Nasional
Share this on:

Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

  • Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat
  • Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

JAKARTA - Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT) berakhir 30 April lalu. Sampai dengan batas waktu tersebut terhitung 1.237 Surat Keputusan (SK) PTDH yang diterbitkan atau sekitar 53% dari total 2.357 SK PTDH yang seharusnya diterbitkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Batas waktu itu sudah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 6 Maret 2019 kepada PPK Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), sesuai Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor B/50 /M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK," terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, Mohammad Ridwan, kemarin (13/8).

Mengenai progresnya, hingga 1 Agustus 2019 jumlah penyelesaian kasus PNS Tipikor BHT mencapai persentase 88% atau sebanyak 1.906 PNS dari total 2.357 sudah ditetapkan SK PTDH.

Angka penyelesaian PTDH PNS Tipikor BHT masih akan terus bergerak sejalan dengan proses penuntasan yang masih berlangsung antara BKN dengan K/L/D yang terdata memiliki PNS Tipikor BHT di instansinya. Dalam pemberitaan BKN sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan belum menyeluruhnya penuntasan penerbitan SK PTDH ini.

Salah satunya soal penelusuran proses mutasi, pensiun, dan status meninggal dunia (MD) yang melibatkan PNS Tipikor BHT sebelum mekanisme pemberhentian dilakukan oleh instansi asal, sebagian PNS Tipikor yang terlibat belum sampai putusan BHT, serta terdapat sejumlah PPK instansi yang belum melakukan proses PTDH.

Dari koordinasi yang dilakukan BKN dengan Kemendagri dan KemenPANRB pada tanggal 29 Mei 2019 tentang penyikapan terhadap penuntasan PTDH yang belum rampung, dilakukan beberapa kesepakatan. Salah satunya soal PPK yang belum memproses SK PTDH PNS Tipikor BHT.

Pada posisi ini Kemendagri akan melakukan kajian secara internal untuk merumuskan bentuk sanksi kepada PPK yang tidak memproses PTDH sebagaimana Radiogram Mendagri No. 080/4393/SJ tanggal 28 Mei 2019 tentang peringatan kepada PPK Instansi Daerah. "Ini dimaksud agar segera memproses PTDH berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannnya dengan jabatan," terangnya.

Sementara untuk lingkup instansi pusat, KemenPANRB akan membuat rekomendasi tindak lanjut pemberian sanksi kepada PPK yang tidak melakukan PTDH antara lain yang dipertimbangkan adalah penyampaian rekomendasi kepada Presiden.

"Selanjutnya BKN akan melakukan pengawasan dan pengendalian kepada instansi pusat dan daerah untuk terus menyisir data PNS Tipikor BHT dengan tembusan kepada KPK," urainya.

Pada bagian lain, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan berkedok penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah berlangsung sejak tahun 2010."Kasus berawal dari empat laporan polisi pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Laporan tersebut berkaitan dengan penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, di Jakarta, kemarin.

Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Sub Direktorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) Polda Metro Jaya yang kemudian membentuk tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Hasil penyelidikan mengarah kepada seseorang berinisial HB alias Bima yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Petugas Subdit Kamneg yang sudah mengantongi surat perintah penangkapan untuk tersangka Bima, kemudian menggerebek rumah kontrakan tersangka pada 29 Juli 2019. "Tersangka ini kami tangkap di daerah Pulogadung itu, di rumah kontrakan, jadi tersangka ini sedang main kartu dengan temannya pada sekitar pukul 15.00 WIB," ujar Argo.

Tersangka kemudian dibawa petugas ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan, Bima mengakui telah melakukan penipuan berkedok penerimaan CPNS sejak 2010 silam. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan kartu pengenal Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan selalu berpakaian necis.

Modus penipuan tersangka adalah melihat daftar nama tenaga honorer di internet. Lalu menghubungi korban seolah-olah tersangka bisa membantu korbannya untuk lolos menjadi PNS. Korban yang terjebak dengan iming-iming yang dijanjikan pelaku, akhirnya menyetorkan uang jaminan sebesar Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta.

Menurut pengakuan tersangka, uang hasil penipuannya digunakan untuk berfoya-foya di kawasan hiburan malam di Jakarta. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. (kin/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

168 ASN Koruptor Belum Dipecat

168 ASN Koruptor Belum Dipecat

Hingga 5 Agustus 2019, Kementerian Dalam Negeri belum memecat 168 aparatur sipil negara (ASN) koruptor.


OTT Impor Bawang Putih, DPR: Tindakan Perorangan

OTT Impor Bawang Putih, DPR: Tindakan Perorangan

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengamankan orang kepercayaan anggota DPR RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap impor bawang putih.


Tinggal 40 Nama, Basaria Tersingkir

Tinggal 40 Nama, Basaria Tersingkir

Kali ini panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) kembali memberikan kejutan.


KPU Ingin Aturan Tegas

KPU Ingin Aturan Tegas

Wacana larangan mantan napi korupsi ikut pilkada serentak 2020 mendapat dukungan berbagai pihak. Kendalanya hanya satu, peraturan hukum.


Formasi Terbaik Pimpinan KPK

Formasi Terbaik Pimpinan KPK

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tegas dan bisa menyelesaikan kasus hukum untuk para tersangka korupsi.


Pansel Keliru soal Aturan LHKPN

Pansel Keliru soal Aturan LHKPN

Sejumlah ahli hukum menyebut Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) periode 2019-2023 keliru.


Debat Capim KPK Sudah Ditunggu

Debat Capim KPK Sudah Ditunggu

Rencana Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar debat publik bagi calon pemimpin lembaga antirasuah itu mendapat dukungan da


Wapres Minta PNS Jangan Banyak Protes

Wapres Minta PNS Jangan Banyak Protes

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta seluruh aparat sipil negara (ASN) untuk tidak protes apabila ditugaskan ke daerah lain.


Tak Netral saat Pilkada dan Pilpres, 991 PNS Terancam Sanksi

Tak Netral saat Pilkada dan Pilpres, 991 PNS Terancam Sanksi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan, ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi politik.


11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

Sebanyak 11 perwira tinggi (pati) polri yang mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos seleksi administrasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!