Nasional
Share this on:

Tunjangan Polri Naik 100 Persen, Diimbangi Sanksi Tegas

  • Tunjangan Polri Naik 100 Persen, Diimbangi Sanksi Tegas
  • Tunjangan Polri Naik 100 Persen, Diimbangi Sanksi Tegas

JAKARTA - Harapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar tunjangan kinerja personel Polri naik 100 persen dinilai wajar. Namun, jika anggota Polri terlibat pungli, narkoba, dan korupsi, maka sanksinya harus berat.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane setuju dengan keinginan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjangan kinerja anggota TNI-Polri 100%.

"Polri adalah garda terdepan penjaga keamanan dengan negara yang aman. Maka sangat pantas jika ekonomi bisa berkembang. Jadi, wajar jika gaji polisi dinaikkan 100 persen," ucap Neta S Pane saat dihubungi Fajar Indonesia Network, Kamis (11/7) kemarin.

Akan tetapi, jika harapan dari pucuk pimpinan kepolisian tanah air ini dipenuhi Presiden, maka sanksi jika anggotanya melakukan pungli, narkoba, dan korupsi harus berat. Yaitu sampai hukuman mati. "Ya ini penting, jangan sampai ketika sudah diberikan kesejahteraan masih ada oknum-oknum yang nakal. Jadi, harus ada komitmen juga," tegasnya.

Neta menyebutkan, kalau banyak negara di dunia saat ini memberikan gaji kepada aparat polisi dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan institusi lainnya. Alasannya, pemerintah menilai kalau tugas dan kerja polisi itu 24 jam penuh, dan bukan di belakang meja, serta berisiko tinggi.

Sebelumnya, Tito Karnavian berharap Pemerintah, khususnya kepada Presiden RI Jokowi bisa menaikan tunjangan kinerja anggota TNI-Polri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya 100 persen. "Ada tersimpan harapan kepada Bapak Presiden, kiranya tunjangan kinerja anggota TNI dan Polri di masa kepemimpinan 5 tahun ke depan, Insya Allah dapat meningkat menjadi 100 persen," ujarnya.

Tito dengan janjinya bersama Panglima TNI untuk siap memelihara stabilitas keamanan di dalam negeri. Agar Pemerintah dapat melaksanakan program-program pembangunan dengan lancar, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan nasional.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada empat golongan yang memiliki kisaran gaji pokok yang berbeda-beda.

Diantaranya, golongan I atau tamtama, gaji anggota Polri berada di kisaran angka Rp 1,5 juta sampai Rp 2,8 juta. Sedangkan, untuk golongan II atau bintara, anggota Polri menerima gaji mulai Rp 2 juta hingga Rp 3,8 juta.

Kemudian pada golongan III atau perwira pertama, gaji yang diterima mulai Rp 2,6 juta hingga Rp 4,5 juta.Sedangkan golongan IV terbagi menjadi dua, yakni perwira menengah mulai dari Rp 2,8 juta sampai Rp 4,9 juta. Sedangkan perwira tinggi sekitar Rp 3,1 juta sampai Rp 5,6 juta. (mhf/zul/gw/fin)


Berita Sejenis

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Polri tak percaya pemberitaan media terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengancam akan menindak perusahaan Malaysia yang menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.


Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Upaya penegakan hukum tim Satgas Gabungan TNI-Polri terhadap Kelompok Kriminal sipil bersenjata (KKSB) berujung tertembaknya tujuh warga sipil, di Kampung Olenk


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono


Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Pemerintah diminta lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok radikal. Jangan sampai paham tersebut dibiarkan berkembang.


1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

Polri masih menempatkan 18 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.800 personel Brimob bersiaga di Papua Barat.


Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres

Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres

Kekuatan DPR bisa tak berfungsi, jika Presiden Joko Widodo tegas menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak mengeluarkan surat pr


Polri Telusuri Dugaan ISIS Ikut Bermain di Papua

Polri Telusuri Dugaan ISIS Ikut Bermain di Papua

Kelompok yang berafiliasi ke ISIS disebut-sebut ikut bermain memicu kerusuhan di Bumi Cenderawasih.


Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas

Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat regulasi baru terkait penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN).


Dianggap Mengarah Seks Bebas, Disertasi Abdul Aziz Ditentang

Dianggap Mengarah Seks Bebas, Disertasi Abdul Aziz Ditentang

DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) tidak tutup mata dan segera mengambil tindakan tegas terkait disertasi Abdul Aziz.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!