Nasional
Share this on:

Target Meleset, Kursi Ketum Digoyang

  • Target Meleset, Kursi Ketum Digoyang
  • Target Meleset, Kursi Ketum Digoyang

**JAKARTA ** - Sejumlah partai politik (parpol) mengalami gejolak di internal pasca Pilpres 2019. Terlebih menjelang habisnya masa bakti ketua umum. Dinamika itu kini terjadi di Golkar dan Demokrat. Beberapa kader internal kedua parpol itu mendesak mempercepat forum pergantian ketua umum. Golkar melalui musyawarah nasional (Munas). Sedangkan kongres bagi Demokrat.

"Gejolak itu bisa disebabkan oleh adanya power struggle yang didorong persaingan internal. Tujuannya untuk merebut posisi-posisi strategis di partai," ujar pengamat politik Ade Reza Hariyadi di Jakarta, Senin (8/7) kemarin.

Menurut Ade, ada tiga faktor yang memicu gejolak internal parpol. Pertama, adanya persaingan internal untuk memperoleh posisi strategis. "Posisi strategis partai dapat memperkuat kendali internal. Selain itu, bisa untuk meningkatkan posisi tawar dalam merespon formasi pemerintahan terutama pengisian kursi kabinet," jelas Ade Reza.

Faktor kedua adalah kekecewaan terhadap kinerja politik pengurus sebelumnya yang dianggap tidak berhasil. Salah satunya adalah turunnya perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2019.

Seperti diketahui, Golkar dan Demokrat mengalami penurunan perolehan suara pada Pemilu 2019. Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDIP dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional.

Golkar berada di peringkat ketiga. Hasil itu membuat Golkar hanya mampu meraih 85 kursi di DPR. Peroleh ini tidak sesuai dengan target Golkar yakni 110 kursi di DPR RI. Sebelumnya pada Pemilu 2014, Partai Beringin menempatkan 91 wakilnya di Senayan.

Hal serupa juga dialami Demokrat. Rekapitulasi KPU menyatakan Demokrat meraih 10.876.507 suara atau 7,77 persen. Suara Demokrat anjlok jika dibandingkan dengan perolehan pada 2014 yang mencapai 12.728.913 suara atau 10,9 persen. Pada Pemilu 2019 ini, Demokrat hanya meraih 54 kursi alias turun 7 kursi dari Pemilu 2014. Turunnya perolehan suara ini juga membuat Demokrat terlempar dari posisi lima besar.

Hal tersebut, mendorong munculnya desakan pergantian ketua umum partai politik. Alasannya bermacam-macam. Ada yang menyebut, mesin parpol tidak bekerja maksimal di bawah kepemimpinan sang ketua umum. Ada pula yang mengaitkan dengan jiwa kepemimpinan atau leadership. "Dengan dasar itu, mereka mendesak ketua umum diganti," imbuhnya.

Faktor ketiga bisa dapat berasal dari eksternal partai. Ade Reza mencontohkan misalnya adanya kepentingan pemenang Pilpres untuk memastikan loyalitas dukungan parpol. Namun, hal ini terjadi jika manakala kepengurusan partai sebelumnya dianggap kurang responsif dalam menjaga basis legitimasi politik bagi stabilitas kekuasaan.

"Faktor eksternal ini bisa mengakselerasi dinamika internal partai politik bersangkutan. Selain itu, campur tangan yang berlebihan bisa mengganggu soliditas partai," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar, Ibnu Munzir menegaskan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie tidak pernah meminta dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto. "Yang diminta hanya evaluasi terkait gambaran kegiatan yang sudah terlaksana pada Pilpres dan Pileg 2019," ujar Ibnu.

Dia menyatakan Dewan Pembina Golkar juga telah mengirimkan surat arahan kepada DPP Partai Golkar. Salah satu isinya menyebut pelaksanaan Munas Golkar tetap dilakukan Desember 2019. Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan hasil Munaslub 2017.

Sementara di Demokrat, ada tudingan dari kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat. Mereka menyebut Lembaga Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) sebagai lembaga yang ilegal. Namun, hal itu dibantah oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Dia menegaskan Kogasma Pemenangan Pemilu 2019 Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono merupakan lembaga yang legal. "Kogasma lembaga legal. Ini sesuai dengan spirit AD/ART Partai Demokrat," ujar Hinca.

Hinca mengatakan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No.92/SK/DPP.PD/II/2018, lembaga Kogasma dibentuk oleh DPP Partai Demokrat sebagai respon atas kebutuhan partai menyukseskan perjuangan menuju Pemilu 2019. "UU No.2/ 2011 tentang Partai Politik, AD/ART Partai Demokrat serta Program Umum Partai Demokrat 2015-2020, Rapat Pengurus DPP Partai Demokrat pada tanggal 9 Februari 2018 menetapkan terbentuknya lembaga Kogasma ini. Jadi, pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menilai Kogasma ilegal adalah keliru besar dan tidak berdasar," tegas Hinca.

Menurutnya, manuver politik yang dilancarkan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai FKPD Partai Demokrat sesungguhnya merupakan masalah internal dan tidak berdasar. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

Presiden Joko Widodo sedikit membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Kursi menteri akan diisi 55 persen dari kalangan profesional.


PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut.


Kursi dan Caleg DPR RI Belum Ditetapkan

Kursi dan Caleg DPR RI Belum Ditetapkan

KPU baru akan melakukan penetapan setelah seluruh PHPU di MK dijalankan sesuai putusan mahkamah.


PDIP Incar Tiga Kementerian

PDIP Incar Tiga Kementerian

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri blakblakan minta jatah kursi menteri terbanyak di kabinet periode 2019-2024.


Menteri Jangan Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Menteri Jangan Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Pada Oktober 2019 mendatang, Jokowi-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024.


Kemendikbud Akan Evaluasi dan Revitalisasi SMK

Kemendikbud Akan Evaluasi dan Revitalisasi SMK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengevaluasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebab saat ini jumlah SMK sudah melebihi target.


Posisi Ketua MPR Masih Tarik Ulur

Posisi Ketua MPR Masih Tarik Ulur

Perebutan kursi pimpinan MPR RI periode 2019-2024 masih terus diperdebatkan.


Ketua MPR Tergantung Presiden

Ketua MPR Tergantung Presiden

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dikabarkan sepakat memberikan kursi Ketua MPR RI kepada Partai Golkar.


Golkar Klaim Dapat Kursi Ketua MPR

Golkar Klaim Dapat Kursi Ketua MPR

Lima partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah sepakat membentuk paket pimpinan MPR RI periode 2019-2024.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!