Nasional
Share this on:

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

  • Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian
  • Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

WASHINGTON - Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya. Dalam pernyataan yang disiarkan, Rabu (16/10), Twitter mengungkapkan, para pemimpin dunia tidak berada di atas aturan yang sudah dibuat perusahaan.

Pesan-pesan yang melanggar layanan dari akun mereka akan dihapus atau diturunkan dari platform. "Kami ingin memperjelas bahwa akun para pemimpin dunia tidak sepenuhnya berada di atas aturan kami," kata perusahaan itu dalam sebuah posting blog, seperti dilaporkan kembali AFP, Rabu (16/10) kemarin.

Disebutkan, Twitter punya hak untuk mengambil tindakan penegakan hukum terkait dengan cuitan yang menyinggung, terutama ancaman kekerasan. Penegasan ini disampaikan, di tengah tekanan kuat yang dihadapi Facebook karena membiarkan pernyataan salah dan menyesatkan dari para pemimpin dan pejabat negara.

Twitter juga menegaskan, akan mengambil tindakan terhadap akun apa pun yang mempromosikan terorisme atau ancaman kekerasan yang disampaikan secara jelas dan langsung, serta penyertaan informasi pribadi, seperti alamat rumah atau nomor telepon.

Tak hanya itu, Twitter juga akan menindak posting-an foto atau video seseorang tanpa persetujuan serta posting-an terkait dengan eksploitasi seksual anak atau mempromosikan untuk melukai diri sendiri. Namun, untuk penyampaian materi politik, Twitter belum mengubah kebijakan yang dibuat Juni 2019 atau masih membolehkan.

Cuitan seorang pemimpin dunia yang melanggar aturan Twitter, namun di dalamnya berisi kepentingan publik yang jelas seperti informasi tertentu yang harus diketahui secara umum oleh follower, maka tidak akan dihapus. "Tujuan kami adalah untuk menegakkan aturan secara bijaksana dan tidak memihak," kata Twitter.

"Melalui pemilihan kritis dan perubahan dinamika politik di seluruh dunia, kami menyadari sedang beroperasi dalam budaya politik yang semakin kompleks dan terpolarisasi. Ini adalah tantangan yang terus berkembang dan kami akan menjaga kebijakan dan pendekatan kami sesuai masukan," bunyi pernyataan. (der/zul/afp/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Kemendikbud akan melakukan seleksi ketat untuk mencari calon guru andal melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri.


Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada awal Januari 2020.


Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Pendaftaran secara online calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka, Senin (11/11) hari ini.


Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN

Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN

Kemenristek akan tetap mempersiapkan opsi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan listrik masa depan.


Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Disubsidi

Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Disubsidi

Pemerintah akan memberikan subsidi bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III.


Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI yang telah dihapus sejak 20 tahun silam.


441.148 Eselon III Hingga V Akan Disederhanakan

441.148 Eselon III Hingga V Akan Disederhanakan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut ada tiga langkah yang akan dilakukan untuk menjadikan birokrasi lebih ramping dan efe


Nilai UN sebagai Syarat Kelulusan Akan Dikaji Lagi

Nilai UN sebagai Syarat Kelulusan Akan Dikaji Lagi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) masih akan digelar pada 2020.


Jokowi Kuatir Indonesia Akan Krisis Ekonomi

Jokowi Kuatir Indonesia Akan Krisis Ekonomi

Managing Direktur IMF yang baru Kristalina memberikan sebuah warning, Jokowi hati-hati dalam kelola baik moneter atau fiskal.


Kebangetan, Pacul Saja kok Diimpor

Kebangetan, Pacul Saja kok Diimpor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang suka mengimpor barang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!