Nasional
Share this on:

Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

  • Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan
  • Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

JAKARTA - Pemerintah masih terus mencarikan opsi terbaik untuk menurunkan tarif Jalan Tol Trans Jawa. Salah satu yang mengemuka dari rapat terbatas para menteri dengan Presiden kemarin (14/2), adalah menurunkan tarif untuk kendaraan golongan 1 untuk menarik lebih banyak mobil pribadi masuk ke Jalan Tol.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono masih yakin bahwa tarif bukan satu-satunya problem atas keengganan kendaraan-kendaraan logistik untuk menggunakan jalan tol. Pemerintah sendiri sudah berusaha sebaik mungkin untuk meringankan beban tarif. Mulai dari penyederhanaan golongan. Hingga diskon untuk kendaraan golongan 4 dan 5.

“Tapi tetap saja (truk,Red) tidak mau masuk ke tol. Jadi ada sisi sosialnya juga,” katanya, kemarin (13/2)

Basuki menceritakan, tatkala rapat muncul ide untuk menurunkan tarif bagi kendaraan golongan 1. Setelah diteliti, masyrakat pengguna mobil pribadi tidak keberatan dengan tarif yang ada saat ini. Misalnya 1 mobil yang berisi 5 orang, hanya menghabiskan Rp700 ribu jika melewati Jalan Tol dari Jakarta ke Surabaya. Lebih murah dari transportasi lain seperti Pesawat maupun Kereta Api.

Celah ini kata Basuki bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tarif kendaraan golongan 1. Tujuannya adalah menarik sebanyak mungkin pengguna kendaraan pribadi masuk ke jalan tol.

Menurut Basuki, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) nantinya bisa berhitung. Misalkan ada tarif Rp 10 ribu untuk setiap mobil, kemudian yang masuk jalan tol misalkan 5 mobil. Penghasilan yang didapat BUJT adalah Rp50 ribu.

“Kenapa tidak diturunkan jadi Rp5 ribu per mobil untuk menarik 10 mobil masuk? Penghasilan sama, Rp50 ribu. Cuma jalan tol jadi kelihatan lebih rame,” ujarnya.

Sementara itu, opsi lain adalah subsidi APBN. Presiden kata Basuki sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mempelajari opsi ini. Menurut perhitungan, jika negara harus mensubsidi hingga tarif kendaraan logistik turun menjadi tarif golongan 1 (Rp700 per kilometer), makan beban APBN di tahun 2019 untuk subsidi jalan tol adalah Rp 380 miliar. Lalu butuh Rp220 miliar lagi untuk tahun berikutnya.

Sebagai regulator, kata Basuki dirinya bertugas untuk melindungi sisi konsumen. Artinya jalan tol tidak boleh terlalu mahal. Namun, disisi lain, ia juga mesti memperhatikan investor swasta yang telah “bertaruh” menanamkan modalnya.

“Ada perjanjian investasi. Kalau seperti Jaln Tol Suramadu bisa diputuskan langsung. Karena murni APBN. Nggak ada investasi,” ujar Basuki.

Meski demikian, Basuki mengungkapkan bahwa Jalan Tol Trans Jawa masih dalam proses. Mesti ada proses transisi. Jalan tol tidak serta merta ramai. Ia mencontohkan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang dulunya sepi tapi saat ini sudah macet.

“Jadi perilaku konsumen jalan tol ini belum terlihat. baru euforia. Setelah gratis, dikasih tarif kaget,” katanya.

Basuki mengatakan, opsi yang paling potensial dilakukan adalah penambahan masa konsensi. Walaupun, pihaknya belum memiliki angka perpanjangan masa konsensi yang bisa dilakukan.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance ( Indef) Abra Talattof mengatakan jika pemerintah akan menurunkan tarif tol harus dijelaskan secara gamblang, jangan sampai lebih kental unsur politisnya karena menjelang Pilpres.

Jangan sampai penurunan tarif tol mengorbankan dari segi bisnisnya. Jika hitungan sudah pas dan layak diturunkan tidak ada masalah. Penurunan tarif tol memiliki multiplier efek yang lebih besar, sehingga menggerakkan perekonomian. Ketika perekonomian berkembang iklim investasi di Indonesia juga semakin baik, sehingga investor semakin yakin untuk untuk berinvestasi di Indonesia.

Sepanjang layak secara kalkulasi bisnis, penurunan tarif tol akan berdampak positif pada sektor riil. Masyarakat yang mengeluhkan tarif tol yang mahal, menurutnya memang kenyataanya mahal.

"Sehingga ketika pemerintah mengetahui keluhan masyarakat, ya harus segera menyiapkan kebijakan seperti insentif fiskal dan panjak," imbuhnya.

Dampak ke kinerja finansial perseroan, harus dihitung secara ekonomi apakah itu layak atau tidak. Karena kalau dipaksakan karena politik itu akan menjadi bumerang bagi badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan yang menjadi operator tol.

nsentif lain bisa disiapkan sehingga tarif tol lebih terjangkau tanpa membebani operator. Untuk menjaga okupasi tol, insentif bisa diberikan bagi pengguna tol misalnya memberikan diskon pada perusahaan yang sudah rutin melalui jalan tol.

"Masyarakat bisa dikasih member jika rutin melalui jalan tol," terangnya mencontohkan.

Unsur perekonomian dan kemampuan untuk membayar harus diperhatikan untuk menemukan solusi yang tepat. Penurunan tarif mestinya dipukul rata karena semua memiliki kontribusi. Catatan lain selain tarif adalah dampak ke Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), setelah ada tol omset menurun.

"Tol harus mengakomodir UMKM," paparnya. (tau/far/nis/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Operasionalisasi Truk di Tol Dibatasi selama Mudik Lebaran

Operasionalisasi Truk di Tol Dibatasi selama Mudik Lebaran

Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan membatasi angkutan truk yang melintasi jalan tol pada saat puncak Mudik Lebaran 2019 ini.


30 Bus Trans Jawa Diluncurkan 27 Mei

30 Bus Trans Jawa Diluncurkan 27 Mei

Selain banyaknya layanan mudik gratis yang disiapkan, kini pemerintah kembali menelurkan trobosan baru dengan mengadirkan layanan Bus Trans Jawa.


Antisipasi Antrean, Jasa Marga Pindah Gerbang Tol Cikarang Utama

Antisipasi Antrean, Jasa Marga Pindah Gerbang Tol Cikarang Utama

Mulai 23 Mei, PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan merelokasi Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama di KM 29 Jalan Tol Jakarta-Cikampek ke KM 70.


Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri.


17 Mei, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tak Gratis Lagi

17 Mei, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tak Gratis Lagi

Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 Km telah beroperasi sejak 8 Maret 2019 lalu.


Jamaah Haji Asal Jawa Barat Bagian Timur Diberangkatkan dari Kertajati

Jamaah Haji Asal Jawa Barat Bagian Timur Diberangkatkan dari Kertajati

Tahun ini jamaah haji dan umrah dari Jawa Barat bagian Timur akan dipindahkan ke Bandara Kertajati di Majalengka.


Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Petinggi Polri belum bisa tidur nyenyak. Ini setelah diketahui masih ada belasan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang belum tertangkap.


Tim Hukum Nasional Bisa Ditolak DPR

Tim Hukum Nasional Bisa Ditolak DPR

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai wacana pembentukan Tim Hukum Nasional belum terlalu diperlukan.


1.488 Kilometer Jalur Tol Siap Dilewati Pemudik

1.488 Kilometer Jalur Tol Siap Dilewati Pemudik

Menteri Basuki Hadimuljono memastikan, jalur tol sepanjang 1.488 kilometer di Pulau Jawa dan Sumatera siap dilewati pemudik.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!