Nasional
Share this on:

Uang di Laci Meja Menag Teridentifikasi

  • Uang di Laci Meja Menag Teridentifikasi
  • Uang di Laci Meja Menag Teridentifikasi

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap besaran uang yang mereka sita dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Uang tersebut diduga disita terkait dengan kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kemenag yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, uang tersebut disita dari laci meja kerja Menteri Lukman. Ada pun nilai yang berhasil teridentifikasi yaitu berjumlah Rp180 juta dan USD30 ribu.

"Jumlah uang yang ditemukan di laci meja kerja di ruang Menteri Agama tersebut sekitar Rp180 juta dan USD30 ribu. Kami melakukan penyitaan terhadap uang tersebut dan dokumen-dokumen yang relevan dengan perkara di Kemenag dan PPP," ujar Febri kepada wartawan di kantornya, Selasa (19/3).

Sebelumnya, tim KPK bergerak cepat menangani perkara dengan melakukan penggeledahan di Kantor Kemenag dan DPP PPP pada Senin (18/3) siang. Malamnya, mereka bertolak ke kediaman Romahurmuziy di kawasan Condet, Jakarta Timur.

"Dari sana disita ada salah satu laptop. Nanti akan kami analisis lebih lanjut karena kami duga ada bukti-bukti yang relevan terkait dengan barang-barang yang disita," ungkap Febri.

Tak hanya sampai di situ, keesokannya tim KPK langsung bertolak ke Surabaya, Jawa Timur. Di sana, mereka melakukan penggeledahan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, tim KPK mengamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan proses seleksi dan pengisian jabatan.

"Penggeledahan masih berlangsung sampai dengan malam ini. Nanti tentu kami update lagi apa kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan dilakukan oleh tim," tukas Febri.

Febri memastikan, tim penyidik akan memanggil sejumlah pihak yang ruang kerjanya menjadi objek penggeledahan. Termasuk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Namun, hal itu tergantung dengan kebutuhan penyidikan. "Karena di beberapa ruangan yang sebenarnya kami dapatkan (barang sitaan) tidak berkaitan langsung dengan orang yang memiliki ruangan itu," tandas Febri.

Kendati demikian, diakui Febri, tim penyidik telah berhasil mengidentifikasi dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Pihaknya pun sudah mengantongi bukti-bukti tersebut.

"Konstruksi perkara ini jelas, ada pihak yang diduga bersama-sama dengan RMY (Romahurmuziy) untuk mempengaruhi hasil seleksi atau proses seleksi atau pengisian jabatan tinggi di Kemenag," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengaku belum menemukan bukti bahwa dana suap yang diterima Romahurmuziy turut mengalir ke PPP. "Tapi penyidikan dan penyelidikan masih mulai. Nanti kita lihat saja," tandasnya.

Ia pun mengimbau kepada seluruh partai politik (parpol) untuk bekerja secara profesional. Jangan sampai memanfaatkan kewenangan untuk mempengaruhi kadernya yang menjabat sebagai menteri.

"Bayangkan saya seorang menteri, tapi saya juga kader partai tertentu, kalau misalnya sering digangguin pasti sulit untuk profesional," tegas Laode.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI tahun anggaran 2018-2019.

Selain Romi, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Penetapan ketiga tersangka itu berdasarkan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Tim Satgas Penindakan KPK di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/3) pagi. Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan total enam orang dan barang bukti berupa uang senilai Rp156.758.000.

Romi diduga menerima uang sebesar Rp250 juta dari Haris Hasanuddin dan Rp50 juta dari Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang tersebut diduga diserahkan untuk pengurusan proses seleksi keduanya dalam seleksi jabatan di Kemenag.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima, Romi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi yang juga berstatus sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Pengumuman PPPK Ditunggu
Pengumuman PPPK Ditunggu

Berita Sejenis

Politik Uang Jadi Momok Pilkada 2020

Politik Uang Jadi Momok Pilkada 2020

Ancaman politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 masih terasa.


Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang tak seluruhnya diikuti provinsi dan kabupaten/kota.


Menag Pimpin Delegasi Amirul Hajj Terbang ke Tanah Suci

Menag Pimpin Delegasi Amirul Hajj Terbang ke Tanah Suci

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memimpin delegasi Amirul Hajj berangkat ke Tanah Suci, Selasa (30/7).


Jamaah Wafat Berhak Mendapat Uang Duka Rp18-125 juta

Jamaah Wafat Berhak Mendapat Uang Duka Rp18-125 juta

Puncak musim haji di Mekkah bukan tanpa halangan. Khususnya bagi jamaah calon haji (JCH) yang kini mengalami sakit.


Kapolri Harap Tunjangan Kinerja TNI-Polri Naik 100 Persen

Kapolri Harap Tunjangan Kinerja TNI-Polri Naik 100 Persen

Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menaikan uang tunjangan kinerja hingga 100 persen untuk para anggota TNI-Polri


Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Sejumlah menteri kabinet kerja diketahui ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019. Meski menteri, bukan jaminan dipilih rakyat.


Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Pengembalian uang Rp10 juta dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ke KPK tidak menghapus dugaan gratifikasi.


Santunan Korban Penyelenggara Pemilu yang Meninggal Hari Ini Cair

Santunan Korban Penyelenggara Pemilu yang Meninggal Hari Ini Cair

Bawaslu akan menyerahkan santunan berupa uang dan piagam penghargaan kepada seluruh pengawas yang menjadi korban dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 17 April


Menag Batal Diperiksa KPK

Menag Batal Diperiksa KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (24/4) kemarin.


Politik Uang Libatkan Pejabat Negara

Politik Uang Libatkan Pejabat Negara

Kasus Money Politic menjadi temuan paling besar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama masa tenang Pemilu 2019 berlangsung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!