Nasional
Share this on:

Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

  • Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut
  • Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

JAKARTA - Uji publik revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 kembali dihelat. Kali ini dilakukan di Jakarta. Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat mengatakan jika dalam pelaksanaan revisi ini harus disikapi dengan bijak.

Revisi tentang peraturan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek tersebut harus dilakukan dengan aman. ”PM memang disiapkan untuk mengakomodir kepentingan bersama,” jelas Hindro.

Hindro mengaku jika PM tersebut memang sudah sangat disiapkan. ”Perangkat (peraturan menteri, Red) telah disiapkan dan telah dikonsulkan juga, berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis," kata Hindro.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Haris menegaskan bahwa Uji Publik ini dilaksanakan bukan untuk memeroleh persetujuan berbagai pihak. ”Uji publik ini digelar untuk persamaan pemahaman, jadi tidak ada yang merasa senang dan yang lainnya merasa dirugikan maka bilang. Sebab kami membuat peraturan sudah dilakukan revisi dan perbaikan-perbaikan,” ujar Umar.

Dia menambahkan jika hakekat uji publik adalah menyamakan persepsi dan menampung masukan berbagai pihak. Selain itu untuk mengutamakan keamanan, dan kenyamanan dan keberlangsungan usaha.

Sementara itu Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana mengungkapkan bahwa revisi peraturan ini dikerucutkan pada sembilan substansi. Dia menyebutkan sembilan subtansi tersebut adalah argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), persyaratan izin, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan pengaturan peran aplikator.

Yang paling mencolok adalah STNK yang digunakan untuk mendapatkan ijin dan SRUT boleh milik perseorangan. Namun harus didaftarkan atas koperasi yang berbentuk badan hukum. ”Penetapan kuota di suatu wilayah ditentukan oleh Dirjen atau Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya,” jelasnya. Wilayah operasi pun harus sesuai dengan plat nomor.

”Intinya PM mengatur untuk kepentingan bersama,” jelas Cucu. Dia mengaku jika pihaknya juga telah berkonsultasi dengan berbagai pihak.

Rencananya uji publik ini akan dilakukan di Semarang dan Surabaya. Kementerian Perhubungan memang sedang mengebut revisi PM 26/2017. Sebab November nanti PM 26/2017 tidak berlaku, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. (lyn/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

The Next Habibie Akui Berbohong
The Next Habibie Akui Berbohong

Berita Sejenis

15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

Pengusutan dugaan suap masal DPRD Sumatera Utara (Sumut) terus dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Sudah Minta Maaf, Laporan Puisi Sukmawati ke Polisi Bertambah

Sudah Minta Maaf, Laporan Puisi Sukmawati ke Polisi Bertambah

Sambil terisak, putri keempat Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri menyampaikan permintaan maafnya di hadapan publik kemarin.


Satu NIK Boleh untuk Tiga Nomor

Satu NIK Boleh untuk Tiga Nomor

Pemerintah akhirnya mengabulkan keinginan para pemilik konter seluler yang memprotes aturan registrasi 1 NIK untuk maksimal 3 kartu atau nomor.


Penghasilan Minim, Ojol Tuntut Kenaikan Tarif

Penghasilan Minim, Ojol Tuntut Kenaikan Tarif

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan pengemudi ojek online (Ojol) di kawasan Monas kemarin (27/3) mendapat respon dari istana.


Nakal, Izin Empat Biro Umrah Dicabut

Nakal, Izin Empat Biro Umrah Dicabut

Maraknya kasus penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang nakal, Kementerian Agama menerbitkan aturan baru.


Pimen Kiye... 1,6 Juta PNS Hanya Juru Ketik

Pimen Kiye... 1,6 Juta PNS Hanya Juru Ketik

Peningkatan iklim usaha dan pelayanan publik tengah menjadi fokus pemerintah.


Penolakan UU MD3 Diteken 205 Ribu Orang

Penolakan UU MD3 Diteken 205 Ribu Orang

Penolakan terhadap UU MD3 terus menggema. Bukan hanya aksi demonstrasi damai tapi juga melalui petisi online di Change.org.


Sebelum Lebaran, Cawapres Jokowi Sudah Ada

Sebelum Lebaran, Cawapres Jokowi Sudah Ada

Teka-teki terkait calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Joko Widodo nampaknya belum bisa diketahui publik dalam waktu dekat.


Uji KIR Taksi Online Gratis

Uji KIR Taksi Online Gratis

Kementerian Perhubungan menggandeng Polri menyelenggarakan pembuatan SIM A Umum bersubsidi untuk pengemudi taksi online dan reguler.


Kemenhub Tagih Janji Kemenkominfo

Kemenhub Tagih Janji Kemenkominfo

Kemenhub meminta Kemenkominfo untuk segera menuntaskan penyediaan dashboard untuk memantau operasional taksi online.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!