Nasional
Share this on:

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

  • Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi
  • Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Ilustrasi.

JAKARTA - Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar. Aksi mogok ini rencananya digelar selama 14 hari atau hingga 30 Oktober nanti. Tuntutan mereka tetap sama yakni meminta pendaftaran CPNS baru 2018 dihentikan.

Diantara kelompok guru yang bakal menggelar mogok mengajar adalah Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI). Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) FPHI Muhammad Nur Rambe mengatakan lokasi mogok mengajar ada di beberapa daerah. Diantaranya di Purbalingga, Wonogiri, Depok, Kabupaten Tangerang, dan Pandeglang.

Nur menjelaskan aksi mogok mengajar diambil karena tuntutan mereka tidak direspon oleh pemerintah. Dia menjelaskan ketika digelar pertemuan dengan Kementerian PAN-RB pada 14 September lalu tidak ada titik temu. Kemudian pada saat digelar demonstrasi pada 17 September di Istana Negara juga tidak ada keputusan.

Dia mengatakan mereka tetap menutntut supaya Permen PAN-RB 36/2018 tentang pelaksanaan CPNS 2018 dibatalkan. Sebab peraturan tersebut membatasi usia pendaftaran CPNS baru maksimal 35 tahun. ’’Sementara banyak guru honorer K2 yang usianya lebih dari 35 tahun,’’ katanya kemarin (14/10).

Menurut Nur mereka sudah menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review Permen PAN-RB 36/2018 ke Mahkamah Agung. Dia menegaskan masih menuntut supaya peraturan tersebut dicabut. Selain itu juga meminta pendaftaran CPNS baru tahun ini ditunda atau dibatalkan.

Dia juga kecewa karena pemerintah belum bisa menuntaskan urusan tenaga honorer K2. Janji pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer K2 untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sampai sekarang juga belum konkrit. Nur juga mengatakan kegiatan belajar selama guru honorer mogok kerja, bisa ditangani oleh guru PNS.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menyayangkan aksi mogok yang dilakukan oleh guru honorer. ”Kami sudah lakukan konsolidasi,” ucapnya. Sikap pemerintah menurut Didik sudah jelas. Keputusan tersebut sudah yang terbaik dalam berpihak dengan guru honorer.

Didik menjelaskan bahwa mereka yang tidak bisa masuk dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bisa mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). CPNS memang mensyaratkan batas maksimal usianya 35 tahun. Sedangkan PPPK bisa untuk mereka yang akan pensiun. Setidaknya dua tahun sebelum pensiun.

”Jika tidak lulus, kami himbau ke pemda untuk mengangkat. Nanti digaji sesuai UMR,” ucapnya. (lyn/wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

6 Mei Awal Puasa, Idul Fitri Tahun Ini Bersamaan Lagi

6 Mei Awal Puasa, Idul Fitri Tahun Ini Bersamaan Lagi

Lebaran bersamaan. Sinyal ini mengemuka setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merilis 1 Ramadan 1440 Hijriah/2019 jatuh, Senin (6/5) mendatang.


OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tergesa-gesa dalam menyampaikan infromasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di kawasan BSD City, Se


OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Belum juga reda kasus penangkapan dugaan seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI, Romahurmuziy alias Romy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali


Baku Tembak dengan KKSB, Seorang Polisi Gugur Lagi di Nduga

Baku Tembak dengan KKSB, Seorang Polisi Gugur Lagi di Nduga

Bumi Cenderawasih belum sepenuhnya bebas dari aksi kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).


Pengumuman PPPK Ditunggu

Pengumuman PPPK Ditunggu

Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian harap bersabar.


Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Menjelang kampanye terbuka Minggu (24/3) sampai Sabtu (13/4) mendatang, pemerintah memastikan kesiapan seluruh unsur yang punya tanggung jawab terhadap agenda t


Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan Presiden Joko Widodo tidak perlu cuti.


Pemilu 34 Hari Lagi, Web KPU Sering Diserang Hacker

Pemilu 34 Hari Lagi, Web KPU Sering Diserang Hacker

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui jika website resmi penyelenggara Pemilu pernah coba diretas beberapa kali.


Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo.


Klaim Semua Keluarga Besar Uno di Gorontalo Dukung Jokowi Tidak Benar

Klaim Semua Keluarga Besar Uno di Gorontalo Dukung Jokowi Tidak Benar

Dukungan masyarakat Gorontalo bakal kian besar untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!