Nasional
Share this on:

Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli

  • Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli
  • Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli

JAKARTA - Komposisi lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang baru saja ditetapkan Komisi III DPR menuai kritik dari sejumlah mantan komisioner KPK. Proses pemilihan dinilai bermasalah.

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto menduga, proses pemilihan kelima pimpinan baru tersebut terindikasi adanya bau sangit kolusi. Menurut dia, KPK tengah diluluhlantakkan. "Indikasi bau sangit kolusif pemilihan capim KPK terasa menyengat. Kepongahan dipertontonkan secara seronok," kata Bambang kepada wartawan, Minggu (15/9).

Bambang menyebut, dugaannya tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, kata dia, DPR justru sengaja memilih calon komisioner yang telah dituding KPK tidak memiliki integritas dan tak mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Hal ini, menurut dia, merupakan bukti bahwa para wakil rakyat telah mengabaikan masukan publik terhadap para capim KPK. Bahkan dirinya menduga uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh DPR hanya formalitas belaka lantaran calon terpilih sebenarnya sudah disepakati.

"Ada banyak tuduhan miring pada parlemen dan presiden yang bersekutu dengan kuasa kegelapan berkaitan dengan proses pemilihan capim KPK yang perlu diklarifikasi. Kalau begitu bisa kita ucapkan, selamat datang otoritarianisme?" tutur Bambang.

Lima kursi pimpinan KPK selanjutnya masing-masing akan diisi oleh Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Kelimanya resmi ditetapkan oleh Komisi III DPR.

DPR pun lantas menunjuk mantan Deputi Bidang Penindakan KPK sekaligus Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK jilid V. Proses penunjukkan tersebut dilakukan tanpa mekanisme voting.

Banyak pihak keberatan atas penunjukkan tersebut. Hal ini lantaran Firli diduga pernah melakukan pelanggaran etik berat kala bertugas di KPK. Menanggapi hal ini, mantan Ketua KPK periode 2010-2011 Busyro Muqoddas mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk segera menarik Firli Bahuri dari capim KPK.

"Ada bukti, ada track record tentang Firli. Sekarang kalau Kapolri punya iktikad baik, tarik Firli (dari capim KPK)," kata Busyro.

Busyro mengatakan, Tito memiliki otoritas penuh untuk menarik perwira tingginya tersebut. Karena, ia menilai kala Firli mendaftar sebagai capim KPK, harus seizin Kapolri. Apalagi, ia meyakini Tito tentu tak menutup mata terkait sejumlah catatan buruk Firli.

Lebih lanjut dikatakan Busyro, ia menilai Firli terpilih akibat ketidakbecusan panitia seleksi yang ditunjuk Presiden Joko Widodo. "Hasil kerja pansel calon pimpinan KPK itu amburadul, kelewat batas. Tapi itu tanggung jawab presiden," kata dia.

Diketahui, Firli Bahuri ditunjuk sebagai Ketua KPK jilid V pada Jumat (13/9) dini hari. Firli meraih suara terbanyak dalam voting dengan 56 suara. Sebelum penunjukan itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengadakan konferensi pers. Ia menyebut terdapat dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli semasa menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK.

Dia ditengarai bertemu pihak yang berperkara di KPK, di antaranya Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar. "Hasil pemeriksaan pengawas internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (11/9) lalu.

Firli lantas mengaku pertemuan dengan TGB bukan membicarakan kasus yang ditangani KPK. Sedangkan, ia bertemu dengan Bahrullah bersama stafnya agar dapat mendengarkan pembicaraan terkait pertemuan tersebut. "Saya tidak mengadakan hubungan dan pertemuan. Saya bertemu iya, mengadakan pertemuan enggak." (riz/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mutasi Tiga Kapolda Tak Ada Kaitannya dengan Demo dan Kerusuhan

Mutasi Tiga Kapolda Tak Ada Kaitannya dengan Demo dan Kerusuhan

Tiga Kapolda yang daerahnya mengalami masalah dicopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Kapolri Sebut Ada Massa Bayaran yang Buat Kerusuhan

Kapolri Sebut Ada Massa Bayaran yang Buat Kerusuhan

Pemerintah mensinyalir ada upaya membenturkan TNI dan Polri. Informasi itu masif beredar di media sosial (medsos).


Soal UU KPK, Istana Minta Jangan Paksa Presiden

Soal UU KPK, Istana Minta Jangan Paksa Presiden

Presiden Joko Widodo didesak menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk membatalkan UU KPK yang pekan lalu disahkan DPR RI.


Presiden Jokowi Didesak Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Didesak Terbitkan Perppu KPK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU


UU PKS Didesak Segera Disahkan

UU PKS Didesak Segera Disahkan

Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (17/9).


Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Sejumlah pimpinan dan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo.


Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.



Ini Tiga Dugaan Pelanggaran Etik Mantan Kapolres Brebes Firli Bahuri

Ini Tiga Dugaan Pelanggaran Etik Mantan Kapolres Brebes Firli Bahuri

Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tsani Annafari membeberkan kronologi pemeriksaan dugaan pelanggaran etik eks Deputi Bidang Penindakan KPK Firli Bah


Mantan Kapolres Brebes Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Mantan Kapolres Brebes Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan eks Deputi Bidang Penindakan Firli Bahuri.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!