Nasional
Share this on:

Tok! UU KPK dan UU MD3 Direvisi

  • Tok! UU KPK dan UU MD3 Direvisi
  • Tok! UU KPK dan UU MD3 Direvisi

JAKARTA - DPR RI menyetujui revisi dua undang-undang (UU) yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Seluruh fraksi sepakat merevisi UU MD3 dan UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disampaikan dalam sidang Rapat Paripurna DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Revisi UU yang dimaksud adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) serta RUU Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Anggota DPR RI yang hadir secara fisik hanya sekitar 80 anggota tersebut serentak menyatakan setuju.

Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto yang memimpin rapat paripurna mengetuk palu sidang usai menerima pandangan dari fraksi-fraksi secara tertulis yang disampaikan ke meja pimpinan. "Apakah usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 dapat disetujui menjadi usul DPR RI?" tanya Utut.

Semua fraksi pun kompak menjawab, "Setuju," jawab mereka serempak. Artinya, pimpinan MPR RI pada periode 2019-2024 akan bertambah menjadi 10 orang.

Usulan lainnya, dalam RUU Perubahan Kedua UU MD3 adalah RUU yang belum selesai dibahas sampai akhir periode masa tugas DPR RI, tidak perlu diulang dari awal. Namun, dapat dilanjutkan pembahasannya oleh anggota DPR RI periode berikutnya. Jika disetujui di sidang paripurna, revisi UU MD3 nantinya akan dibahas dengan pemerintah. Bila pemerintah setuju, revisi UU MD3 akan kembali dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Poin-poin revisi UU MD3 itu dipaparkan dalam surat dari Baleg DPR kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Isinya antara lain pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Yakni terdiri dari 1 ketua dan 9 wakil ketua. Bakal calon pimpinan MPR diusulkan oleh fraksi dan/atau kelompok anggota dalam Sidang Paripurna MPR. Selanjutnya, tiap fraksi dan/atau kelompok anggota hanya dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Dari 10 calon pimpinan MPR akan dipilih 1 orang Ketua MPR.

Pemilihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR. Apabila musyawarah untuk mufakat dalam pemilihan Ketua MPR tidak tercapai, Ketua MPR dipilih dengan pemungutan suara oleh anggota MPR yang memperoleh suara terbanyak. Selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua MPR.

Sedangkancalon pimpinan MPR yang tidak terpilih sebagai Ketua MPR, ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR. Selain itu, Utut juga meminta persetujuan terkait RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Apakah usulan terhadap RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI?" tanya Utut lagi.

Anggota DPR RI yang hadir juga serentak menyatakan setuju. Untuk kali kedua, Utut mengetukkan palu tanda menyetujui. "Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi RUU usul DPR akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," jelas Utut.

Anggota Fraksi PDIP DPR, Hendrawan Supratikno menyatakan pada prinsipnya semua fraksi bisa menyepakati adanya revisi UU MD3. Meski begitu, ada beberapa fraksi yang memberikan catatan. Terutama terkait urgensi dari revisi tersebut dilakukan pada periode ini.

"Semua fraksi, bukan hanya PDIP, masih bertanya-tanya apa urgensi dari penambahan jumlah pimpinan MPR dari 5 menjadi 10. Karena itu, meski setuju ada yang memberikan catatan. Partai NasDem misalnya. Sempat menanyakan apakah tidak sebaiknya dilakukan setelah UU MD3 yang sekarang dijalankan dulu," ujar Hendrawan.

Menurutnya, revisi ini dapat dilakukan pada DPR periode mendatang, yakni 2019-2024. Dikatakan, UU No 2 tahun 2018 saat ini juga merupakan hasil revisi. Namun, UU itu sama sekali belum dijalankan. "Ini saja belum dijalankan kok sudah revisi lagi. Tapi prinsipnya semua sepakat. Harapan sama agar situasi politik tidak gaduh," tuturnya. Penambahan pimpinan MPR ini dilakukan demi menciptakan suasana kondusif.

Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Riza Patria menilai MPR harus mewakili seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, seluruh rakyat Indonesia direpresentasikan oleh perwakilan partai-partai yang ada di DPR, MPR, dan DPD.

"Harapannya ya MPR betul-betul mewakili seluruh elemen masyarakat," kata Riza di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9). Dia menyebut Gerindra punya sejumlah kader yang pantas mengemban jabatan pimpinan MPR. Salah satunya adalah Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani. Saat ini, Muzani merupakan Wakil Ketua MPR. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Polri Beberkan Dalang Kerusuhan Papua
Polri Beberkan Dalang Kerusuhan Papua

Berita Sejenis

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diketahui anti Pancasila. Bahkan, ada salah satu ASN yang terang-terangan pro ideologi khilafah.


Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Masyarakat semakin sadar manfaat kehadiran asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.


Terduga Teroris Siapkan Bom Kimia Beracun

Terduga Teroris Siapkan Bom Kimia Beracun

Densus 88 Antiteror Mabes Polri kembali melakukan penegakan hukum secara prefentive strike terhadap enam terduga teroris di Jawa Barat dan Jawa Tengah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!