Nasional
Share this on:

Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

  • Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok
  • Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp1,48 triliun untuk dana talangan BPJS Kesehatan. Dana itu melengkapi dana talangan BPJS Kesehatan yang berasal dari APBN Rp4,9 triliun dan pajak rokok Rp1,1 triliun.

DBH-CHT merupakan dana dari cukai rokok yang diterima negara. Pemerintah mentransfer DBH-CHT ke daerah-daerah penghasil cukai rokok, semisal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Porsi dana DBH-CHT yang ditransfer itu sebesar 2 persen dari penerimaan cukai yang terkumpul di pemerintah pusat.

Dengan begitu, dana talangan BPJS Kesehatan yang diambil dari DBH-CHT adalah dana milik daerah. "Itu (diambil dari) alokasi APBD," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Sebelum mentransfer DBH-CHT ke daerah, pemerintah terlebih dulu memungut biaya untuk dana talangan BPJS Kesehatan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, ketidakdisiplinan pemda dalam mengelola APBD menjadi celah bagi pemerintah pusat untuk mengambil dana talangan dari sektor tersebut.

Pria yang akrab disapa Pras itu menjelaskan, masih banyak permasalahan dalam implementasi belanja daerah yang berasal dari dana DBH-CHT dan pajak rokok. Masalah tersebut, misalnya, administrasi sampai pengawasan. Yang pada akhirnya membuat realisasi belanja daerah kurang maksimal.

"Di saat yang sama terdapat masalah pendanaan BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, menjadikan DBH-CHT dan pajak rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS Kesehatan merupakan solusi yang tepat dan cermat," kata Pras.

Pemerintah, kata Yustinus, sebaiknya tidak hanya bergantung dari DBH-CHT dan pajak rokok saja jika ingin menambal BPJS Kesehatan dengan dana yang lebih besar. "Karenanya, ekstensifikasi objek cukai menjadi kebutuhan yang amat mendesak sebagai upaya perluasan sumber pembiayaan," ujarnya.

Solusi yang dapat dilakukan pemerintah misalnya ekstensifikasi cukai ke beberapa objek, seperti tempat hiburan dan minuman tidak beralkohol. Hal ini telah banyak dilakukan di banyak negara lain di dunia.

Bantuan dana dari pemerintah rencananya akan diberikan bertahap. Besok (24/9) pemerintah menggelontorkan Rp 4,9 triliun dari APBN. Selanjutnya pada Oktober dan Januari 2019 akan turun secara bertahap dana dari pajak rokok yang totalnya mencapai Rp 1,1 T. Melihat hal ini BPJS Kesehatan merespon positif.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan beberapa langkah yang dapat membantu keuangan perusahaan pasca suntikan dana dari pemerintah. Salah satu yg dikembangkan adalah Supply Chain Financing (SCF).

Program itu untuk menjaga likuiditas fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS. ”Ini SCF dikembangkan dengan bank-bank nasional dan daerah,” ungkapnya kemarin.

Program SCF merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan faskes mitra BPJS Kesehatan melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. Iqbal berharap dengan SCF ini dapat mempermudah kemitraan BPJS Kesehatan dengan faskes.

elain itu, BPJS Kesehatan juga akan menata layanan kesehatan dengan berkoordinasi dengan organisasi profesi kesehatan dan Kementerian Kesehatan. ”Sesuai arahan rapat tinjauan manajemen (RTM) kan diminta mengatur rujukan dan program rujuk balik (PRB),” ujarnya. (rin/lyn/ttg/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ledakan Petasan Jangan Dikaitkan Politik

Ledakan Petasan Jangan Dikaitkan Politik

Ledakan petasan yang terjadi saat debat calon presiden (Debat capres) masih diselidiki.


Ledakan di Lokasi Debat ternyata Hanya Petasan

Ledakan di Lokasi Debat ternyata Hanya Petasan

Suara ledakan terdengar di dekat Parkir Timur Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, tadi malam.


Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Minggu lusa dua calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kembali head-to-head di forum debat.


Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Presiden Joko Widodo memastikan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi kewajiban pemerintah dibayarkan awal waktu.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Kenaikan harga tiket pesawat yang berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang dan penurunan minat wisatawan akan dikaji Presiden Joko Widodo.


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


Peneror Pembakaran Motor dan Mobil Diduga Kelompok Terlatih

Peneror Pembakaran Motor dan Mobil Diduga Kelompok Terlatih

Teror bakar kendaraan di Semarang dan sekitarnya diduga dilakukan kelompok profesional dan terlatih.


Sebulan 175 Hoaks

Sebulan 175 Hoaks

175 konten hoaks terdeteksi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepanjang bulan Januari 2019.


Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Kementerian Hukum dan HAM kini mengkaji kemungkinan pencabutan remisi untuk I Nyoman Susrama, otak pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra P



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!