Nasional
Share this on:

Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang

  • Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang
  • Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang

JAKARTA - Ujicoba sistem rujukan online BPJS Kesehatan diperpanjang hingga 15 Oktober nanti. Program yang mulai diluncurkan pada pertengahan Agustus lalu itu seharusnya memang sudah final bisa dioperasikan pada awal bulan ini. Sayangnya, dari hasil evaluasi masih perlu perbaikan di beberapa sisi.

”Dari evaluasi yang kami lakukan, sepanjang fase ujicoba penerapan rujukan online ini, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Antara lain penetapan mapping fasilitas kesehatan, kesesuaian data kapasitas yang diisi oleh rumah sakit, dan proses sosialisasi yang masih perlu terus dioptimalkan,” kata Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaefudin, kemarin (10/2) saat acara temu media.

Salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan sistem rujukan online adalah bagaimana agar sistem tersebut memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi peserta yang memerlukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Selama ini banyak yang beranggapan bahwa sistem tersebut berdaompak pada kurangnya jumlah rumah sakit rujukan. Arief menganggap hal itu kurang tepat. Faktanya dari data yang ada, memang terjadi pergeseran distribusi pelayanan antar kelas rumah sakit.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan Budi Mohammad Arief saat ditemui pada acara yang sama menegaskan bahwa sistem rujukan online juga tidak menutup kesempatan bagi peserta JKN-KIS untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan kelas B dan kelas A.

Yang perlu diingat adalah harus sesuai dnegan kebutuhan medisnya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa jika ada rujukan kasus-kasus tertentu yang kompetensinya hanya dimiliki oleh rumah sakit kelas B, bisa langsung dirujuk dari FKTP ke rumah sakit kelas B.

Juga, untuk pasien JKN-KIS dengan kasus-kasus rujukan dengan kondisi khusus antara lain gagal ginjal (hemodialisa), hemofilia, thalassemia, kemoterapi, radioterapi, jiwa, kusta, TB-MDR, dan HIV-ODHA dapat langsung mengunjungi rumah sakit kelas manapun berdasarkan riwayat pelayanan sebelumnya selama ini.

”Hal lain yang kami jaga dalam implementasi sistem rujukan online ini adalah bagaimana memastikan peserta JKN-KIS dapat tetap dilayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan medisnya, sehingga tidak mengurangi mutu pelayanan yang diberikan,” tegas Budi. (lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Akses ke Donggala Mulai Terbuka
Akses ke Donggala Mulai Terbuka

Berita Sejenis

Buruh Dukung Subsidi BPJS Kesehatan Kelas III

Buruh Dukung Subsidi BPJS Kesehatan Kelas III

Rencana pemberian subsidi oleh pemerintah bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III mendapat apresiasi buruh.


Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Pendaftaran secara online calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka, Senin (11/11) hari ini.


Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Disubsidi

Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Disubsidi

Pemerintah akan memberikan subsidi bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III.


Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi Tembus Rp32,8 Triliun

Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi Tembus Rp32,8 Triliun

Utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada rumah sakit dan farmasi mencapai Rp21,16 triliun.


Cegah Pasien Dipulangkan, BPJS Kesehatan Bisa Pakai Fee for Service

Cegah Pasien Dipulangkan, BPJS Kesehatan Bisa Pakai Fee for Service

Skema INA CBGs yang diterapkan BPJS Kesehatan memiliki kelemahan, di mana pasien yang belum sembuh bisa dipulangkan oleh rumah sakit.


Angka Stunting di 18 Provinsi Masih Tinggi

Angka Stunting di 18 Provinsi Masih Tinggi

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, angka stunting pada usia balita di Indonesia mengalami penurunan, dari 37,2% (Riskesdas 2013) menjadi 30,8%


Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Bebani Warga Miskin

Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Bebani Warga Miskin

Meski Presiden Joko Widodo telah meneken peraturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun gelombang protes masih terus terjadi.


Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Perlu Ditinjau Ulang

Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Perlu Ditinjau Ulang

Keputusan menaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen diharapkan bisa dievaluasi oleh pemerintah.


Semua Warga Miskin Dibantu Iuran BPJS Kesehatannya

Semua Warga Miskin Dibantu Iuran BPJS Kesehatannya

Seluruh warga miskin dan tak mampu akan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


Menkes Pastikan Akan Libatkan IDI

Menkes Pastikan Akan Libatkan IDI

Kebijakan terkait masalah kesehatan akan selalu diputuskan Kementerian Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!