Nasional
Share this on:

Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

  • Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal
  • Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

JAKARTA - Target kepersertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional untuk 95 persen penduduk tidak tercapai awal tahun ini. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan catatan program universal health coverage (UHC) yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu.

Target itu masuk dalam road map BPJS yang diluncurkan pada 2014. Bahwa pada 1 Januari target kepersertaan BPJS itu mencapai 95 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk mencapai 261.590.794 orang. sedangkan peserta BPJS mencapai 215.784.340 peserta atau 82,49 persen. Masih ada 45.806.454 orang ata 17,51 persen yang tercatat belum menjadi anggota.

Anggota ORI Dadan Suparjo Suharmawijaya menuturkan ada banyak faktor yang menghambat peningkatan peserta BPJS. Mulai dari diskriminasi pelayanan, image BPJS yang ditujukan untuk kalangan miskin, belum semua perusahaan mau mendaftarkan karwayannya, dan kelayakan fasilitas kesehatan yang tak merata di provinsi dan kabupaten atau kota.

”Sejumlah persoalan yang melingkupi BPJS membuat tingkat kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS rendah,” jelas dia.

Dadan menilai salah satu persoalan terbesar pelayanan BPJS Kesehatan karena sedari awal sudah mendeklarasikan diri memberikan pelayanan optimal untuk semua jenis penyakit. Termasuk penyakit katastropik. Semestinya, pelayanan kesehatan itu diberiksan secara bertahap sesuai dengan kemampuan BPJS.

”Harusnya dari awal terbatas, lantas ketika uangnya jadi tambah banyak dan tambah banyak manfaatnya dinaikin, diperbanyak. Tapi, karena dari awal sudah di declare seperti itu ya kalau bagi kami, Ombudsman, tidak bisa ditarik lagi,” jelas dia.

Dadan menilai selama ini masih banyak yang menganggap BPJS Kesehatan sebagai asuransi murni. Semestinya tidak begitu, karena BPJS juga mendapatkan dukungan dana dari pemerintah. Bukan premi murni dari peserta seperti dalam asuransi murni.

”Karenanya penyelesaian kasus-kasus di masyarakat tidak boleh diperlakukan asuransi murni,” kata alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.

Sementara itu, Untuk menambah peserta demi tercapainya universal health coverage (UHC), pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di 2019 menjadi 96,8 juta jiwa. Sebelumnya jumlah PBI-JK hanya sebanyak 92,4 juta jiwa.

”Ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018). Ini merupakan kabar baik. Diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf.

Iqbal menerangkan, penambahan kuota PBI-JK ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019. Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.

”Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menggandeng kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Sepanjang tahun 2018 dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh Kemensos. Hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis NIK.

Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI-JK yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia, atau memiliki NIK ganda.

BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos. Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI-JK tersebut untuk diperbaharui. (jun/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku
Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Berita Sejenis

Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

Peserta BPJS Kesehatan belum dikenai urun biaya yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).


Tarif Pesawat Diturunkan

Tarif Pesawat Diturunkan

Tarif pesawat yang melambung, satu persatu akan turun harga. Targetnya 20 persen hingga 60 persen dari harga semula.


Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

Mulai bulan ini, bagi rumah sakit yang akan bergabung menjadi mitra BPJS Kesehatan harus miliki terakreditasi.


Target Pemberkasan NIP Tuntas Desember

Target Pemberkasan NIP Tuntas Desember

Karena banyak sebab, jadwal rangkaian rekrutmen CPNS 2018 molor dari yang ditetapkan semula.


BPJS Kesehatan Masih Butuh 60 Juta Peserta untuk Penuhi Target UHC

BPJS Kesehatan Masih Butuh 60 Juta Peserta untuk Penuhi Target UHC

Target universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan universal per 1 Januari 2019 sulit terkejar.


2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPD


BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar.


Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Belum genap sepekan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik.


Tol Merak–Surabaya Target Tuntas Sebelum Natal

Tol Merak–Surabaya Target Tuntas Sebelum Natal

Jalan tol yang menghubungkan Merak dan Surabaya ditargetkan bisa digunakan pada pekan ketiga bulan desember 2018 mendatang.


Peserta SKB CPNS Diumumkan Maksimal 30 November

Peserta SKB CPNS Diumumkan Maksimal 30 November

Hingga kemarin panitia seleksi nasional (panselnas) belum mengumumkan pelamar CPNS yang maju ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB).



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!