Nasional
Share this on:

Tidak Ada Sanksi Akademik untuk Peng’kartu kuning’ Presiden

  • Tidak Ada Sanksi Akademik untuk Peng’kartu kuning’ Presiden
  • Tidak Ada Sanksi Akademik untuk Peng’kartu kuning’ Presiden

DEPOK - Perayaan Dies Natalis Universitas Indonesia (UI) ke-68 mendadak ramai menjadi pembicaraan publik. Pasalnya, acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo itu diwarnai aksi berani Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Zaadit Taqwa, kemarin.

Dia menyampaikan protes di dalam forum usai presiden berpidato. Dari barisan belakang sisi kanan Balairung UI, Zaadit berdiri ke depan mengacungkan buku kuning.

Saat itu, Jokowi baru selesai meresmikan Forum Kebangsaan Universitas Indonesia. Tak pelak, aksi itu langsung dihentikan oleh personel pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

Sebelum aksi tersebut terjadi, Jokowi baru saja memuji alumnus UI yang banyak memberikan sumbangsih pada bangsa. Dia menyebutkan bahwa saat ini menteri kabinet kerja paling banyak lulusan dari UI.

Di antaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil, dan Menteri Kordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

”Ini menunjukkan kalau UI gudangnya orang pintar,” kata Jokowi.

Saat diwawancarai Jawa Pos kemarin, Zaadit menyampaikan bahwa aksi tersebut sudah direncanakan oleh BEM UI bersama beberapa BEM Fakultas di UI. Tujuannya menyampaikan tiga poin yang mereka nilai penting jadi pertimbangan presiden.

Yakni persoalan gizi buruk di Kabupaten Asmat, rencana pemerintah menunjuk perwira tinggi (pati) Polri aktif sebagai pejabat gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut), serta draf permen ristekdikti yang dinilai bisa mengekang organisasi mahasiswa.

Menurut Zaadit, wabah campak dan gizi buruk di Asmat merupakan bukti bahwa pemerintah kurang cepat menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan daerah pinggiran. Padahal, kebijakan tersebut sudah berulang kali disampaikan oleh presiden Jokowi.

”Jangan sampai ada kejadian kayak gitu lagi. Atau nanti korbannya bertambah,” ungkap dia.

Papua menjadi sorotan lantaran BEM UI menilai kondisi di Asmat merupakan momentum yang tepat untuk kembali mengingatkan presiden. Berkaitan dengan poin kedua, Zaadit dengan tegas mengutarakan bahwa BEM UI menolak rencana pemerintah menunjuk pejabat gubernur dari Polri.

Dia menilai niatan yang menuai banyak pandangan pro dan kontra itu kurang tepat. ”Bola panasnya kan di Jokowi. Balik lagi kami memperingatkan kalau yang dilakukan itu salah,” imbuhnya. ”Harapannya Jokowi bisa lebih bijak menentukan kebijakan,” tambah dia.

Meski poin tersebut berkaitan dengan persoalan politik, mahasiswa kelahiran 1996 itu menegaskan bahwa sama sekali tidak ada agenda politik dalam aksi yang dilakukan oleh dirinya bersama BEM UI kemarin. Dia pun membantah berondongan isu yang menyatakan bahwa dirinya merupakan salah seorang kader dari salah satu partai politik.

”Nggak ada (kaitan dengan agenda politik), nggak ada, nggak ada juga buktinya,” terang dia.

Zaadit memastikan bahwa setiap poin yang disampaikan BEM UI dalam aksi kemarin merupakan aspirasi mahasiswa yang sudah dibahas lebih dulu. ”Pure dari mahasiswa dan BEM UI ketika gerak nggak bisa gerak sendiri. Harus koordinasi dengan BEM Fakultas,” imbuhnya.

Meski tidak semua BEM Fakultas sependapat dengan tiga poin yang disampaikan kemarin, sambung dia, delapan dari 15 BEM Fakultas senada. Artinya sebagian besar sependapat dengan poin yang disampaikan.

Termasuk di antaranya poin ketiga yang berkaitan dengan draf permen ristekdikti soal aturan organisasi mahasiswa. Zaadit mengungkapkan, draf aturan itu berpotensi mengengkang organisasi mahasiswa. Dia mencontohkan bila ketua BEM terpilih tidak disetujui rektorat, mereka bisa mengganti ketua terpilih.

”Jadi, otoritas mahasiswa terhadap organisasi itu sendiri berkurang. Bahkan bisa disebut hilang,” ujarnya.

Semula, sambung Zaadit, aspirasi itu akan disampaikan dengan cara lain. Bukan melalui aksi mengacungkan buku kuning. Namun, kondisi mengharuskan dirinya melakukan itu. ”Yang bisa dilakukan itu saja,” imbuhnya.

Sebab, komunikasi yang dilakukan BEM UI untuk berdialog langsung dengan presiden tidak sampai pada keputusan yang jelas. ”Nggak ada kejelasan. Kami nggak dapat informasi apapun. Jadi atau nggak,” ungkap dia.

Karena itu, anak pertama dari tiga bersaudara itu memilih melakukan aksi mengangkat buku kuning sambil meniup peluit. Itu dilakukan sebagai simbol peringatan dari BEM UI untuk presiden Jokowi. ”Sama seperti sepak bola. Wasit akan berikan kartu kuning apabila ada pelanggaran,” terangnya.

Meski sempat berurusan dengan paspampres dan petugas keamanan, Zaadit tidak gentar. Menurut dia, aksi tersebut memang harus dilakukan. Zaadit pun tidak merasa keberatan ketika digiring paspampres keluar Balairung.

Menurut dia, itu memang sudah tugas mereka. Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada intimidasi apapun ketika dirinya diperiksa oleh petugas keamanan. ”Dicatat identitas saja,” ucap dia.

Prosesnya pun tidak lama. Sebelum salat Jumat dilaksanakan, dia sudah boleh beraktivitas seperti sedia kala. Dia berharap, aksi kemarin didengar dan segera ditindaklanjuti oleh Jokowi.

Menanggapi momen protes mahasiswa kepada Jokowi, Kepala Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Rifelly Dewi Astuti menyatakan, mahasiswa boleh kritis, tetapi harus tahu tempatnya. Tidak dalam forum, apalagi disaksikan oleh menteri, rektor, dan guru besar UI.

”Mereka (mahasiswa,Red) malah harus kritis untuk mengungkapkan aspirasinya, tapi sayangnya kali ini mereka salah tempat,” ujarnya.

Menurut Rifelly, saat ini pihak rektorat telah berkomunikasi dengan Zaadit. Ketua BEM UI itu akan dibina oleh rektorat. Namun, Rifelly menjamin tidak ada sanksi akademik yang dijatuhkan untuk Zaadit.

Saat ini, Zaadit baru menjabat sebagai Ketua BEM UI. Belum sampai seratus hari dan kepengurusannya juga belum dibentuk. ”Ini aksi yang murni dilakukan sebagai aspirasi mahasiswa,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni (Iluni) UI Andre Rahadian mengatakan selama ini Iluni UI memiliki kerja sama yang baik dengan BEM UI. Tetapi, dengan tetap menjaga independensi masing-masing institusi. Aksi yang dilakukan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) itu merupakan dinamika dan sepenuhnya kewenangan BEM.

”Kami mendukung BEM selama itu bentuk perjuangan dan bakti untuk bangsa. Kami akan bantu persoalan yang ketua BEM ini, mudah-mudahan tidak sampai tahap hukum,” ujar alumni Fakultas Hukum UI.

Dari Istana, Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Pribowo memastikan aksi tersbut tidak membuat Presiden Jokowi terganggu. ”Presiden menganggap itu biasa saja,” terang mantan juru bicara KPK itu saat dikonfirmasi.

Johan menuturkan, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa bukan hal baru bagi presiden. Sebelumnya, presiden sudah beberapa kali berkunjung ke kampus. Dalam momen kunjungan itu, presiden selalu bertemu dan ngobrol dengan perwakilan BEM.

”Presiden malah seneng sebenarnya kalau ada mahasiswa yang kritis lalu menyampaikan itu (aspirasi),” lanjutnya.

Sebenarnya, tutur pria kelahiran Mojokerto itu, saat presiden menerima undangan Dies Natalis UI, ada permintaan dari pengurus BEM untuk bisa bertemu dan beraudiensi dengan presiden. Mereka ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada presiden. Permintaan itu pun diiyakan oleh presiden.

Dari situ, pihak protokol kepresidenan menjadwalkan pertemuan berlangsung, setelah acara utama di Balairung. Presiden diagendakan untuk beraudiensi dengan perwakilan BEM di ruang tunggu VIP di luar Balairung.

Setelah acara utama selesai, presiden keluar bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Rektor UI. Mereka sempat ngobrol beberapa saat di luar. ”Nah di situ BEM UI sudah nggak ada,” terang Johan. Akhirnya, presiden pun memutuskan pergi meninggalkan kampus karena masih ada agenda lainnya.

Alumni UI yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai simbol kartu kuning yang disampaikan mahasiswa UI kepada Jokowi merupakan bentuk kritik. Menurut Fahri, UI sebagai sebuah kampus merupakan institusi yang sah melakukan kritik. ”Ruang akademis lekat dengan kritik, tidak perlu alergi,” kata Fahri.

Fahri menilai, Jokowi melakukan pendekatan yang represif saat mendapatkan kritik. Begitu muncul simbol kartu kuning itu, Zaadit langsung diamankan paspampres untuk dibawa keluar ruangan. Seharusnya, Jokowi bisa membuka dialog. ”Harusnya Pak Jokowi itu, siapa ini? Oh BEM, harusnya ngomong, ayo apa kritik anda kepada pemerintah, saya ingin mendengar,” kata Fahri.

Fahri juga mengkritik rektorat UI yang seolah-olah membatasi penyampaian pendapat di mimbar akademik. Apalagi kepada Presiden Jokowi, yang datang ke kampus UI dengan pengamanan maksimal dari aparat. Pengamanan semacam itu, kata Fahri, merupakan simbol lain dari represi.

”Ke kampus itu datang dengan sistem pengamanan minimal gitu loh, yang melekat aja kepada presiden dan utamakan operasi intelijen,” tandasnya. (bay/byu/gin/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ikut merespons kabar beredarnya blanko atau kartu bahan baku e-KTP di pasaran.


Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Masyarakat Papua tampaknya masih terkecoh dengan upaya untuk memecah belah dengan merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan.


Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

Di tengah upaya Polri menerapkan elektronik tilang (e-tilang), muncul usulan adanya sanksi denda berupa pencabutan aliran listrik PLN dan air PDAM.


Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Guru harus bekerja minimal 40 jam setiap minggu, jika tidak ingin tunjangan profesi guru (TPG)-nya dipotong.


Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden RI Joko Widodo menekankan penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa secara tepat harus diperhatikan.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Kabar duka meninggalnya cucunya sampai telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemarin (13/11) meluncurkan tanggal libur dan cuti bersama 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!