Nasional
Share this on:

Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

  • Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut
  • Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

JAKARTA - Uji publik revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 kembali dihelat. Kali ini dilakukan di Jakarta. Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat mengatakan jika dalam pelaksanaan revisi ini harus disikapi dengan bijak.

Revisi tentang peraturan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek tersebut harus dilakukan dengan aman. ”PM memang disiapkan untuk mengakomodir kepentingan bersama,” jelas Hindro.

Hindro mengaku jika PM tersebut memang sudah sangat disiapkan. ”Perangkat (peraturan menteri, Red) telah disiapkan dan telah dikonsulkan juga, berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis," kata Hindro.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Haris menegaskan bahwa Uji Publik ini dilaksanakan bukan untuk memeroleh persetujuan berbagai pihak. ”Uji publik ini digelar untuk persamaan pemahaman, jadi tidak ada yang merasa senang dan yang lainnya merasa dirugikan maka bilang. Sebab kami membuat peraturan sudah dilakukan revisi dan perbaikan-perbaikan,” ujar Umar.

Dia menambahkan jika hakekat uji publik adalah menyamakan persepsi dan menampung masukan berbagai pihak. Selain itu untuk mengutamakan keamanan, dan kenyamanan dan keberlangsungan usaha.

Sementara itu Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana mengungkapkan bahwa revisi peraturan ini dikerucutkan pada sembilan substansi. Dia menyebutkan sembilan subtansi tersebut adalah argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), persyaratan izin, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan pengaturan peran aplikator.

Yang paling mencolok adalah STNK yang digunakan untuk mendapatkan ijin dan SRUT boleh milik perseorangan. Namun harus didaftarkan atas koperasi yang berbentuk badan hukum. ”Penetapan kuota di suatu wilayah ditentukan oleh Dirjen atau Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya,” jelasnya. Wilayah operasi pun harus sesuai dengan plat nomor.

”Intinya PM mengatur untuk kepentingan bersama,” jelas Cucu. Dia mengaku jika pihaknya juga telah berkonsultasi dengan berbagai pihak.

Rencananya uji publik ini akan dilakukan di Semarang dan Surabaya. Kementerian Perhubungan memang sedang mengebut revisi PM 26/2017. Sebab November nanti PM 26/2017 tidak berlaku, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. (lyn/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

The Next Habibie Akui Berbohong
The Next Habibie Akui Berbohong

Berita Sejenis

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”.


TKW Dijual Online

TKW Dijual Online

Salah satu situs jual beli online Singapura Carousell kedapatan memasang iklan penjualan beberapa Pekerja Migran Indonesia perempuan (TKW).


Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Belakangan beredar hoaks alias berita palsu yang disebarkan blog-blog pendulang iklan online.


Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Aturan yang melarang mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) sudah dibuat.


Cegah Permainan, Soal Uji Akademik Akpol Diacak

Cegah Permainan, Soal Uji Akademik Akpol Diacak

Seleksi penerimaan taruna Akademi Kepolisian (Akpol) 2018 hampir mencapai puncak.


JK Ikut Gugat Syarat Capres Cawapres

JK Ikut Gugat Syarat Capres Cawapres

Uji materi terkait syarat calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).


OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Labuhanbatu

OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Labuhanbatu

Peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat publik tampaknya masih belum cukup membuat mereka menjauh dari praktik korupsi.


7 Ribu Desa Bakal Tersambung Akses Internet

7 Ribu Desa Bakal Tersambung Akses Internet

Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi terus dikebut.


Koordinasi Aturan Transportasi Belum Maksimal

Koordinasi Aturan Transportasi Belum Maksimal

Pasca kecelakaan kapal dalam sebulan terakhir, Kementerian Perhubungan memberikan perhatian lebih pada dunia pelayaran.


MK Tolak Ojek Jadi Angkutan Umum

MK Tolak Ojek Jadi Angkutan Umum

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengemudi ojek online yang ingin menjadikan ojek sebagai transportasi umum.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!