik pada 2020 mendatang. Selain itu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima keluarga penerima man


Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Masa jabatan kepala daerah yang nanti terpilih pada Pilkada Serentak 2020 akan kurang dari lima tahun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!