Nasional
Share this on:

Tambahan Subsidi Listrik Diperkirakan Rp 30 Triliun

  • Tambahan Subsidi Listrik Diperkirakan Rp 30 Triliun
  • Tambahan Subsidi Listrik Diperkirakan Rp 30 Triliun

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada subsidi listrik. Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) memperkiraan tambahan subsidi tersebut bisa mencapai Rp 30 triliun.

Ketua MKI Supangkat Iwan Santoso menuturkan sebagian besar komponen listrik masih dinilai dengan dolar Amerika Serikat. Mulai dari bahan bakarnya seperti batu bara dan gas hingga investasi pembangunan pembangkitnya.

”Kita membangun pembangkit itu kan 60-70 persen komponenya (dibayar pakai) dolar, kira-kira ya. Berarti kita depresiasinya dolar. Kalau dolar naik, naik dia. Itu bagian dari costnya listrik,” ujar Supangkat usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin (7/9).

Supangkat menuturkan memang penyediaan batu bara sudah menggunakan skema Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri. Sehingga tidak terlalu terpengaruh. Tapi berbeda dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang bisa langsung terdampak pelemahan rupiah. Misalnya

”Harga listriknya 5 sen atau Rp 650, katakanlah gitu ya, perKwh. Karena dolar 5 sen kalau tadinya katakan Rp 600 sekarang jadi Rp 700,” ujar Supangkat.

Sedangkan harga listrik yang diterima pelanggan tetap. Nah, biaya tersebut pun ditutup dengan subsidi. Dia memperkirakan jumlah subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah puluhan triliun. ”Cukup besar mungkin sampai Rp 30 triliun,” terang dia.

Sedangkan tentang pembangunan pembangkit listrik, Supangkat menuturkan pihaknya juga mempertimbangkan rasio kecukupan kebutuhan tenaga listrik. Yang dijadikan patokan adalah surplus 30 persen. Selain itu pembangunan pembangkit sebenarnya juga butuh waktu yang cukup lama. Bisa sampai empat tahun untuk membangun pembangkit tersebut. ”Kalau ini ditunda terus dibutuhkan nanti defisit. Harus hati-hati disana,” ungkap dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja subsidi hingga Juli telah mencapai Rp 91,26 triliun atau 58,41 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Jumlah tersebut terdiri atas subsidi energi Rp 71,01 triliun dan subsidi non energi Rp 20,25 triliun.

Lebih tingginya realisasi belanja subsidi sampai dengan Juli tersebut dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah (kurs). Selain itu juga untuk pembayaran sebagian kurang bayar belanja subsidi tahun-tahun sebelumnya.

Pada Juni, realisasi subsidi mencapai Rp 73,94 triliun terdiri atas subsidi BBM Rp35,41 triliun, subsidi listrik Rp 24,10 triliun dan subsidi non energi Rp14,43 triliun. (jun/jpg)

Berita Sebelumnya

Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia
Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Berita Berikutnya

Jokowi Minta Restu Sinta Nuriyah
Jokowi Minta Restu Sinta Nuriyah

Berita Sejenis

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menyedot anggaran besar.


Pasokan Listrik ke RS Sangat Minim

Pasokan Listrik ke RS Sangat Minim

Kondisi rumah sakit (RS) sudah berangsur membaik.


Gempa Sulteng Akibat Pergerakan Sesar Palu Karo

Gempa Sulteng Akibat Pergerakan Sesar Palu Karo

Gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah, Jumat (28/9) sore, diperkirakan merupakan kepanjangan dari siklus gempa yang terjadi puluhan tahun lalu di jalur sesar P


Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

Pemerintah telah menetapkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp1,48 triliun untuk dana talangan BPJS Kesehatan.


Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.


Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


Jatim-Bali Padam Selama Satu Jam

Jatim-Bali Padam Selama Satu Jam

Hampir sebagian besar wilayah Jawa Timur (Jatim) dan secara keseluruhan wilayah Bali mengalami pemadaman listrik total alias black out kemarin (5/9).


Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Puncak arus mudik pertama yang diperkirakan Kementerian Perhubungan bisa dianggap lancar. Jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua pun berkurang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!