Nasional
Share this on:

Tas Bupati Rita Banyak yang KW

  • Tas Bupati Rita Banyak yang KW
  • Tas Bupati Rita Banyak yang KW

Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari.

JAKARTA - Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari angkat bicara soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang membelitnya. Dia menyebut uang senilai Rp436 miliar yang diduga hasil korupsi itu merupakan asetnya sendiri.

”Itu (TPPU Rp436 miliar) adalah angka (total) aset saya,” ujar Rita usai diperiksa perdana soal TPPU di KPK, kemarin.

Rita mengatakan, selama menjabat sebagai bupati Kukar, dirinya memang memiliki aset bernilai ratusan miliar rupiah. Itu berasal dari bisnis pertambangan yang digelutinya selama ini, salah satunya batu bara.

”Saya kan punya tambang batu bara di Kukar, ibu saya juga punya tambang. Jadi nilainya itu (Rp436 miliar, Red),” ujar bupati dua periode itu.

Sebagaimana diwartakan, Rita disangka dengan dugaan TPPU bersama komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, orang kepercayaan Rita. Dengan begitu, Rita saat ini dijerat dengan tiga pidana sekaligus.

Yaitu dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU. Aset senilai Rp436 miliar diduga berasal dari fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang APBD. Hasil korupsi itu diduga telah dibelanjakan atau disamarkan menggunakan nama orang lain.

Di antaranya berupa mobil, tanah, tas, uang tunai dan bangunan. Beberapa aset Rita sudah disita KPK. Seperti, mobil Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser. Selain itu, ada pula dua apartemen di Balikpapan dan 40 tas branded, mulai merek Hermes, Gucci, serta D&G.

Yang menarik, Rita mengaku puluhan tas branded yang disita KPK tidak semua asli. Ada beberapa yang KW alias barang palsu. Meski demikian, Rita menyebut tas-tas itu dibeli dengan uang pribadi, bukan hasil korupsi.

”Saya suka beli tas. Semua tas dari duit saya, tasnya beli dimana-mana, banyak juga yang palsu,” ujarnya sambil tertawa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memeriksa 15 orang terkait dengan dugaan TPPU Rita. Pemeriksaan dilakukan di Polres Kukar. Saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari pejabat Pemkab Kukar hingga salesman mobil.

”Penyidik masih terus menelusuri aset-aset dan asal perolehan aset tersangka RIW (Rita),” ungkapnya. (tyo/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

Kunjungan Yahya Cholil Staquf, yang notabene anggota Wantimpres Presiden Joko Widodo, ke Israel terus menjadi sorotan.


Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Puncak arus mudik pertama yang diperkirakan Kementerian Perhubungan bisa dianggap lancar. Jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua pun berkurang.


Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

Setelah sempat dikabarkan menghilang, Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar (MSA) akhirnya menyerahkan diri, kemarin.


Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.


Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

Kasus chat pornografi yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) berpotensi dihentikan.


Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga H Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan, Senin (4/6).


Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri.


Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja (PPPK), sebaiknya berhati-hati dalam mengemukakan opini di media sosial.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!