Nasional
Share this on:

Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

  • Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk
  • Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

JAKARTA - Dorongan membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus kericuhan 21-22 Mei yang mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia dinilai terlalu prematur. Sudah menjadi tugas Polri dan perangkatnya untuk mengungkap kasus yang mencuat.

"Pembentukan tim independen itu kalau masalahnya masih sangat samar, seperti Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) waktu kerusuhan Mei 1998," terang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta, kemarin (14/6).

Ia mengaku optimistis aparat kepolisian bisa menuntaskan kasus kerusuhan pada aksi massa 21-22 Mei tersebut. Said Aqil menegaskan kasus kerusuhan Mei 1998 berbeda dengan kasus kericuhan 21-22 Mei 2019. Peristiwa yang terjadi pada awal reformasi belum jelas siapa pelaku yang terlibat maupun tujuannya.

"Nah, kalau kasus yang sekarang kan pelakunya sudah mengaku, sehingga buat apa dibentuk tim (independen). Kalau sekarang tinggal keberanian mengungkap, masalahnya juga sudah jelas. Beda dengan 1998, dimana teknologinya belum maju," kata Said Aqil yang pernah sebagai Wakil Ketua TGPF Kerusuhan Mei 1998.

PBNU pun meyakini kepolisian di bawah komando Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih sanggup untuk mengungkap kasus itu hingga tuntas. "Walaupun ada segannya, tapi bahasa hukum harus tidak pandang bulu," kata dia lagi.

Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berharap semua pihak tetap mempercayakan penuntasan kasus tersebut kepada kepolisian. Penanganan kasus itu bukan hanya mencari aktor utama kerusuhan, namun juga pelaku yang menyebabkan tewas 9 warga.

"Memang harus diusut, dong. Itu nyawa orang, siapa yang bunuh. Bagaimana terbunuhnya, enggak ada masalah. Jangan didiamkan orang mati," kata Ryamizard.

Mengenai wacana membentuk tim gabungan yang mengusut kerusuhan 21-22 Mei, kata Ryamizard, sangat bagus sehingga kasus itu bisa cepat diungkap. "Yang penting kasus kerusuhan diusut," kata Ryamizard pula. (mhf/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah enam kali dibahas di dalam rapat terba



Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Sejumlah penyelenggara negara yang masuk dalam daftar 192 nama yang lolos seleksi administrasi, ternyata belum sepenuhnya memberikan laporan harta kekayaan.


PA 212 tak Lagi Bersama Prabowo

PA 212 tak Lagi Bersama Prabowo

Joko Widodo dan Prabowo Subianto telah bertemu. Keduanya sepakat mengakhiri polarisasi.


Tugas TGPF Kasus Novel Tak Diperpanjang

Tugas TGPF Kasus Novel Tak Diperpanjang

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri untuk kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dinyatakan selesai.


IMEI Tak Terdaftar, Ponsel Bakal Diblokir

IMEI Tak Terdaftar, Ponsel Bakal Diblokir

Peredaran ponsel ilegal (black market) yang umumnya dibanderol lebih murah dari ponsel resmi sebentar lagi tak akan bisa dinikmati masyarakat Indonesia.


Tambahan Petugas Haji Tak Terealisasi

Tambahan Petugas Haji Tak Terealisasi

Hingga kemarin (9/7) Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu hingga ada persetujuan alokasi anggaran.


Cek HP Anda, Jika Tak Ingin Aksesnya Diblokir Agustus Nanti

Cek HP Anda, Jika Tak Ingin Aksesnya Diblokir Agustus Nanti

Penyebaran smartphone pasar gelap (black market) di Pasar Indonesia makin menjadi-jadi.


Bambang Soesatyo Sudah Bentuk Tim Sukses

Bambang Soesatyo Sudah Bentuk Tim Sukses

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri kembali maju sebagai caketum Golkar.


Moeldoko: Rekonsiliasi Tak Terlalu Penting Dibicarakan Lagi

Moeldoko: Rekonsiliasi Tak Terlalu Penting Dibicarakan Lagi

n. Namun, sampai sekarang belum menyatakan sikap resminya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!