Nasional
Share this on:

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

  • Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan
  • Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

JAKARTA - Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah. Meski aturan sudah terpampang jelas, penerapannya harus dilakukan setahap demi setahap. Salah satunya adalah tarif batas atas dan bawah untuk taksi online yang seharusnya mulai berlaku per 1 November lalu.

Pengamatan Jawa Pos kemarin (12/11), tarif angkutan online memang masih berubah-ubah menyesuaikan ’’jam sibuk’’. Sebelum pukul 19.00, tarif di salah satu aplikasi mencapai Rp93 ribu untuk 12 km, atau sekitar Rp7.600 per km. Namun, pukul 19.00, tarifnya turun menjadi Rp77.000 atau Rp6.400 per km.

Sebelumnya, batas atas yang ditetapkan Kemenhub untuk wilayah 1 (Jawa, Sumatera, Bali) adalah Rp6.000 per km, dan batas bawah Rp3.000 per km. Sementara, untuk wilayah 2 (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) tarifnya antara Rp3.700-6.500 per km.

Menhub Budi Karya Sumadi menuturkan, pihaknya secara bertahap mulai menerapkan aturan dalam Permenhub 108 pada angkutan online. ’’Yang akan kita berlakukan dulu adalah tarif batas bawah (dan atas), mungkin dalam satu dua minggu ini,’’ terangnya saat ditemui di di sela peringatan hari Kesehatan Nasional di Bundaran Hotel Indonesia kemarin.

Sambil berjalan, pihaknya juga mulai mendorong penerapan aturan lainya, seperti SIM, uji kir, dan stiker. ’’Minggu lalu, kami dorong mereka untuk uji kir. Pekan ini, yang kami dorong adalah SIM,’’ urai mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu. Termasuk di dalamnya adalah pemasangan stiker sebagai penanda angkutan.

Pada bulan ketiga setelah terbitnya Permenhub, yakni Januari, barulah Kemenhub akan berkoordinasi dengan Dishub dan kepolisian untuk penindakan. Saat itu, para driver taksi online akan mendapat tindakan tegas bila tidak patuh pada aturan. Sanksinya berupa teguran, tilang, hingga larangan beroperasi.

Dalam hal sanksi, Budi cenderung menginginkan diterapkan secara individu sesuai temuan di lapangan. ’’Kita akan bikin satu kondisi di mana katakanlah kir dan SIM, kalau nggak ada, ya (kendaraannya) nggak boleh beroperasi,’’ lanjutnya.

Untuk memastikan sanksi tersebut diterapkan, pihaknya akan menggandeng dinas-dinas perhubungan dan kepolisian di berbagai daerah. Bila pelanggarannya bersifat masif, barulah pihak perusahaan, dalam hal ini penyedia aplikasi, yang akan diberi peringatan melalui kemenkominfo.

’’Dalam hal itu (pelanggaran) signifikan, kita minta dilakukan upaya paksa. Tapi itu yang kedua,’’ lanjutnya.

Yang jelas, sasaran utamanya tetap para pengemudi, bagaimana agar mereka taat. Pihaknya pun siap memfasilitasi agar pengemudi mau patuh terhadap regulasi yang ada. Kemenhub tidak akan langsung menyasar aplikasi, mengingat skalanya yang besar.

’’Kalau kita memutus satu operasi yang jumlahya 10 ribu, 5.000, kan masif, hajat hidup orang banyak,’’ tuturnya. Maka, sanksi individu lebih didahulukan. Aplikasi hanya akan diberi peringatan.

Sementara itu, Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menuturkan, pada dasarnya, pihaknya merupakan eksekutor. Maka, Kemenkominfo akan lebih bersikap pasif. ’’Karena yang menyatakan melanggar seharusnya dari (kementerian) Perhubungan. Kami yang menjalankan sanksinya,’’ terangnya saat dikonfirmasi.

Misalnya, salah satu perusahaan aplikasi untuk taksi online diputuskan untuk diblokir, maka pihaknya yang akan memblokir sehingga tidak bisa diakses oleh konsumen. ’’Tapi harus ada bukti dari perhubungan. Kalau ini memang salah ya kita eksekusi (sesuai putusan Kemenhub),’’ lanjutnya. (byu/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

Upaya petugas gabungan TNI dan Polri mencari lima korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) berbuah hasil.


Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

Pemerintah memastikan skema baru seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan menggunakan pemeringkatan alias perangkingan.


Pemeringkatan Peserta Seleksi CPNS Tetap Perhatikan Nilai Ambang Batas

Pemeringkatan Peserta Seleksi CPNS Tetap Perhatikan Nilai Ambang Batas

Rumusan kelulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) akan menggunakan pemeringkatan atau ranking.


1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

Di tengah polemik nilai ambang batas tes CPNS terlalu tinggi atau soal sangat sulit, pada kenyataannya yang lulus sedikit.


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Passing Grade Hantui Peserta Seleksi CPNS

Passing Grade Hantui Peserta Seleksi CPNS

Persoalan ambang batas (passing grade) menghantui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.


Sudah Diatur Perdirjen, Tarif Taksi Online Rp3.500-6.000 Per Kilometer

Sudah Diatur Perdirjen, Tarif Taksi Online Rp3.500-6.000 Per Kilometer

Kementerian Perhubungan telah selesai membuat aturan mengenai taksi daring.


Tol Sragen–Ngawi Segera Bisa Dilewati

Tol Sragen–Ngawi Segera Bisa Dilewati

Jalan tol Solo–Ngawi segmen Sragen–Ngawi mengantongi sertifikat layak operasi.


Jembatan Suramadu Rencananya Digratiskan Mulai Hari Ini

Jembatan Suramadu Rencananya Digratiskan Mulai Hari Ini

Pada 13 Juni 2015, pemerintah menggratiskan tarif masuk motor ke Jembatan Suramadu.


Banyak Instansi Belum Umumkan Kelulusan

Banyak Instansi Belum Umumkan Kelulusan

Sesuai jadwal yang ditetapkan, batas akhir pengumuman kelulusan seleksi administrasi rekrutmen CPNS baru kemarin (21/10).



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!