Nasional
Share this on:

Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

  • Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok
  • Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp1,48 triliun untuk dana talangan BPJS Kesehatan. Dana itu melengkapi dana talangan BPJS Kesehatan yang berasal dari APBN Rp4,9 triliun dan pajak rokok Rp1,1 triliun.

DBH-CHT merupakan dana dari cukai rokok yang diterima negara. Pemerintah mentransfer DBH-CHT ke daerah-daerah penghasil cukai rokok, semisal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Porsi dana DBH-CHT yang ditransfer itu sebesar 2 persen dari penerimaan cukai yang terkumpul di pemerintah pusat.

Dengan begitu, dana talangan BPJS Kesehatan yang diambil dari DBH-CHT adalah dana milik daerah. "Itu (diambil dari) alokasi APBD," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Sebelum mentransfer DBH-CHT ke daerah, pemerintah terlebih dulu memungut biaya untuk dana talangan BPJS Kesehatan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, ketidakdisiplinan pemda dalam mengelola APBD menjadi celah bagi pemerintah pusat untuk mengambil dana talangan dari sektor tersebut.

Pria yang akrab disapa Pras itu menjelaskan, masih banyak permasalahan dalam implementasi belanja daerah yang berasal dari dana DBH-CHT dan pajak rokok. Masalah tersebut, misalnya, administrasi sampai pengawasan. Yang pada akhirnya membuat realisasi belanja daerah kurang maksimal.

"Di saat yang sama terdapat masalah pendanaan BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, menjadikan DBH-CHT dan pajak rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS Kesehatan merupakan solusi yang tepat dan cermat," kata Pras.

Pemerintah, kata Yustinus, sebaiknya tidak hanya bergantung dari DBH-CHT dan pajak rokok saja jika ingin menambal BPJS Kesehatan dengan dana yang lebih besar. "Karenanya, ekstensifikasi objek cukai menjadi kebutuhan yang amat mendesak sebagai upaya perluasan sumber pembiayaan," ujarnya.

Solusi yang dapat dilakukan pemerintah misalnya ekstensifikasi cukai ke beberapa objek, seperti tempat hiburan dan minuman tidak beralkohol. Hal ini telah banyak dilakukan di banyak negara lain di dunia.

Bantuan dana dari pemerintah rencananya akan diberikan bertahap. Besok (24/9) pemerintah menggelontorkan Rp 4,9 triliun dari APBN. Selanjutnya pada Oktober dan Januari 2019 akan turun secara bertahap dana dari pajak rokok yang totalnya mencapai Rp 1,1 T. Melihat hal ini BPJS Kesehatan merespon positif.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan beberapa langkah yang dapat membantu keuangan perusahaan pasca suntikan dana dari pemerintah. Salah satu yg dikembangkan adalah Supply Chain Financing (SCF).

Program itu untuk menjaga likuiditas fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS. ”Ini SCF dikembangkan dengan bank-bank nasional dan daerah,” ungkapnya kemarin.

Program SCF merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan faskes mitra BPJS Kesehatan melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. Iqbal berharap dengan SCF ini dapat mempermudah kemitraan BPJS Kesehatan dengan faskes.

elain itu, BPJS Kesehatan juga akan menata layanan kesehatan dengan berkoordinasi dengan organisasi profesi kesehatan dan Kementerian Kesehatan. ”Sesuai arahan rapat tinjauan manajemen (RTM) kan diminta mengatur rujukan dan program rujuk balik (PRB),” ujarnya. (rin/lyn/ttg/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jakarta-Surabaya Tersambung, Waspada Ngebut di Tol Lurus

Jakarta-Surabaya Tersambung, Waspada Ngebut di Tol Lurus

Natal dan Tahun Baru (Nataru) diprediksi berbeda dari biasanya.


BPJS Kesehatan Masih Butuh 60 Juta Peserta untuk Penuhi Target UHC

BPJS Kesehatan Masih Butuh 60 Juta Peserta untuk Penuhi Target UHC

Target universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan universal per 1 Januari 2019 sulit terkejar.


Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Polisi masih terus menyelidiki kasus perusakan dan penyerangan Mapolsek Ciracas pada Rabu dinihari (12/12).


Kakak-Adik Tertimbun Longsor 2 Meter

Kakak-Adik Tertimbun Longsor 2 Meter

Tiga desa di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dilanda longsor dan banjir bandang, Senin malam (10/12).


TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

Upaya petugas gabungan TNI dan Polri mencari lima korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) berbuah hasil.


Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ikut merespons kabar beredarnya blanko atau kartu bahan baku e-KTP di pasaran.


BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar.


15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

Pasukan gabungan TNI dan Polri terus berusaha masuk wilayah Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Rabu (5/12).


Dua Merk Obat Darah Tinggi Ditarik

Dua Merk Obat Darah Tinggi Ditarik

Insaar tablet 50 mg dan Acentensa Tablet Salut Selaput 50 mg yang merupakan obat antihipertensi ditarik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).


Rektorat dan Kantor Yayasan Undar Ikut Dilalap Api

Rektorat dan Kantor Yayasan Undar Ikut Dilalap Api

Kebakaran melanda salah satu gedung di kampus Universitas Darul Ulum (Undar), Jombang, Jawa Timur, tadi malam.



Berita Hari Ini

IKLAN ARIP

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!