Nasional
Share this on:

Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

  • Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia
  • Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

JAKARTA - Pemerintah dinilai setengah hati dalam memberikan kesempatan bagi tenaga honorer kategori dua (K2) untuk berkesempatan menjadi CPNS. Dari total jumlah tenaga honorer K2 sebanyak 438.590 orang, hanya 13.347 orang yang bisa mendaftar. Ketentuan usia maksimal 35 tahun menjadi ganjalan utama.

Seperti diketahui tahun ini pemerintah membuat lowongan CPNS sebanyak 238.015 kursi. Dari jumlah itu 51.271 kursi untuk instansi pusat dan 186.744 kursi untuk instansi daerah. Pemerintah membuka pendaftaran untuk pelamar umum dan khusus. Nah salah satu kelompok pelamar khusus itu adalah bagi tenaga honorer K2 berprofesi guru dan tenaga kesehatan.

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menyampaikan keberatan atas kebijakan yang diambil pemerintah. Dia mengatakan tenaga honorer masuk dalam jalur pendaftaran khusus. Sehingga sudah sewajarnya ada ketentuan-ketentuan khusus pula. ’’Misalnya tidak diberlakukan pembatasan usia maksimal 35 tahun,’’ katanya kemarin (7/9).

Dia menegaskan keputusan pemerintah itu seperti memberangus kesempatan para honorer untuk berkompetisi menjadi CPNS. Titi sendiri saat ini bekerja sebagai tenaga honorer K2 profesi guru SD di Banjarnegara. Dia bekerja sejak Juli 2004 lalu. Saat ini, Titi berusia 43 tahun. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, dia tidak bisa mendaftar CPNS 2018. ’’Padahal saya sudah bekerja sebagai guru honorer selama 14 tahun,’’ katanya.

Menurut dia, para honorer tidak menuntut untuk diangkat langsung untuk menjadi CPNS baru. Mereka siap mengikuti seleksi sebagaimana pelamar pada umumnya. Dia merasa pemerintah tidak adil sebab membedakan tenaga honorer berdasarkan usia.

Dia menyebut pemerintah tidak bisa mengangkat seluruh honorer karana terbentur dana. Tetapi padanya kenyataannya pemerintah membuka lowongan untuk 238 ribu lebih CPNS baru.

Itu artinya bagi Titi pemerintah sejatinya memiliki anggaran. '’Misalkan 50 persen dari kuota CPNS baru itu dialokasikan untuk honorer, sudah lebih baik,’’ jelasnya.

Dia mengatakan keberadaan tenaga honorer K2 merupakan hasil kebijakan pemerintah. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menuntaskan persoalan pengangkatan honorer.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan membenarkan bahwa tidak semua tenaga honorer yang bisa mendaftar CPNS tahun ini. ’’Honorer K2 yang eligible (bisa, Red) ikut mendaftar penerimaan CPNS hanya 13.347 orang,’’ katanya.

Mereka bisa mendaftar diantaranya karena usia masih kurang 35 tahun per 1 Agustus 2018. Kemudian jalur khusus untuk honorer hanya dibuka bagi guru dan tenaga kesehatan. Ridwan menegaskan saat ini ketentuan dalam undang-undang, batas usia mendaftar CPNS adalah 35 tahun. Sehingga pemerintah tidak bisa melanggarnya.

Penjelasan pembatasan usia pendaftaran CPNS itu juga disampaikan Deputi Sumber Daya Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja. Dia mengatakan secara keseluruhan ada enam jalur khusus pendaftaran CPNS. Salah satunya adalah untuk para tenaga honorer K2.

Setiawan menjelaskan kriteria-kriteria tenaga honorer K2 yang boleh mendaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menterai PAN-RB 36/2018. Di dalam regulasi itu dijelaskan bahwa tenaga honorer K2 harus masuk dalam database BKN.

Kemudian usia pelamar maksimal 35 tahun pada 1 Agustus 2018. ’’Dan masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang,’’ katanya. Lalu bagi honorer K2 profesi guru wajib minimal berijazah S-1. Bagi tenaga kesehatan perawat dan bidang ijazah minimal Diploma III yang diperoleh sebelum 3 November 2013.

Pada tahap seleksi, para pelamar jalur tenaga honorer K2 tetap melewati seleksi kompetensi dasar (SKD). Kemudian para tenaga honorer K2 ini tidak melewati seleksi kompetensi bidang (SKB) layaknya pelamar CPNS baru jalur umum. Sebab pengalaman kerja mereka selama ini sudah bisa menggantikan keberadaan SKB.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah sebelumnya menyebutkan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS memang memiliki dampak pada keuangan negara. Semakin banyak tenaga honorer K2 yang bakal diangkat menjadi CPNS, maka konsekuensinya pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih besar.

Ferdiansyah mengungkapkan jika seluruh honorer K2 yang ada diangkat menjadi CPNS maka dibutuhkan tambahan anggaran Rp 37 triliun/tahun untuk gaji dan tunjangan. Tetapi jika yang diangkat menjadi CPNS hanya 13.347 honorer K2, maka anggaran yang dibutuhkan hanya Rp 1,1 triliun/tahun.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani enggan berkomentar detail mengenai berapa pagu anggaran untuk gaji CPNS baru yang akan mulai bekerja tahun depan. Yang jelas, kata dia, pemerintah telah melakukan pencadangan anggaran untuk pegawai baru. Hal tersebut rutin dilakukan setiap tahun.

Pencadangan itu salah satunya dapat dilihat dari selisih anggaran belanja pegawai secara tahunan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, anggaran belanja pegawai ditetapkan Rp 368,6 triliun, atau naik sekitar Rp 26,1 triliun dibandingkan anggaran belanja pegawai dalam APBN 2018.

Namun, tidak semua pencadangan anggaran belanja pegawai itu akan digunakan untuk CPNS baru. Di luar itu, pencadangan juga dilakukan untuk acres (penganggaran belanja pegawai), biaya kenaikan golongan, pangkat dan jabatan PNS. Selain itu, kenaikan belanja anggaran pegawai juga disebabkan gaji pokok PNS yang naik sekitar 5 persen pada tahun depan. “Angkanya (pencadangan untuk CPNS baru) saya tidak hafal,” kata Asko.

Asko juga enggan mengestimasi anggaran yang dibutuhkan jika semua honorer K2 diangkat menjadi CPNS. Dia mengaku belum mengetahui rincian jumlah honorer yang ada. “Mohon nanti ditunggu kebijakan pastinya dari Menteri PAN-RB,” ucapnya.

Senada, Direktur APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, pagu anggaran CPNS masih bersifat usulan dalam RAPBN 2019. Porsi anggaran belanja ini masih perlu dikoordinasikan dengan anggota dewan. “Kan masih kasar pencadangannya. Ntar (nanti saja) kalau sudah pembahasan dengan DPR ya,” tuturnya.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano enggan mengomentari mengen…

Berita Sebelumnya

Prabowo Minta Dukungan Warga Nahdliyin
Prabowo Minta Dukungan Warga Nahdliyin

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar.


Ribuan Honorer K2 Daftar CPNS

Ribuan Honorer K2 Daftar CPNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menampik adanya upaya mempersulit para tenaga honorer kategori dua (K2) untuk mendaftar CPNS baru.


Honorer K2 Merasa Dipersulit Daftar CPNS Online

Honorer K2 Merasa Dipersulit Daftar CPNS Online

Pendaftaran CPNS online melalui website sscn.bkn.go.id ditutup 15 Oktober atau tinggal lima hari lagi.


Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Aksi mogok kerja guru honorer di daerah semakin membesar.


Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

Pemerintah mengklaim kalau jumlah TKA (tenaga kerja asing) Indonesia masih berada di dalam taraf wajar. Tidak mencapai jutaan sebagaimana diisukan.


Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Harapan 438.580 orang tenaga honorer kategori II (K-II) untuk bisa diangkat menjadi CPNS masih terbuka.


THR Guru PNS Naik, Honorer hanya Terima Bingkisan Lebaran

THR Guru PNS Naik, Honorer hanya Terima Bingkisan Lebaran

Kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) hanya jadi cerita bagi sebagian besar guru honorer di daerah.


Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Untuk kesekian kalinya, pembahasan revisi Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperpanjang, kemarin.


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan


Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal TKA memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!