Nasional
Share this on:

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

  • Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan
  • Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

JAKARTA - Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah. Meski aturan sudah terpampang jelas, penerapannya harus dilakukan setahap demi setahap. Salah satunya adalah tarif batas atas dan bawah untuk taksi online yang seharusnya mulai berlaku per 1 November lalu.

Pengamatan Jawa Pos kemarin (12/11), tarif angkutan online memang masih berubah-ubah menyesuaikan ’’jam sibuk’’. Sebelum pukul 19.00, tarif di salah satu aplikasi mencapai Rp93 ribu untuk 12 km, atau sekitar Rp7.600 per km. Namun, pukul 19.00, tarifnya turun menjadi Rp77.000 atau Rp6.400 per km.

Sebelumnya, batas atas yang ditetapkan Kemenhub untuk wilayah 1 (Jawa, Sumatera, Bali) adalah Rp6.000 per km, dan batas bawah Rp3.000 per km. Sementara, untuk wilayah 2 (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) tarifnya antara Rp3.700-6.500 per km.

Menhub Budi Karya Sumadi menuturkan, pihaknya secara bertahap mulai menerapkan aturan dalam Permenhub 108 pada angkutan online. ’’Yang akan kita berlakukan dulu adalah tarif batas bawah (dan atas), mungkin dalam satu dua minggu ini,’’ terangnya saat ditemui di di sela peringatan hari Kesehatan Nasional di Bundaran Hotel Indonesia kemarin.

Sambil berjalan, pihaknya juga mulai mendorong penerapan aturan lainya, seperti SIM, uji kir, dan stiker. ’’Minggu lalu, kami dorong mereka untuk uji kir. Pekan ini, yang kami dorong adalah SIM,’’ urai mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu. Termasuk di dalamnya adalah pemasangan stiker sebagai penanda angkutan.

Pada bulan ketiga setelah terbitnya Permenhub, yakni Januari, barulah Kemenhub akan berkoordinasi dengan Dishub dan kepolisian untuk penindakan. Saat itu, para driver taksi online akan mendapat tindakan tegas bila tidak patuh pada aturan. Sanksinya berupa teguran, tilang, hingga larangan beroperasi.

Dalam hal sanksi, Budi cenderung menginginkan diterapkan secara individu sesuai temuan di lapangan. ’’Kita akan bikin satu kondisi di mana katakanlah kir dan SIM, kalau nggak ada, ya (kendaraannya) nggak boleh beroperasi,’’ lanjutnya.

Untuk memastikan sanksi tersebut diterapkan, pihaknya akan menggandeng dinas-dinas perhubungan dan kepolisian di berbagai daerah. Bila pelanggarannya bersifat masif, barulah pihak perusahaan, dalam hal ini penyedia aplikasi, yang akan diberi peringatan melalui kemenkominfo.

’’Dalam hal itu (pelanggaran) signifikan, kita minta dilakukan upaya paksa. Tapi itu yang kedua,’’ lanjutnya.

Yang jelas, sasaran utamanya tetap para pengemudi, bagaimana agar mereka taat. Pihaknya pun siap memfasilitasi agar pengemudi mau patuh terhadap regulasi yang ada. Kemenhub tidak akan langsung menyasar aplikasi, mengingat skalanya yang besar.

’’Kalau kita memutus satu operasi yang jumlahya 10 ribu, 5.000, kan masif, hajat hidup orang banyak,’’ tuturnya. Maka, sanksi individu lebih didahulukan. Aplikasi hanya akan diberi peringatan.

Sementara itu, Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menuturkan, pada dasarnya, pihaknya merupakan eksekutor. Maka, Kemenkominfo akan lebih bersikap pasif. ’’Karena yang menyatakan melanggar seharusnya dari (kementerian) Perhubungan. Kami yang menjalankan sanksinya,’’ terangnya saat dikonfirmasi.

Misalnya, salah satu perusahaan aplikasi untuk taksi online diputuskan untuk diblokir, maka pihaknya yang akan memblokir sehingga tidak bisa diakses oleh konsumen. ’’Tapi harus ada bukti dari perhubungan. Kalau ini memang salah ya kita eksekusi (sesuai putusan Kemenhub),’’ lanjutnya. (byu/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

TKW Dijual Online

TKW Dijual Online

Salah satu situs jual beli online Singapura Carousell kedapatan memasang iklan penjualan beberapa Pekerja Migran Indonesia perempuan (TKW).


Kemenhub Bikin Database Bus

Kemenhub Bikin Database Bus

Menyusul kecalakaan maut di Jalur Cikidang, Sukabumi Kemenhub dalam waktu dekat akan segera membangun sistem informasi bus pariwisata.


Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Pendaftaran CPNS baru tahun lalu, diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan).


Pemulangan Neno Warisman Melawan Hak Berdemokrasi

Pemulangan Neno Warisman Melawan Hak Berdemokrasi

Pemulangan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman oleh kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) atas desakan massa menimbulkan pro kontra.


Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Belakangan beredar hoaks alias berita palsu yang disebarkan blog-blog pendulang iklan online.


Gambar Porno di Google Segera Diblokir

Gambar Porno di Google Segera Diblokir

Selain tidak bisa membuka situs berkonten pornografi, dalam waktu dekat pencarian gambar di google dengan kata-kata kunci yang berbau pornografi.


Pelaku Teror Jogja-Indramayu-Surabaya Terhubung

Pelaku Teror Jogja-Indramayu-Surabaya Terhubung

Aksi sejumlah terduga teroris dalam baku tembak di Jogja dan serangan di Mapolres Indramayu merupakan risiko atas langkah kepolisian mencegah teror.


Cross Beams Jatuh, Jembatan Kalikuto Tetap Tepat Waktu

Cross Beams Jatuh, Jembatan Kalikuto Tetap Tepat Waktu

Perbaikan Jembatan Tol Kalikuto di ruas Batang-Semarang segera dilakukan.


Jumlah Formasi CPNS diputuskan Pekan Depan

Jumlah Formasi CPNS diputuskan Pekan Depan

Teka-teki terkait formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka pada tahun ini akan segera diketahui.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!