Nasional
Share this on:

Tas Bupati Rita Banyak yang KW

  • Tas Bupati Rita Banyak yang KW
  • Tas Bupati Rita Banyak yang KW

Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari.

JAKARTA - Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari angkat bicara soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang membelitnya. Dia menyebut uang senilai Rp436 miliar yang diduga hasil korupsi itu merupakan asetnya sendiri.

”Itu (TPPU Rp436 miliar) adalah angka (total) aset saya,” ujar Rita usai diperiksa perdana soal TPPU di KPK, kemarin.

Rita mengatakan, selama menjabat sebagai bupati Kukar, dirinya memang memiliki aset bernilai ratusan miliar rupiah. Itu berasal dari bisnis pertambangan yang digelutinya selama ini, salah satunya batu bara.

”Saya kan punya tambang batu bara di Kukar, ibu saya juga punya tambang. Jadi nilainya itu (Rp436 miliar, Red),” ujar bupati dua periode itu.

Sebagaimana diwartakan, Rita disangka dengan dugaan TPPU bersama komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, orang kepercayaan Rita. Dengan begitu, Rita saat ini dijerat dengan tiga pidana sekaligus.

Yaitu dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU. Aset senilai Rp436 miliar diduga berasal dari fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang APBD. Hasil korupsi itu diduga telah dibelanjakan atau disamarkan menggunakan nama orang lain.

Di antaranya berupa mobil, tanah, tas, uang tunai dan bangunan. Beberapa aset Rita sudah disita KPK. Seperti, mobil Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser. Selain itu, ada pula dua apartemen di Balikpapan dan 40 tas branded, mulai merek Hermes, Gucci, serta D&G.

Yang menarik, Rita mengaku puluhan tas branded yang disita KPK tidak semua asli. Ada beberapa yang KW alias barang palsu. Meski demikian, Rita menyebut tas-tas itu dibeli dengan uang pribadi, bukan hasil korupsi.

”Saya suka beli tas. Semua tas dari duit saya, tasnya beli dimana-mana, banyak juga yang palsu,” ujarnya sambil tertawa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memeriksa 15 orang terkait dengan dugaan TPPU Rita. Pemeriksaan dilakukan di Polres Kukar. Saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari pejabat Pemkab Kukar hingga salesman mobil.

”Penyidik masih terus menelusuri aset-aset dan asal perolehan aset tersangka RIW (Rita),” ungkapnya. (tyo/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan memang telah berlaku.


Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”.


Tiga WNI Korban Penculikan Berhasil Dibebaskan

Tiga WNI Korban Penculikan Berhasil Dibebaskan

Tiga orang nelayan WNI yang disandra kelompok Abu Sayyaf akhirnya berhasil dibebaskan. Mereka sebelumnya ditahan sejak Januari 2017 lalu.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.


Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Pemerintah akhirnya menetapkan besaran kuota CPNS baru 2018. Total kuota yang disiapkan mencapai 238.015 kursi.


Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlangsung membuat pemerintah cukup disibukkan.


Pembubaran Parpol Lewat MK

Pembubaran Parpol Lewat MK

Arah penyidikan dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau 1 yang bisa menyeret Partai Golkar sebagai tersangka bisa berbuntut panjang.


Larangan Deklarasi Ganti Presiden Gerus Kepercayaan Polri

Larangan Deklarasi Ganti Presiden Gerus Kepercayaan Polri

Larangan demi larangan yang seakan-akan diamini Polri untuk menggelar deklarasi 2019 ganti presiden berdampak buruk pada nama Polri.


Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka kasus pidana bukan hal yang baru di Indonesia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!