Nasional
Share this on:

Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

  • Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri
  • Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

JAKARTA - Desakan publik terkait Kontroversi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin gencar disuarakan. Sayangnya DPR tak mau sedikit pun mendengar aspirasi yang muncul, apalagi harapan dari pimpinan KPK. Muncul kesan DPR menghalalkan segala cara untuk meloloskan revisi UU KPK.

"Sejak awal publik sudah menggaungkan ini. Apa sikap DPR ya tetap saja meloloskan revisi UU KPK dengan cepat. Bayangkan Cuma 30 menit. Ada apa sebenarnya. Padahan publik dengan mata telanjang melihat fakta ini," terang pengamat Hukum Yusdiyanto Alam kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (15/9).

Ditambah lagi dengan peran pimpinan DPR yang tak sejalan dengan harapan publik. "Kemana peran Bamsoet (Ketua DPR, red) cs. Harusnya merangkum semua masukan untuk disampaikan. Tapi ya sudah, mungkin mereka paling berkuasa. Dan paling suka ketika KPK mati suri," timpalnya.

Menanggapi hal ini Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya buka suara. Ia menilai wajar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan pengelolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Joko Widodo karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK.

"Sikap tersebut masih tergolong wajar karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK. Tinggal belum ketemu titik temunya saja. Ketidaksetujuan itu kan bisa ditampilkan dalam bentuk bermacam-macam," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (15/9).

Bamsoet menyebut, yang dilakukan Agus dan Laode adalah suatu bentuk ekspresi kekecewaan. Sikap itu dinilainya hanya sekadar bentuk protes. "Saya tidak melihat ini perlawanan. Saya kira ini bentuk kekecewaan, buat saya pribadi ya wajar saja," ucap Bamsoet.

Bamsoet pun yakin pimpinan KPK saat ini akan tetap menjalankan tugas hingga masa jabatan berakhir pada Desember mendatang. "Saya yakin, pimpinan KPK tidak sejauh itu lah, tetap memimpin KPK sampai akhir jabatan nanti Desember," katanya.

Sementara itu, Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsimendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik kembali Surpres dalam proses pembentukan RUU Revisi UU KPK.

Menurutnya, penarikan kembali dapat dilakukan dengan berdasar kepada asas contrarius actus yakni asas dalam hukum administrasi negara yang memberikan kewenangan pada pejabat negara untuk membatalkan keputusan yang sudah ditetapkannya.

"Artinya, Presiden berwewenang untuk membatalkan atau menarik kembali Surpres yang sudah ditetapkan sebelumnya," tegas Fajri kepada Fajar Indonesia Netwrok (FIN), Minggu (15/9).

Dengan penarikan Surpres tersebut, kata Fajri, diharapkan Presiden dapat mengambil langkah lebih tegas dan efektif untuk mewujudkan visinya menciptakan KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi, tanpa harus tersandera oleh proses pembentukan RUU Revisi UU KPK yang sedang digagas oleh DPR.

"Presiden harus menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengoreksi kesalahan DPR dalam hal kekuasaan pembentukan Undang-undang Revisi UU KPK yang sejak awal sudah melanggar hukum," ujarnya.

Terpisah, Ketua Hukum dan Ham Pimpinan Muhammadiyah Pusat Razikin menyebut revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dipastikan di revisi setelah Presiden menyetujui revisi inisiatif DPR, meskipun Presiden memberikan catatan-catatan penting secara substansial.

"Saya pikir secara substansial, 4 poin yang ditolak Presiden terhadap draf revisi UU KPK inisiatif DPR tersebut merupakan titik temu ditengah polemik antara pihak yang pro maupun kontra. Karena itu kami meminta semua pihak harus menahan diri, tidak lagi memobilisasi massa untuk saling dukung-mendukung," ujar Razikin kepada fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/9).

Terkait poin penyadapan, kata Razikin tidak perlu direvisi, artinya penyadapan tidak harus izin dari pengawas lebih-lebih dari Pengadilan seperti draf DPR. "Ada poin yang menarik dari Presiden Jokowi yakni pengawas KPK yang akan dipilih oleh Presiden, poin itu sejalan dengan apa yang menjadi usulan kami selama ini dengan harapan Presiden sebagai pemegang mandat Rakyat dapat memimpin langsung pemberantasan korupsi," jelasnya.

Hanya saja menurut Razikin, terkait revisi UU KPK ini waktunya terkesan tergesa-gesa. Setidaknya kata dia, Presiden menunggu pelantikan DPR yang baru pada Oktober 2019, dengan harapan ada jeda waktu bagi elemen masyarakat untuk memberikan masukan dan analisa.

"Toh juga revisi UU KPK juga bukanlah sesuatu yang mendesak-mendesak amat. Prinsipnya kami mendukung revisi yang menguatkan efektivitas agenda Pemberantasan korupsi. Karena KPK merupakan simbol dari perlawanan Bangsa ini terhadap korupsi karenanya tidak boleh ada sedikitpun upaya pelemahan terhadapnya," imbuhnya. (yah/zul/fin/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Masyarakat semakin sadar manfaat kehadiran asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.


Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan kembali ke Partai Gerindra. Dia mengumumkan comeback-nya ke dunia politik melalui video yang diunggah di media sos


Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2020 terus mencuat.


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.


Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Wacana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK terus berkembang menuai polemik dan pro kontra.


Aksi Tiga DPO Terekam CCTV, Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah

Aksi Tiga DPO Terekam CCTV, Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah

Jumlah tersangka kerusuhan kerusuhan di Wamena, Papua terus bertambah. Jika sebelumnya ada tujuh pelaku, kemarin bertambah tiga orang lagi.


Soal Perppu, Mahasiswa Dideadline Jokowi Hingga 14 Oktober

Soal Perppu, Mahasiswa Dideadline Jokowi Hingga 14 Oktober

Tuntutan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK masih terus bergulir.


Gerindra Pilih Mufakat, Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Gerindra Pilih Mufakat, Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Setelah melalui skorsing dan forum lobi, Bambang Soesatyo (Bamsoet) terpilih menjadi Ketua MPR RI.


Sembilan Fraksi DPR Terbentuk, PDIP Belum

Sembilan Fraksi DPR Terbentuk, PDIP Belum

DPR RI periode 2019-2024 terus melakukan sidang maraton. Usai menggelar pelantikan pimpinan DPR, wakil rakyat baru ini langsung menetapkan pimpinan fraksi.


Perppu Tak Penting, Karena Tak Genting

Perppu Tak Penting, Karena Tak Genting

Desakan yang terus mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK dinilai tidak relevan dengan ko



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!