Nasional
Share this on:

Targetnya Gagalkan Pelantikan Presiden

  • Targetnya Gagalkan Pelantikan Presiden
  • Targetnya Gagalkan Pelantikan Presiden

JAKARTA - Maraknya unjukrasa di berbagai daerah diduga sudah dirancang. Ada pihak-pihak yang mengatur aksi agar situasi perpolitikan nasional kacau. Targetnya mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Termasuk, menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang. Aksi demonstrasi terus meluas di sejumlah wilayah. Seperti di Yogyakarta, Malang, Semarang, Bogor, Bandung, Jakarta, Makassar, Sumatera Utara dan lainnya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mensinyalir ada agenda menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Saya melihat ada setting-an untuk membuat kondisi politik tidak teratur dan kacau. Apabila terjadi instabilitas politik otomatis merugikan Jokowi. Targetnya jelas mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Pangi, di Jakarta, Selasa (24/9).

Direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menyebut, masalah yang dihadapi pemerintah sangat kompleks. Sementara di sisi lain, Jokowi terkesan tidak punya sikap tegas.

"Mulai kabut asap, konflik Papua, dan RUU KPK. Ini sangat rentan ditunggangi oleh kepentingan dan agenda lain yang ingin membuat kekacauan. Sehingga endingnya Jokowi gagal dilantik. Aksi ini membuat kondisi tidak stabil dan stabilitas politik terganggu. Apabila tidak mampu mengatasi situasi yang sangat kompleks ini, tentu bisa merusak legitimasi dan menganggu citra Jokowi," ucap Pangi.

Dugaan adanya agenda menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, dinilai bukan tidak mungkin terjadi. Terlebih Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengakui ada yang menginginkan situasi semakin memanas. Sehingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih terganggu.

"Intinya delegitimasi, ujungnya yang bisa ke arah menjegal pelantikan," pungkasnya.

Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto meminta semua pihak tidak terpancing isu yang dapat mengganggu proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Wiranto mengatakan setiap tahapan pemilu sudah dilalui. Pesta demokrasi yang berjalan lancar menjadi kehormatan bagi bangsa Indonesia.

"Betapa susah payah kita melaksanakan pemilu. Baik DPR maupun presiden secara serentak. Semua sudah berjalan lancar, tertib dan aman. Anggota DPR sudah dipilih rakyat, presiden dan wakil presiden juga sudah dipilih rakyat. Itu kehormatan kita sebagai bangsa. Kemudian menuju proses pelantikan," jelas Wiranto di Jakarta, Selasa (24/9).

Karena itu, tidak sepatutnya apabila masih ada permasalahan yang muncul. Terlebih, ada kelompok yang berusaha ingin mengacaukan proses pelantikan. "Jangan kemudian justru ada pihak-pihak yang diduga akan mengacaukan proses itu. Membuat onar, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah, yang ujung-ujungnya, diduga akan mengacaukan proses pelantikan DPR dan presiden," tegasnya.

Dia meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan isu liar yang menodai demokrasi. Seperti diketahui pelantikan DPR/MPR RI akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2019. Sedangkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan digelar 20 Oktober 2019. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Presiden Joko Widodo dinilai sukses membungkam semua tudingan tentang hubungannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemangkasan birokrasi khususnya eselon IV dilakukan lebih dulu di Kementerian PAN-RB.


Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diberi tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo.


Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Presiden Indonesia terang-terangan mengaku cemburu dengan sikap Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman.


Lusa Sidang Pemakzulan, Trump Siap Buka-bukaan Transkrip

Lusa Sidang Pemakzulan, Trump Siap Buka-bukaan Transkrip

Presiden AS Donald Trump memberikan kejutan sebelum pergelaran sidang terbuka pemakzulan pekan ini.


Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 wakil menteri (wamen). Keberadaan para menteri tersebut untuk memudahkan kerja menteri.


Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI yang telah dihapus sejak 20 tahun silam.


Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Sambutan Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar menjadi sorotan publik.


Kebangetan, Pacul Saja kok Diimpor

Kebangetan, Pacul Saja kok Diimpor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang suka mengimpor barang.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!