Nasional
Share this on:

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

  • Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan
  • Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

JAKARTA - Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah. Meski aturan sudah terpampang jelas, penerapannya harus dilakukan setahap demi setahap. Salah satunya adalah tarif batas atas dan bawah untuk taksi online yang seharusnya mulai berlaku per 1 November lalu.

Pengamatan Jawa Pos kemarin (12/11), tarif angkutan online memang masih berubah-ubah menyesuaikan ’’jam sibuk’’. Sebelum pukul 19.00, tarif di salah satu aplikasi mencapai Rp93 ribu untuk 12 km, atau sekitar Rp7.600 per km. Namun, pukul 19.00, tarifnya turun menjadi Rp77.000 atau Rp6.400 per km.

Sebelumnya, batas atas yang ditetapkan Kemenhub untuk wilayah 1 (Jawa, Sumatera, Bali) adalah Rp6.000 per km, dan batas bawah Rp3.000 per km. Sementara, untuk wilayah 2 (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) tarifnya antara Rp3.700-6.500 per km.

Menhub Budi Karya Sumadi menuturkan, pihaknya secara bertahap mulai menerapkan aturan dalam Permenhub 108 pada angkutan online. ’’Yang akan kita berlakukan dulu adalah tarif batas bawah (dan atas), mungkin dalam satu dua minggu ini,’’ terangnya saat ditemui di di sela peringatan hari Kesehatan Nasional di Bundaran Hotel Indonesia kemarin.

Sambil berjalan, pihaknya juga mulai mendorong penerapan aturan lainya, seperti SIM, uji kir, dan stiker. ’’Minggu lalu, kami dorong mereka untuk uji kir. Pekan ini, yang kami dorong adalah SIM,’’ urai mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu. Termasuk di dalamnya adalah pemasangan stiker sebagai penanda angkutan.

Pada bulan ketiga setelah terbitnya Permenhub, yakni Januari, barulah Kemenhub akan berkoordinasi dengan Dishub dan kepolisian untuk penindakan. Saat itu, para driver taksi online akan mendapat tindakan tegas bila tidak patuh pada aturan. Sanksinya berupa teguran, tilang, hingga larangan beroperasi.

Dalam hal sanksi, Budi cenderung menginginkan diterapkan secara individu sesuai temuan di lapangan. ’’Kita akan bikin satu kondisi di mana katakanlah kir dan SIM, kalau nggak ada, ya (kendaraannya) nggak boleh beroperasi,’’ lanjutnya.

Untuk memastikan sanksi tersebut diterapkan, pihaknya akan menggandeng dinas-dinas perhubungan dan kepolisian di berbagai daerah. Bila pelanggarannya bersifat masif, barulah pihak perusahaan, dalam hal ini penyedia aplikasi, yang akan diberi peringatan melalui kemenkominfo.

’’Dalam hal itu (pelanggaran) signifikan, kita minta dilakukan upaya paksa. Tapi itu yang kedua,’’ lanjutnya.

Yang jelas, sasaran utamanya tetap para pengemudi, bagaimana agar mereka taat. Pihaknya pun siap memfasilitasi agar pengemudi mau patuh terhadap regulasi yang ada. Kemenhub tidak akan langsung menyasar aplikasi, mengingat skalanya yang besar.

’’Kalau kita memutus satu operasi yang jumlahya 10 ribu, 5.000, kan masif, hajat hidup orang banyak,’’ tuturnya. Maka, sanksi individu lebih didahulukan. Aplikasi hanya akan diberi peringatan.

Sementara itu, Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menuturkan, pada dasarnya, pihaknya merupakan eksekutor. Maka, Kemenkominfo akan lebih bersikap pasif. ’’Karena yang menyatakan melanggar seharusnya dari (kementerian) Perhubungan. Kami yang menjalankan sanksinya,’’ terangnya saat dikonfirmasi.

Misalnya, salah satu perusahaan aplikasi untuk taksi online diputuskan untuk diblokir, maka pihaknya yang akan memblokir sehingga tidak bisa diakses oleh konsumen. ’’Tapi harus ada bukti dari perhubungan. Kalau ini memang salah ya kita eksekusi (sesuai putusan Kemenhub),’’ lanjutnya. (byu/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penderita Penyakit Langka Mayoritas Anak-anak

Penderita Penyakit Langka Mayoritas Anak-anak

Sekitar 75 persen penderita penyakit langka adalah anak-anak. Dan 30 persen penderitanya adalah anak-anak di bawah 5 tahun.


Kemenhub Tagih Janji Kemenkominfo

Kemenhub Tagih Janji Kemenkominfo

Kemenhub meminta Kemenkominfo untuk segera menuntaskan penyediaan dashboard untuk memantau operasional taksi online.


Taksi Online, Bisnis dengan Kesenangan Sesat

Taksi Online, Bisnis dengan Kesenangan Sesat

Kisruh Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 108/2017 mendapat tanggapan pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.


KPK Segera Tahan Zumi Zola

KPK Segera Tahan Zumi Zola

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka perkara dugaan gratifikasi dan suap.


Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa tingginya tarif tol tidak akan berubah jika tidak ada aksi nyata dari masyarakat.


Tarif Listrik Dijanjikan Tak Naik Lagi

Tarif Listrik Dijanjikan Tak Naik Lagi

Kementerian ESDM tengah mempertimbangkan untuk mengkaji formula baru dengan memasukkan harga batu bara acuan (HBA) dalam penetapan tarif tenaga listrik.


Taksi Online Kesulitan Urus Uji Kir

Taksi Online Kesulitan Urus Uji Kir

Kuota yang disediakan oleh Dinas Perhubungan masing-masing daerah masih banyak yang belum terpenuhi.


80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

Kepatuhan pengemudi taksi online untuk menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017 sangat rendah.


Rusia Ingin Pengadaan Sukhoi Segera Tuntas

Rusia Ingin Pengadaan Sukhoi Segera Tuntas

Pengadaan pesawat tempur Sukhoi SU-35 menjadi salah satu topik yang dibicarakan oleh Menko Polhukam Wiranto dengan utusan presiden Rusia.


Pemerintah Diminta Segera Buka CPNS Guru

Pemerintah Diminta Segera Buka CPNS Guru

Kekurangan guru PNS, khususnya di jenjang SD sudah sangat mendesak.



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!