Nasional
Share this on:

Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

  • Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut
  • Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

JAKARTA - Uji publik revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 kembali dihelat. Kali ini dilakukan di Jakarta. Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat mengatakan jika dalam pelaksanaan revisi ini harus disikapi dengan bijak.

Revisi tentang peraturan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek tersebut harus dilakukan dengan aman. ”PM memang disiapkan untuk mengakomodir kepentingan bersama,” jelas Hindro.

Hindro mengaku jika PM tersebut memang sudah sangat disiapkan. ”Perangkat (peraturan menteri, Red) telah disiapkan dan telah dikonsulkan juga, berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis," kata Hindro.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Haris menegaskan bahwa Uji Publik ini dilaksanakan bukan untuk memeroleh persetujuan berbagai pihak. ”Uji publik ini digelar untuk persamaan pemahaman, jadi tidak ada yang merasa senang dan yang lainnya merasa dirugikan maka bilang. Sebab kami membuat peraturan sudah dilakukan revisi dan perbaikan-perbaikan,” ujar Umar.

Dia menambahkan jika hakekat uji publik adalah menyamakan persepsi dan menampung masukan berbagai pihak. Selain itu untuk mengutamakan keamanan, dan kenyamanan dan keberlangsungan usaha.

Sementara itu Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana mengungkapkan bahwa revisi peraturan ini dikerucutkan pada sembilan substansi. Dia menyebutkan sembilan subtansi tersebut adalah argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), persyaratan izin, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan pengaturan peran aplikator.

Yang paling mencolok adalah STNK yang digunakan untuk mendapatkan ijin dan SRUT boleh milik perseorangan. Namun harus didaftarkan atas koperasi yang berbentuk badan hukum. ”Penetapan kuota di suatu wilayah ditentukan oleh Dirjen atau Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya,” jelasnya. Wilayah operasi pun harus sesuai dengan plat nomor.

”Intinya PM mengatur untuk kepentingan bersama,” jelas Cucu. Dia mengaku jika pihaknya juga telah berkonsultasi dengan berbagai pihak.

Rencananya uji publik ini akan dilakukan di Semarang dan Surabaya. Kementerian Perhubungan memang sedang mengebut revisi PM 26/2017. Sebab November nanti PM 26/2017 tidak berlaku, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. (lyn/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

The Next Habibie Akui Berbohong
The Next Habibie Akui Berbohong

Berita Sejenis

KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI

KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI

Kendati dianggap sudah sesuai aturan perundang-undangan, pemberian KTP elektronik kepada warga negara asing (WNA) tetap menimbulkan polemik.


Aturan Ojek Online Segera Terbit

Aturan Ojek Online Segera Terbit

Aturan mengenai ojek online mencapai tahap akhir. Kementerian Perhubungan optimis jika minggu ketiga Februari, aturan tersebut bisa diundangkan.


Kasus Prostitusi Online, Polisi Jadwalkan Periksa Maraton 45 Artis

Kasus Prostitusi Online, Polisi Jadwalkan Periksa Maraton 45 Artis

Pemeriksaan perdana Vanessa Angel sebagai tersangka kasus prostitusi online diundur Jumat (25/1).


Polisi Miliki Data 145 Model-Artis Terlibat Prostitusi Online

Polisi Miliki Data 145 Model-Artis Terlibat Prostitusi Online

Kasus prostitusi yang melibatkan artis papan atas terus bergulir.


Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden RI Joko Widodo menekankan penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa secara tepat harus diperhatikan.


Sudah Diatur Perdirjen, Tarif Taksi Online Rp3.500-6.000 Per Kilometer

Sudah Diatur Perdirjen, Tarif Taksi Online Rp3.500-6.000 Per Kilometer

Kementerian Perhubungan telah selesai membuat aturan mengenai taksi daring.


Jumlah Pelamar Hampir Tembus 5 Juta

Jumlah Pelamar Hampir Tembus 5 Juta

Pendaftaran CPNS baru secara online di website sscn.bkn.go.id ditutup tadi malam (15/10) pukul 23.59 WIB.


Honorer K2 Merasa Dipersulit Daftar CPNS Online

Honorer K2 Merasa Dipersulit Daftar CPNS Online

Pendaftaran CPNS online melalui website sscn.bkn.go.id ditutup 15 Oktober atau tinggal lima hari lagi.


Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang

Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang

Ujicoba sistem rujukan online BPJS Kesehatan diperpanjang hingga 15 Oktober nanti.


Baru 10 Ribu Pelamar, Situs Pendaftaran CPNS Overload

Baru 10 Ribu Pelamar, Situs Pendaftaran CPNS Overload

Susahnya akses mendaftar CPNS baru secara online di website sscn.bkn.go.id ditengarai menjadi penyebab masih minimnya jumlah pendaftar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!