Nasional
Share this on:

TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang

  • TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang
  • TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang

JAKARTA - Tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin optimistis menang atas dalam sengketa Pilpres 2019. Ada dua hal yang meyakinkan tim kuasa hukum pasangan nomor urut 01 itu.

"Pertama kami sudah bisa menyangkal dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Baik tertulis maupun keterangan saksi ahli yang disampaikan dalam persidangan. Kami bantah dengan mengungkapkan bukti-bukti kami, keterangan saksi dan ahli kami," ujar anggota tim kuasa hukum Jokowi, Ade Irfan Pulungan di Jakarta, Sabtu (22/6) kemarin.

Menurutnya, dalil pemohon yakni tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tak memiliki bukti kuat. Kubu 02, lanjutnya, hanya memaksakan dalil kecurangan TSM.

"Secara teori terbantahkan argumentasi penyataan mereka itu tentang suara-suara yang siluman mereka bilang. Secara regulasi juga tidak memiliki kekuatan hukum. Kami berkeyakinan majelis hakim MK dalam putusannya pada 28 Juni nanti, Insya Allah kami akan memenangkan sengketa pilpres ini," tegasnya.

Meski yakin menang, Ade menyerahkan seluruh pertimbangan dan putusan kepada hakim MK. Mereka yakin MK akan objektif dalam mengambil keputusan sesuai fakta persidangan. "Kita yakin pemikiran ataupun dan kebijakan hakim itu adalah objektif. Hakim MK tak mudah dipengaruhi dan diintervensi," pungkasnya.

Terpisah, anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman juga yakin tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga akan menang dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019. Dia meyakini, pelatihan training of trainer (ToT) TKN memenuhi unsur kecurangan TSM.

"ToT itu kan sekaligus memenuhi tiga hal, terstruktur, kenapa terstruktur? Di sana ada Gubernur, ada Presiden. Sistematis, rapat itu kan dipersiapkan. Masif, yang diundang semua provinsi," tegas Habiburokhman di Jakarta, Sabtu (22/6).

Keyakinan Habiburokhman juga ditambah dengan kesaksian ahli yang dibawa tim hukum Jokowi yakni Heru Widodo dan Edward Omar Syarief Hiariej (Eddy OS). Menurut pendapatnya, keterangan apa yang disampaikan kedua ahli itu, perkara TSM bisa diputuskan oleh MK.

Menurutnya, fakta persidangan membuat dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019 semakin terang. Dia berharap permohonan tim hukum Prabowo dikabulkan MK. "Namun, kami tak boleh mendahului keputusan mahkamah. Tapi kami optimistis bisa memenangkan gugatan sengketa Pilpres ini," paparnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Proyek Mobil Dinas Baru Menteri Disetujui DPR

Proyek Mobil Dinas Baru Menteri Disetujui DPR

Kementerian Sekretariat Negara menyatakan pengadaan mobil dinas baru untuk para menteri, pejabat setingkat menteri, dan kepala lembaga telah disetujui DPR RI.


Rusuh Papua Dipicu Serangan Siber

Rusuh Papua Dipicu Serangan Siber

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat disebut-sebut terjadi akibat serangan siber. Tujuannya untuk memperkeruh situasi.


10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua

10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua

Papua dan Papua Barat bukan anak tiri tetapi setara dengan sesama anak bangsa Indonesia.


Situasi di Papua Sudah Normal

Situasi di Papua Sudah Normal

Situasi keamanan di Papua dan Papua Barat sudah kembali normal. Meski begitu, aparat keamanan dari TNI-Polri masih disiagakan di sejumlah titik.


Soal Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Soal Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Pasca diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15 Tahun 2019 tentang tahapan, jadwal, dan program kegiatan Pilkada 2020, sejumlah kalangan menilai


Rp100 Triliun untuk Papua dan Papua Barat

Rp100 Triliun untuk Papua dan Papua Barat

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat mengundang keprihatinan seluruh bangsa. Pemerintah menegaskan dua provinsi itu dan Papua Barat merupakan anak em


Kerusuhan Manokwari Perkuat Papua untuk Referendum

Kerusuhan Manokwari Perkuat Papua untuk Referendum

Tokoh separatis Papua, Benny Wenda mengatakan, bahwa kerusuhan di Manokwari, Jayapura, dan Sorong semakin memperkuat alasan rakyat Papua berjuang untuk referend


Pemblokiran Data Hanya di Daerah Rusuh

Pemblokiran Data Hanya di Daerah Rusuh

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir layanan data internet di Provinsi Papua dan Papua Barat mulai, Rabu (21/8) lalu.


Bantuan Ibu Hamil dan BPNT Dipastikan Naik

Bantuan Ibu Hamil dan BPNT Dipastikan Naik

Bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini akan naik pada 2020 mendatang. Selain itu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima keluarga penerima man


Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, beberapa hari belakangan ini berubah menjadi kerusuhan. Beberapa fasilitas umum dan gedung rusak akibat amuk massa.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!