Nasional
Share this on:

Terbitkan Perppu Presiden Bisa Diimpeach

  • Terbitkan Perppu Presiden Bisa Diimpeach
  • Terbitkan Perppu Presiden Bisa Diimpeach

JAKARTA - Sejumlah pihak mendesak agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir hasil revisi UU KPK. Namun, desakan ini dinilai justru menjerumuskan presiden kejurang kehancuran. Presiden dapat diimpeach bila Perppu diterbitkan.

Hal tersebut dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Prof Dr Romli Atmasasmita. Dia meminta agar semua pihak tidak tidak menjerumuskan Presiden Joko Widodo dengan mendesak menerbitkan Perppu.

"Mereka yang mendorong Presiden untuk membuat Perppu pembatalan revisi UU KPK menjerumuskan Presiden ke jurang kehancuran lembaga kepresidenan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/10) kemarin.

Dia mengingatkan penerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan, maka melanggar UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. "Jika Presiden membuat Perppu sebelum sah revisi UU diundangkan, maka Presiden melanggar UU dan dapat diimpeach," ucapnya.

Perumus UU KPK tahun 2002 ini menyarankan, agar Jokowi segera mengundangkan hasil revisi UU KPK yang telah disahkan DPR pertengahan September 2019. Selain itu dia juga meminta agar Jokowi mempercepat pelantikan pimpinan KPK yang baru.

"Saran-saran saya agar Presiden undangkan saja (revisi UU KPK) dan percepat pelantikan pimpinan KPK baru," tuturnya.

Berbeda dengan yang diungkapkan pakar hukum tata negara Hifdzil Alim. Dia menilai Perppu KPK tidak berpotensi menimbulkan pemakzulan. "Saya belum menemukan pada bagian mana di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya jika menerbitkan Perppu," katanya.

Direktur HICON Law Policy Strategies itu mengatakan bahwa pengaturan soal pemberhentian Presiden pada masa jabatannya diatur jelas dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut, diatur alasan pemberhentian Presiden pada masa jabatannya, yakni berkhianat kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

"Dari alasan-alasan tersebut, tidak ada satu pun yang menyatakan menerbitkan Perppu, Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya," katanya.

Apakah penerbitan Perppu KPK dianggap perbuatan tercela? Hifdzil menilai tidak. "Kategori perbuatan tercela tidak demikian. Lagi pula, pembuatan Perppu itu adalah kewenangan Presiden," katanya. (gw/zul/fin)


Berita Sejenis

Implementasi KIP Masih Mengecewakan

Implementasi KIP Masih Mengecewakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan periode 2019-204 memfokuskan pada sumber daya manusia (SDM).


Ma'ruf: Sampaikan Pesan Toleransi saat Ceramah Keagamaan

Ma'ruf: Sampaikan Pesan Toleransi saat Ceramah Keagamaan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh pemuka agama agar menyampaikan pesan toleransi dalam setiap ceramah.


Sekolah Berhak Tentukan Siswa yang Ikut SNMPTN

Sekolah Berhak Tentukan Siswa yang Ikut SNMPTN

LTMPT memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk menentukan siswa yang bisa mengikuti SNMPTN.


Pemenang Pilkada Tak Langsung Bisa Ditebak

Pemenang Pilkada Tak Langsung Bisa Ditebak

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung, terus menuai pro dan kontra.


Anies Baswedan Pertanyakan Status Ibu Kota Baru

Anies Baswedan Pertanyakan Status Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo sudah memutuskan memindahkan ibu kota negara RI ke Provinsi Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.


Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Pemerintah Indonesia menegaskan tak ada dasar menghalangi Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), Sam Rainsy berkunjung ke Jakarta.


Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Pemerintah daerah diimbau agar dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan gaji guru honorer dengan pemerintah pusat.


Jika Terpapar Radikalisme, ASN Bisa Dilaporkan

Jika Terpapar Radikalisme, ASN Bisa Dilaporkan

Maraknya isu radikalisme, utamanya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat pemerintah gerah.


Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Presiden Joko Widodo dinilai sukses membungkam semua tudingan tentang hubungannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!