Nasional
Share this on:

Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

  • Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet
  • Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

JAKARTA - Penganggaran untuk tunjangan guru PNS di Kementerian Agama (Kemenag) menyisakan masalah. Hingga kini belum ada kejelasan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) untuk 120.755 guru. Kemungkinan tukin tersebut baru bisa dicairkan tahun depan.

Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan tukin diberikan kepada seluruh guru PNS di Kemenag yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) atau sertifikasi. Besaran tukin untuk setiap orangnya berbeda-beda. ’’Bervariasi tergantung pangkat fungsional dan grading­-nya,’’ katanya kemarin (11/9).

Kamaruddin mengatakan tukin untuk 120 ribu lebih guru PNS Kemenag itu belum cair karena memang belum ada anggarannya. Namun Kemenag sudah mengusulkan anggaran tukin sebanyak Rp 2,9 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menjelaskan kebutuhan anggaran tukin Rp 2,9 triliun itu merupakan hasil pendataan anggaran yang valid. ’’Datanya by name by address,’’ tuturnya.

Anggaran tukin Rp 2,9 triliun itu masuk dalam usulan APBN 2019 Kemenag. Sehingga paling cepat tukin untuk 120 ribu guru PNS Kemenag baru bisa dicairkan tahun depan. Kamaruddin mengatakan permintaan resmi tambahan anggaran Rp 2,9 triliun untuk membayar tukin itu telah dilayangkan Menag Lukman Hakim Saifuddin kepada Kemenkeu dan Bappenas pada 10 Agustus lalu.

Di dalam pembahasan APBN 2019 Kemenag mendapatkan pagu anggaran Rp 62,066 triliun. Pagu anggaran itu turun Rp 975 miliar dibandingkan dengan pagu indikatif Kemenag yang semula berjumlah Rp 63,042 triliun. Kemenag berharap usulan tambahan anggaran untuk pembayaran tukin tersebut bisa diterima oleh Kemenkeu.

Wakil Ketua Komisi VIII (bidang agama) DPR Sodik Mudjahid menuturkan, urusan pembayaran tukin untuk guru PNS Kemenag tersebut sudah dibahas bersama dengan Kemenag.

’’Ya kita berharap dan berusaha begitu (tukin bisa dibayar tahun depan, Red),’’ jelas politisi Gerindra itu.

Menurut Sodik urusan pembayaran tukin dan TPG bagi guru non-PNS yang mengikuti inpassing (penyetaraan guru PNS) di Kemenag memang ada persoalan. Dia menejlaskan hasil perjuangan dan pembahasan di 2016, sejatinya sudah dialokasikan anggaran Rp 4,6 triliun. Namun dia menyebutkan pembayaran tukin masih belum tuntas dan terdapat masalah.

’’(Guru, Red) inpassing saja masih ada yang belum dikasih (tunjangan, Red),’’ pungkasnya. (wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

12 Ribu Pasukan Kawal Munajat 212

12 Ribu Pasukan Kawal Munajat 212

Umat muslim di berbagai wilayah berkumpul di Tugu Monas kemarin (21/2).


Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


Baru 393 PNS Korup Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Baru 393 PNS Korup Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Janji pemerintah untuk memberhentikan secara tidak hormat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) koruptor belum sepenuhnya terlaksana.


Alhamdulillah, Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Alhamdulillah, Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Jelang pemilu, kebijakan populis kembali dikeluarkan pemerintah. Kali ini, giliran perangkat desa yang akan mendapat “kemurahan” pemerintah.


Honorer Ingin Semua Diakomodasi

Honorer Ingin Semua Diakomodasi

Tawaran pemerintah untuk mengundang 159 ribu guru honorer K2 mengikuti tes calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) belum mendapat respon positi


Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Jumlah guru honorer K2 yang akan mengikuti tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) sudah selesai dipetakan.


Jika Tren Menguat, Rupiah Bisa ke Level Rp13 Ribu

Jika Tren Menguat, Rupiah Bisa ke Level Rp13 Ribu

Nilai tukar rupiah hingga akhir perdagangan kemarin (7/01) mempertahankan penguatan atas dolar.


Kemenag Minta Biometrik Visa Umrah Ditunda

Kemenag Minta Biometrik Visa Umrah Ditunda

Kementerian Agama (Kemenag) semakin tegas meminta supaya perekaman biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah ditunda.


Alhamdulillah, MA Cabut Batas Usia Maksimal CPNS 35 Tahun

Alhamdulillah, MA Cabut Batas Usia Maksimal CPNS 35 Tahun

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan gugatan guru honorer kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB).


Jakarta-Cikampek Macet, Cirebon-Surabaya Rawan Kecelakaan

Jakarta-Cikampek Macet, Cirebon-Surabaya Rawan Kecelakaan

Persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru sudah dilakukan. Pemerintah telah melakukan pemetaam jalur, moda, dan jumlah penumpang.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!