Nasional
Share this on:

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

  • Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi
  • Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Ilustrasi.

JAKARTA - Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar. Aksi mogok ini rencananya digelar selama 14 hari atau hingga 30 Oktober nanti. Tuntutan mereka tetap sama yakni meminta pendaftaran CPNS baru 2018 dihentikan.

Diantara kelompok guru yang bakal menggelar mogok mengajar adalah Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI). Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) FPHI Muhammad Nur Rambe mengatakan lokasi mogok mengajar ada di beberapa daerah. Diantaranya di Purbalingga, Wonogiri, Depok, Kabupaten Tangerang, dan Pandeglang.

Nur menjelaskan aksi mogok mengajar diambil karena tuntutan mereka tidak direspon oleh pemerintah. Dia menjelaskan ketika digelar pertemuan dengan Kementerian PAN-RB pada 14 September lalu tidak ada titik temu. Kemudian pada saat digelar demonstrasi pada 17 September di Istana Negara juga tidak ada keputusan.

Dia mengatakan mereka tetap menutntut supaya Permen PAN-RB 36/2018 tentang pelaksanaan CPNS 2018 dibatalkan. Sebab peraturan tersebut membatasi usia pendaftaran CPNS baru maksimal 35 tahun. ’’Sementara banyak guru honorer K2 yang usianya lebih dari 35 tahun,’’ katanya kemarin (14/10).

Menurut Nur mereka sudah menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review Permen PAN-RB 36/2018 ke Mahkamah Agung. Dia menegaskan masih menuntut supaya peraturan tersebut dicabut. Selain itu juga meminta pendaftaran CPNS baru tahun ini ditunda atau dibatalkan.

Dia juga kecewa karena pemerintah belum bisa menuntaskan urusan tenaga honorer K2. Janji pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer K2 untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sampai sekarang juga belum konkrit. Nur juga mengatakan kegiatan belajar selama guru honorer mogok kerja, bisa ditangani oleh guru PNS.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menyayangkan aksi mogok yang dilakukan oleh guru honorer. ”Kami sudah lakukan konsolidasi,” ucapnya. Sikap pemerintah menurut Didik sudah jelas. Keputusan tersebut sudah yang terbaik dalam berpihak dengan guru honorer.

Didik menjelaskan bahwa mereka yang tidak bisa masuk dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bisa mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). CPNS memang mensyaratkan batas maksimal usianya 35 tahun. Sedangkan PPPK bisa untuk mereka yang akan pensiun. Setidaknya dua tahun sebelum pensiun.

”Jika tidak lulus, kami himbau ke pemda untuk mengangkat. Nanti digaji sesuai UMR,” ucapnya. (lyn/wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan kembali ke Partai Gerindra. Dia mengumumkan comeback-nya ke dunia politik melalui video yang diunggah di media sos


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Wiranto Ditusuk Pisau, Salah Seorang Penyerangnya Perempuan

Wiranto Ditusuk Pisau, Salah Seorang Penyerangnya Perempuan

Menko Polhukam Wiranto diserang dan ditusuk menggunakan pisau oleh orang tidak dikenal, ketika berkunjung ke Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).


Pasal Makar Digugat ke MK

Pasal Makar Digugat ke MK

Dianggap tidak melindungi Pancasila dari pihak yang menyerukan untuk mengganti dasar negara, pasal makar akan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).


Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!