Nasional
Share this on:

Tugas TGPF Kasus Novel Tak Diperpanjang

  • Tugas TGPF Kasus Novel Tak Diperpanjang
  • Tugas TGPF Kasus Novel Tak Diperpanjang

**JAKARTA ** - Tugas Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dinyatakan selesai. Polri tak punya rencana untuk memperpanjang tugas TGPF.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, tugas tim TGPF bentukan Kapolri ini dinyatakan selesai, per 7 Juni 2019. Dan untuk sementara tidak ada perpanjangan massa tugas. "Iya, masa tugas tim ini telah selesai, setelah 6 bulan bertugas. Adapun hasil kerjanya itu, nanti akan disampaikan," ujar perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu ini di Mabes Polri, Rabu (10/7).

Dedi mengatakan, Tim TGPF kasus Novel telah menyerahkan laporan hasil tugasnya ke Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, pada Selasa (9/7) malam kemarin. Hasil tersebut juga sudah diterima dan akan dipelajari lebih jauh oleh Kapolri.

Adapun terkait dari hasil tersebut, lanjut Dedi, seperti yang sudah disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal, akan disampaikan pada pekan depan.

"Laporan baru diterima Pak Kapolri semalam, dan lagi dipelajari. Jadi, perlu waktu 1 minggu sesuai yang sudah disampaikan Pak Kadiv. Untuk itu, beri waktu 1 minggu agar bisa disampaikan dan dijelaskan secara komprehensif hasil temuan dari kinerja tim TGPF selama 6 bulan ini," imbuh Dedi.

Dedi menambahkan, hasil investigasi tim TGPF telah menemukan fakta baru dan menarik, seperti yang sudah disampaikan juga kemarin. Namun, fakta itu perlu ditindaklanjuti dan tidak bisa dibeberkan sekarang. "Kalau sifatnya teknis tentu akan ditindaklanjuti. Maka tunggu dulu seminggu ke depan. Rekomendasi seperti apa? Kita belum tahu. Masih dipelajari dulu. Kalau rekomendasinya nanti a, b, c, d, e, maka kita tindak lanjuti," jelasnya.

Sebelumnya, Tim TGPF kasus Novel Baswedan menggelar konferensi pers di Mabes Polri sekaligus untuk menyerahkan hasil investigasinya selama enam bulan kepada Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Salah satu anggota TGPF Hendardi mengungkapkan, pihaknya menduga kasus yang dialami oleh penyidik KPK di tahun 2017 itu merupakan peristiwa bermotif politik. Tapi sayangnya, dia mengaku tidak bisa mengungkapkan lebih detail motif politik yang dimaksudnya.

"Hasilnya, nanti minggu depan akan kami sampaikan, tapi intinya kami menilai kasus ini bukan perkara biasa. Pastinya, bukan perkara pembunuhan biasa di pinggir jalan atau apa. Tapi perkara yang melibatkan, orang yang juga bisa kita kategorikan sebagai latar belakang politik," ungkapnya.

Lebih lanjut soal latar belakang politik yang dia maksud. Dia menegaskan, tidak bisa disampaikan sekarang, tapi nanti pasti akan disampaikan. "Nanti akan kami sajikan apa yang dimaksud motif politik. Ya jelas, motif itu bisa tidak cuma satu, tapi bisa beberapa yang kami sampaikan," ucapnya.

"Jadi, yang dimaksud motif politik ini dilihat dari tugas Novel sebagai orang KPK, dan ini tentu ada latar belakang politik. Selama ini dari awal perkara ini kan sudah dilempar terus persoalan untuk Polri harus mengungkap, itu kan artinya kasus inihigh profile," sambungnya.

Sementara itu, anggota tim TGPF bentukan Kapolri lainnya Hermawan Sulistyo mengakui, dalam melaksanakan tugasnya untuk mengungkap dan mencari fakta-fakta kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, pihaknya turutmemeriksa jenderal-jenderal bintang 3 kepolisian.

"Dalam kasus ini kita juga periksa jenderal-jenderal bintang 3. Dan pemeriksaan mereka semua ini didasarkan pada laporan tim yang sebelumnya menangani, sehingga siapa yang disebut, dituduh, kita periksa lagi," kata Hermawan.

Menurut sosok mantan ketua tim investigasi kerusuhan Mei 98 ini, pemeriksaan terhadap jenderal-jenderal bintang tiga baginya hal biasa. Sebab saat mengungkap kasus kerusuhan Mei 98, dirinya juga memeriksa 15 jenderal. Tapi, dia enggan mengungkap siapa sosok jenderal-jenderal yang dimaksud.

"Tapi kami menilai, kasus Novel ini memiliki perbedaan dan kesulitan yang tidak bisa disamakan dengan kasus kerusuhan Mei 1998. Sangat berbeda," ungkapnya. (mhf/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Rekonsiliasi Jangan Dibarter
Rekonsiliasi Jangan Dibarter

Berita Sejenis

Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah enam kali dibahas di dalam rapat terba


Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

Front Pembela Islam (FPI) menuding pemerintah Indonesia sengaja menghalang-halangi Rizieq pulang ke tanah air.



Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Sejumlah penyelenggara negara yang masuk dalam daftar 192 nama yang lolos seleksi administrasi, ternyata belum sepenuhnya memberikan laporan harta kekayaan.


PA 212 tak Lagi Bersama Prabowo

PA 212 tak Lagi Bersama Prabowo

Joko Widodo dan Prabowo Subianto telah bertemu. Keduanya sepakat mengakhiri polarisasi.


IMEI Tak Terdaftar, Ponsel Bakal Diblokir

IMEI Tak Terdaftar, Ponsel Bakal Diblokir

Peredaran ponsel ilegal (black market) yang umumnya dibanderol lebih murah dari ponsel resmi sebentar lagi tak akan bisa dinikmati masyarakat Indonesia.


Tambahan Petugas Haji Tak Terealisasi

Tambahan Petugas Haji Tak Terealisasi

Hingga kemarin (9/7) Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu hingga ada persetujuan alokasi anggaran.


Cek HP Anda, Jika Tak Ingin Aksesnya Diblokir Agustus Nanti

Cek HP Anda, Jika Tak Ingin Aksesnya Diblokir Agustus Nanti

Penyebaran smartphone pasar gelap (black market) di Pasar Indonesia makin menjadi-jadi.


BKN Harus Tuntaskan 990 Kasus Netralitas ASN saat Pilpres

BKN Harus Tuntaskan 990 Kasus Netralitas ASN saat Pilpres

adan Kepegawaian Negara (BKN) telah mendata bahwa 99,5% pelanggar netralitas ASN berstatus pegawai instansi daerah.


Moeldoko: Rekonsiliasi Tak Terlalu Penting Dibicarakan Lagi

Moeldoko: Rekonsiliasi Tak Terlalu Penting Dibicarakan Lagi

n. Namun, sampai sekarang belum menyatakan sikap resminya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!