Nasional
Share this on:

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

  • Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi
  • Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Ilustrasi.

JAKARTA - Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar. Aksi mogok ini rencananya digelar selama 14 hari atau hingga 30 Oktober nanti. Tuntutan mereka tetap sama yakni meminta pendaftaran CPNS baru 2018 dihentikan.

Diantara kelompok guru yang bakal menggelar mogok mengajar adalah Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI). Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) FPHI Muhammad Nur Rambe mengatakan lokasi mogok mengajar ada di beberapa daerah. Diantaranya di Purbalingga, Wonogiri, Depok, Kabupaten Tangerang, dan Pandeglang.

Nur menjelaskan aksi mogok mengajar diambil karena tuntutan mereka tidak direspon oleh pemerintah. Dia menjelaskan ketika digelar pertemuan dengan Kementerian PAN-RB pada 14 September lalu tidak ada titik temu. Kemudian pada saat digelar demonstrasi pada 17 September di Istana Negara juga tidak ada keputusan.

Dia mengatakan mereka tetap menutntut supaya Permen PAN-RB 36/2018 tentang pelaksanaan CPNS 2018 dibatalkan. Sebab peraturan tersebut membatasi usia pendaftaran CPNS baru maksimal 35 tahun. ’’Sementara banyak guru honorer K2 yang usianya lebih dari 35 tahun,’’ katanya kemarin (14/10).

Menurut Nur mereka sudah menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review Permen PAN-RB 36/2018 ke Mahkamah Agung. Dia menegaskan masih menuntut supaya peraturan tersebut dicabut. Selain itu juga meminta pendaftaran CPNS baru tahun ini ditunda atau dibatalkan.

Dia juga kecewa karena pemerintah belum bisa menuntaskan urusan tenaga honorer K2. Janji pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer K2 untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sampai sekarang juga belum konkrit. Nur juga mengatakan kegiatan belajar selama guru honorer mogok kerja, bisa ditangani oleh guru PNS.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menyayangkan aksi mogok yang dilakukan oleh guru honorer. ”Kami sudah lakukan konsolidasi,” ucapnya. Sikap pemerintah menurut Didik sudah jelas. Keputusan tersebut sudah yang terbaik dalam berpihak dengan guru honorer.

Didik menjelaskan bahwa mereka yang tidak bisa masuk dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bisa mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). CPNS memang mensyaratkan batas maksimal usianya 35 tahun. Sedangkan PPPK bisa untuk mereka yang akan pensiun. Setidaknya dua tahun sebelum pensiun.

”Jika tidak lulus, kami himbau ke pemda untuk mengangkat. Nanti digaji sesuai UMR,” ucapnya. (lyn/wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Honorer Ingin Semua Diakomodasi

Honorer Ingin Semua Diakomodasi

Tawaran pemerintah untuk mengundang 159 ribu guru honorer K2 mengikuti tes calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) belum mendapat respon positi


Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Jumlah guru honorer K2 yang akan mengikuti tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) sudah selesai dipetakan.


Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

Target kepersertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional untuk 95 persen penduduk tidak tercapai awal tahun ini.


Vigit Waluyo Disanksi Seumur Hidup

Vigit Waluyo Disanksi Seumur Hidup

Gerak langkah Vigit Waluyo (VW) di kancah persepakbolaan tanah air bakal tidak seleluasa sebelumnya. Makin terisolasi. Bahkan bisa jadi tamat.


Alhamdulillah, MA Cabut Batas Usia Maksimal CPNS 35 Tahun

Alhamdulillah, MA Cabut Batas Usia Maksimal CPNS 35 Tahun

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan gugatan guru honorer kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB).


Bulog Minta Tidak Ada Impor di 2019

Bulog Minta Tidak Ada Impor di 2019

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menginginkan agar pemerintah tidak menerbitkan ijin kuota impor beras di tahun 2019 mendatang.


Rekomendasikan Bentuk TGPF Novel

Rekomendasikan Bentuk TGPF Novel

Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pemantauan terhadap kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan dianggap tidak bertaji.


Jalan Gubeng Ditarget 5 Hari Bisa Dilewati Lagi

Jalan Gubeng Ditarget 5 Hari Bisa Dilewati Lagi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji segera memperbaiki badan jalan yang ambles di Jalan Raya Gubeng, Surabaya.


Tak Ada Negosiasi dengan KKSB

Tak Ada Negosiasi dengan KKSB

Ancaman dan gangguan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) tidak lantas membuat pemerintah mengubah sikap.


Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan tahap kedua, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih tidak di tempat asalnya.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!