Nasional
Share this on:

Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

  • Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok
  • Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp1,48 triliun untuk dana talangan BPJS Kesehatan. Dana itu melengkapi dana talangan BPJS Kesehatan yang berasal dari APBN Rp4,9 triliun dan pajak rokok Rp1,1 triliun.

DBH-CHT merupakan dana dari cukai rokok yang diterima negara. Pemerintah mentransfer DBH-CHT ke daerah-daerah penghasil cukai rokok, semisal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Porsi dana DBH-CHT yang ditransfer itu sebesar 2 persen dari penerimaan cukai yang terkumpul di pemerintah pusat.

Dengan begitu, dana talangan BPJS Kesehatan yang diambil dari DBH-CHT adalah dana milik daerah. "Itu (diambil dari) alokasi APBD," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Sebelum mentransfer DBH-CHT ke daerah, pemerintah terlebih dulu memungut biaya untuk dana talangan BPJS Kesehatan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, ketidakdisiplinan pemda dalam mengelola APBD menjadi celah bagi pemerintah pusat untuk mengambil dana talangan dari sektor tersebut.

Pria yang akrab disapa Pras itu menjelaskan, masih banyak permasalahan dalam implementasi belanja daerah yang berasal dari dana DBH-CHT dan pajak rokok. Masalah tersebut, misalnya, administrasi sampai pengawasan. Yang pada akhirnya membuat realisasi belanja daerah kurang maksimal.

"Di saat yang sama terdapat masalah pendanaan BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, menjadikan DBH-CHT dan pajak rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS Kesehatan merupakan solusi yang tepat dan cermat," kata Pras.

Pemerintah, kata Yustinus, sebaiknya tidak hanya bergantung dari DBH-CHT dan pajak rokok saja jika ingin menambal BPJS Kesehatan dengan dana yang lebih besar. "Karenanya, ekstensifikasi objek cukai menjadi kebutuhan yang amat mendesak sebagai upaya perluasan sumber pembiayaan," ujarnya.

Solusi yang dapat dilakukan pemerintah misalnya ekstensifikasi cukai ke beberapa objek, seperti tempat hiburan dan minuman tidak beralkohol. Hal ini telah banyak dilakukan di banyak negara lain di dunia.

Bantuan dana dari pemerintah rencananya akan diberikan bertahap. Besok (24/9) pemerintah menggelontorkan Rp 4,9 triliun dari APBN. Selanjutnya pada Oktober dan Januari 2019 akan turun secara bertahap dana dari pajak rokok yang totalnya mencapai Rp 1,1 T. Melihat hal ini BPJS Kesehatan merespon positif.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan beberapa langkah yang dapat membantu keuangan perusahaan pasca suntikan dana dari pemerintah. Salah satu yg dikembangkan adalah Supply Chain Financing (SCF).

Program itu untuk menjaga likuiditas fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS. ”Ini SCF dikembangkan dengan bank-bank nasional dan daerah,” ungkapnya kemarin.

Program SCF merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan faskes mitra BPJS Kesehatan melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. Iqbal berharap dengan SCF ini dapat mempermudah kemitraan BPJS Kesehatan dengan faskes.

elain itu, BPJS Kesehatan juga akan menata layanan kesehatan dengan berkoordinasi dengan organisasi profesi kesehatan dan Kementerian Kesehatan. ”Sesuai arahan rapat tinjauan manajemen (RTM) kan diminta mengatur rujukan dan program rujuk balik (PRB),” ujarnya. (rin/lyn/ttg/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilpres dan Pileg Harus Dipisah

Pilpres dan Pileg Harus Dipisah

Pelaksanaan pemilu 2019 menyisakan banyak persoalan, muncul desakan agar pilpres dan pileg dipisah.


Rekonsiliasi Masih Alot, Moeldoko Sebut Ada Kelompok yang Tidak Terima

Rekonsiliasi Masih Alot, Moeldoko Sebut Ada Kelompok yang Tidak Terima

Sejumlah pihak disinyalir belum bisa menerima rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.


Medan Merdeka Ditutup, Ribuan Massa Gelar Aksi Balas Orasi

Medan Merdeka Ditutup, Ribuan Massa Gelar Aksi Balas Orasi

Jalan menuju MK ditutup barrier dan kawat berduri. Massa aksi hanya bisa berkumpul di sekitar patung kuda.


Jokowi dan Prabowo Dipastikan Tidak Hadir di MK

Jokowi dan Prabowo Dipastikan Tidak Hadir di MK

Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga dipastikan tidak hadir dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6) hari ini.


Kongres V PDIP Hanya Penegasan Posisi Megawati Soekarnoputri

Kongres V PDIP Hanya Penegasan Posisi Megawati Soekarnoputri

Para kader PDIP diklaim masih solid mendukung Megawati Soekarnoputri tetap sebagai ketua umum.


Putusan Hakim MK Berdasarkan Bukti dan Fakta

Putusan Hakim MK Berdasarkan Bukti dan Fakta

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) kembali digelar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (25/6) kemarin.


Sistem Zonasi Diberlakukan untuk Guru

Sistem Zonasi Diberlakukan untuk Guru

Selain PPDB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menerapkan sistem zonasi dalam pendistribusian guru.


Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Pilkada serentak akan digelar 2020 mendatang. Partai politik (parpol) diminta menyiapkan dan mengajukan calon terbaiknya.


Prabowo- Sandi Akan Legowo, Pendukungnya Diminta Terima Hasil MK

Prabowo- Sandi Akan Legowo, Pendukungnya Diminta Terima Hasil MK

Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dipastikan akan menerima apa pun hasil di MK.


Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan GNPF berencana mengadakan aksi massa sekaligus halalbihalal di sekitar gedung MK, 25-28 Juni.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!