Nasional
Share this on:

Tugas TGPF Kasus Novel Tak Diperpanjang

  • Tugas TGPF Kasus Novel Tak Diperpanjang
  • Tugas TGPF Kasus Novel Tak Diperpanjang

**JAKARTA ** - Tugas Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dinyatakan selesai. Polri tak punya rencana untuk memperpanjang tugas TGPF.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, tugas tim TGPF bentukan Kapolri ini dinyatakan selesai, per 7 Juni 2019. Dan untuk sementara tidak ada perpanjangan massa tugas. "Iya, masa tugas tim ini telah selesai, setelah 6 bulan bertugas. Adapun hasil kerjanya itu, nanti akan disampaikan," ujar perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu ini di Mabes Polri, Rabu (10/7).

Dedi mengatakan, Tim TGPF kasus Novel telah menyerahkan laporan hasil tugasnya ke Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, pada Selasa (9/7) malam kemarin. Hasil tersebut juga sudah diterima dan akan dipelajari lebih jauh oleh Kapolri.

Adapun terkait dari hasil tersebut, lanjut Dedi, seperti yang sudah disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal, akan disampaikan pada pekan depan.

"Laporan baru diterima Pak Kapolri semalam, dan lagi dipelajari. Jadi, perlu waktu 1 minggu sesuai yang sudah disampaikan Pak Kadiv. Untuk itu, beri waktu 1 minggu agar bisa disampaikan dan dijelaskan secara komprehensif hasil temuan dari kinerja tim TGPF selama 6 bulan ini," imbuh Dedi.

Dedi menambahkan, hasil investigasi tim TGPF telah menemukan fakta baru dan menarik, seperti yang sudah disampaikan juga kemarin. Namun, fakta itu perlu ditindaklanjuti dan tidak bisa dibeberkan sekarang. "Kalau sifatnya teknis tentu akan ditindaklanjuti. Maka tunggu dulu seminggu ke depan. Rekomendasi seperti apa? Kita belum tahu. Masih dipelajari dulu. Kalau rekomendasinya nanti a, b, c, d, e, maka kita tindak lanjuti," jelasnya.

Sebelumnya, Tim TGPF kasus Novel Baswedan menggelar konferensi pers di Mabes Polri sekaligus untuk menyerahkan hasil investigasinya selama enam bulan kepada Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Salah satu anggota TGPF Hendardi mengungkapkan, pihaknya menduga kasus yang dialami oleh penyidik KPK di tahun 2017 itu merupakan peristiwa bermotif politik. Tapi sayangnya, dia mengaku tidak bisa mengungkapkan lebih detail motif politik yang dimaksudnya.

"Hasilnya, nanti minggu depan akan kami sampaikan, tapi intinya kami menilai kasus ini bukan perkara biasa. Pastinya, bukan perkara pembunuhan biasa di pinggir jalan atau apa. Tapi perkara yang melibatkan, orang yang juga bisa kita kategorikan sebagai latar belakang politik," ungkapnya.

Lebih lanjut soal latar belakang politik yang dia maksud. Dia menegaskan, tidak bisa disampaikan sekarang, tapi nanti pasti akan disampaikan. "Nanti akan kami sajikan apa yang dimaksud motif politik. Ya jelas, motif itu bisa tidak cuma satu, tapi bisa beberapa yang kami sampaikan," ucapnya.

"Jadi, yang dimaksud motif politik ini dilihat dari tugas Novel sebagai orang KPK, dan ini tentu ada latar belakang politik. Selama ini dari awal perkara ini kan sudah dilempar terus persoalan untuk Polri harus mengungkap, itu kan artinya kasus inihigh profile," sambungnya.

Sementara itu, anggota tim TGPF bentukan Kapolri lainnya Hermawan Sulistyo mengakui, dalam melaksanakan tugasnya untuk mengungkap dan mencari fakta-fakta kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, pihaknya turutmemeriksa jenderal-jenderal bintang 3 kepolisian.

"Dalam kasus ini kita juga periksa jenderal-jenderal bintang 3. Dan pemeriksaan mereka semua ini didasarkan pada laporan tim yang sebelumnya menangani, sehingga siapa yang disebut, dituduh, kita periksa lagi," kata Hermawan.

Menurut sosok mantan ketua tim investigasi kerusuhan Mei 98 ini, pemeriksaan terhadap jenderal-jenderal bintang tiga baginya hal biasa. Sebab saat mengungkap kasus kerusuhan Mei 98, dirinya juga memeriksa 15 jenderal. Tapi, dia enggan mengungkap siapa sosok jenderal-jenderal yang dimaksud.

"Tapi kami menilai, kasus Novel ini memiliki perbedaan dan kesulitan yang tidak bisa disamakan dengan kasus kerusuhan Mei 1998. Sangat berbeda," ungkapnya. (mhf/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Rekonsiliasi Jangan Dibarter
Rekonsiliasi Jangan Dibarter

Berita Sejenis

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Polri tak percaya pemberitaan media terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KON


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan terus beroperasi meski Senayan telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tetap akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan oleh Undang


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2


Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Sejumlah pimpinan dan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!