Nasional
Share this on:

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

  • Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi
  • Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Ilustrasi.

JAKARTA - Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar. Aksi mogok ini rencananya digelar selama 14 hari atau hingga 30 Oktober nanti. Tuntutan mereka tetap sama yakni meminta pendaftaran CPNS baru 2018 dihentikan.

Diantara kelompok guru yang bakal menggelar mogok mengajar adalah Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI). Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) FPHI Muhammad Nur Rambe mengatakan lokasi mogok mengajar ada di beberapa daerah. Diantaranya di Purbalingga, Wonogiri, Depok, Kabupaten Tangerang, dan Pandeglang.

Nur menjelaskan aksi mogok mengajar diambil karena tuntutan mereka tidak direspon oleh pemerintah. Dia menjelaskan ketika digelar pertemuan dengan Kementerian PAN-RB pada 14 September lalu tidak ada titik temu. Kemudian pada saat digelar demonstrasi pada 17 September di Istana Negara juga tidak ada keputusan.

Dia mengatakan mereka tetap menutntut supaya Permen PAN-RB 36/2018 tentang pelaksanaan CPNS 2018 dibatalkan. Sebab peraturan tersebut membatasi usia pendaftaran CPNS baru maksimal 35 tahun. ’’Sementara banyak guru honorer K2 yang usianya lebih dari 35 tahun,’’ katanya kemarin (14/10).

Menurut Nur mereka sudah menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review Permen PAN-RB 36/2018 ke Mahkamah Agung. Dia menegaskan masih menuntut supaya peraturan tersebut dicabut. Selain itu juga meminta pendaftaran CPNS baru tahun ini ditunda atau dibatalkan.

Dia juga kecewa karena pemerintah belum bisa menuntaskan urusan tenaga honorer K2. Janji pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer K2 untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sampai sekarang juga belum konkrit. Nur juga mengatakan kegiatan belajar selama guru honorer mogok kerja, bisa ditangani oleh guru PNS.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menyayangkan aksi mogok yang dilakukan oleh guru honorer. ”Kami sudah lakukan konsolidasi,” ucapnya. Sikap pemerintah menurut Didik sudah jelas. Keputusan tersebut sudah yang terbaik dalam berpihak dengan guru honorer.

Didik menjelaskan bahwa mereka yang tidak bisa masuk dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bisa mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). CPNS memang mensyaratkan batas maksimal usianya 35 tahun. Sedangkan PPPK bisa untuk mereka yang akan pensiun. Setidaknya dua tahun sebelum pensiun.

”Jika tidak lulus, kami himbau ke pemda untuk mengangkat. Nanti digaji sesuai UMR,” ucapnya. (lyn/wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Harapan agar Merpati bisa terbang lagi semakin mendekati kenyataan.


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

Selang empat tahun sejak berhenti beroperasi, perusahaan maskapai Merpati Nusantara Airline disebut akan kembali mengudara pada tahun 2019 mendatang.


Angkut Durian 2 Ton, Penumpang Sriwijaya Air Turun Lagi

Angkut Durian 2 Ton, Penumpang Sriwijaya Air Turun Lagi

Keberangkatan pesawat Sriwijaya Air rute Bengkulu–Jakarta harus tertunda kemarin (6/11).


Demo Lagi, Ini Lima Tuntutan Massa Bela Tauhid

Demo Lagi, Ini Lima Tuntutan Massa Bela Tauhid

Sekelompok masa kembali menggelar aksi bela bendera tauhid di sekitaran tugu Monas kemarin (2/11).


Bagian Kotak Hitam Lion Air Akan Diteliti di Indonesia

Bagian Kotak Hitam Lion Air Akan Diteliti di Indonesia

Penyebab jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610 sebentar lagi akan terungkap.


Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Tawaran pemerintah untuk menyediakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang tidak terakomodir dalam pendaftaran CPNS ditolak.


MA Batalkan Tiga Peraturan BPJS Kesehatan

MA Batalkan Tiga Peraturan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan sudah tidak bisa menghindar lagi terkait desakan pembatalan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes).


15 Guru dan Tenaga Medis Disandera KKSB

15 Guru dan Tenaga Medis Disandera KKSB

Langkah pemerintah menangani kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) perlu diperbaiki.


Penyidikan dan Pembangunan Meikarta Terpisah

Penyidikan dan Pembangunan Meikarta Terpisah

Penyidikan dugaan suap perizinan proyek Meikarta tidak perlu sampai menghambat pengerjaan proyek.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!