Nasional
Share this on:

Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

  • Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal
  • Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

JAKARTA - Target kepersertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional untuk 95 persen penduduk tidak tercapai awal tahun ini. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan catatan program universal health coverage (UHC) yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu.

Target itu masuk dalam road map BPJS yang diluncurkan pada 2014. Bahwa pada 1 Januari target kepersertaan BPJS itu mencapai 95 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk mencapai 261.590.794 orang. sedangkan peserta BPJS mencapai 215.784.340 peserta atau 82,49 persen. Masih ada 45.806.454 orang ata 17,51 persen yang tercatat belum menjadi anggota.

Anggota ORI Dadan Suparjo Suharmawijaya menuturkan ada banyak faktor yang menghambat peningkatan peserta BPJS. Mulai dari diskriminasi pelayanan, image BPJS yang ditujukan untuk kalangan miskin, belum semua perusahaan mau mendaftarkan karwayannya, dan kelayakan fasilitas kesehatan yang tak merata di provinsi dan kabupaten atau kota.

”Sejumlah persoalan yang melingkupi BPJS membuat tingkat kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS rendah,” jelas dia.

Dadan menilai salah satu persoalan terbesar pelayanan BPJS Kesehatan karena sedari awal sudah mendeklarasikan diri memberikan pelayanan optimal untuk semua jenis penyakit. Termasuk penyakit katastropik. Semestinya, pelayanan kesehatan itu diberiksan secara bertahap sesuai dengan kemampuan BPJS.

”Harusnya dari awal terbatas, lantas ketika uangnya jadi tambah banyak dan tambah banyak manfaatnya dinaikin, diperbanyak. Tapi, karena dari awal sudah di declare seperti itu ya kalau bagi kami, Ombudsman, tidak bisa ditarik lagi,” jelas dia.

Dadan menilai selama ini masih banyak yang menganggap BPJS Kesehatan sebagai asuransi murni. Semestinya tidak begitu, karena BPJS juga mendapatkan dukungan dana dari pemerintah. Bukan premi murni dari peserta seperti dalam asuransi murni.

”Karenanya penyelesaian kasus-kasus di masyarakat tidak boleh diperlakukan asuransi murni,” kata alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.

Sementara itu, Untuk menambah peserta demi tercapainya universal health coverage (UHC), pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di 2019 menjadi 96,8 juta jiwa. Sebelumnya jumlah PBI-JK hanya sebanyak 92,4 juta jiwa.

”Ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018). Ini merupakan kabar baik. Diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf.

Iqbal menerangkan, penambahan kuota PBI-JK ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019. Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.

”Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menggandeng kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Sepanjang tahun 2018 dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh Kemensos. Hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis NIK.

Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI-JK yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia, atau memiliki NIK ganda.

BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos. Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI-JK tersebut untuk diperbaharui. (jun/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku
Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Berita Sejenis

Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Muhadjir Effendy menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kurang sosialisasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.


Kompromi Zonasi PPDB Seharusnya Jangan Setengah-setengah

Kompromi Zonasi PPDB Seharusnya Jangan Setengah-setengah

Kemendikbud mengubah kuota jalur prestasi dari 5 persen dari daya tampung sekolah, menjadi 15 persen.


Banyak Diprotes, Sistem Zonasi Penerimaan Siswa baru Akhirnya Dievaluasi

Banyak Diprotes, Sistem Zonasi Penerimaan Siswa baru Akhirnya Dievaluasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi akhirnya dievaluasi atas perintah Presiden Joko Widodo.


Kuota PPDB Jalur Prestasi Ditambah 10 Persen

Kuota PPDB Jalur Prestasi Ditambah 10 Persen

Kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi ditambah. Yang semula hanya lima persen direvisi menjadi lima hingga 15 persen.


PPDB Sistem Zonasi Perlu Dikaji Ulang

PPDB Sistem Zonasi Perlu Dikaji Ulang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 dengan menggunakan sistem zonasi harus dikaji ulang.


Korlantas Minta Rentang Waktu Arus Mudik dan Balik Seimbang

Korlantas Minta Rentang Waktu Arus Mudik dan Balik Seimbang

Jumlah kecelakaan lalulintas selama Operasi Ketupat 2019 turun 65 persen. Demikian juga jumlah korban jiwa yang turun hingga 63 persen.


Zonasi PPDB Picu Kegaduhan

Zonasi PPDB Picu Kegaduhan

Hampir di setiap daerah, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) memicu kegaduhan.


Iklan Rokok di Internet Akan Diblokir

Iklan Rokok di Internet Akan Diblokir

Kementerian Kesehatan mengirimkan surat permintaan kepada Kominfo untuk memblokir iklan rokok di internet.



Angka Kecelakaan Arus Mudik 2019 Turun 61 Persen

Angka Kecelakaan Arus Mudik 2019 Turun 61 Persen

Angka kecelakaan arus mudik Lebaran 2019 atau Hari Raya Idul Fitri 1440 H hingga H-3 atau Minggu (2/6) turun 61 persen dibanding tahun sebelumnya.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!