Nasional
Share this on:

Unggah Soal UN di Medos, Siswa Terancam Sanksi Dinilai Nol

  • Unggah Soal UN di Medos, Siswa Terancam Sanksi Dinilai Nol
  • Unggah Soal UN di Medos, Siswa Terancam Sanksi Dinilai Nol

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta siswa tidak mengunggah soal Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di internet atau media sosial. "Kemarin waktu UN SMA memang terjadi, saya kira memang ada keteledoran dari pihak pengawas dan peserta juga tidak tahu kalau itu masalah besar, masalah kedisiplinan dan kejujuran," kata Muhadjir di Jakarta, Senin (22/4) kemarin.

Muhadjir menegaskan, apabila mendapti siswa yang mengunggah soal di internet atau media sosial, bisa mendapatkan sanksi dengan diberi nilai nol atau dengan kata lain harus UN ulang. "Begitu juga untuk pengawas, bisa dicabut haknya mengawas dan tidak boleh mengawas UN lagi," ujarnya.

Muhadjir mengatakan, soal-soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama fokus pada penalaran. "Soal USBN SD fokus pada penalaran. Saya lihat sendiri kisi-kisi USBN anak saya, ada unsur rasional dan tidak menghafal," tuturnya.

Muhadjir menjelaskan pelaksanaan USBN SD sudah memenuhi Prosedur Operasional Standar (POS). Karenanya, dia berharap semua SD di Indonesia bisa mengikuti standar sekolah yang diterapkan itu. "Untuk USBN sebanyak 80 persen soal disiapkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk SMP dan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk SD dan 20 persen lainnya disiapkan oleh Kemendikbud," tuturnya.

Di sisi lain, Muhadjir mengungkapkan sulitnya menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. "Pelaksanaan UNBK tingkat SMP ini banyak sekali pesertanya begitu juga wilayahnya. Sebagian besar yang sulit diterapkan di daerah 3T," katanya.

Muhandjir menjelaskan UNBK di daerah 3T menyangkut beberapa hal yakni, sarana-prasarana maupun jaringan internet dan listrik. Menurutnya, Kemendikbud terus menambah jumlah sekolah yang menyelenggarakan UNBK melalui pemberian sarana dan prasarana seperti perlengkapan TIK.

"Kami harapkan tahun depan, bisa UNBK seluruhnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Totok Suprayitno menejelaskan, untuk UN tingkat SMP/MTS yang akan diujikan ada empat mata pelajaran yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun UN SMP dan MTS tersebut diikuti sebanyak 56.505 sekolah yang terdiri dari 39.326 SMP dan 17.719 MTS. Sedangkan sekolah yang mengikuti UNBK mencapai 78 persen.

"Sejauh ini persiapan untuk UN SMP sudah berjalan lancar, sudah sinkronisasi untuk UNBK begitu juga soal udah sampai untuk UN kertas pensil (UNKP)," kata Totok.

Totok menyebutkan, saat ini jumlah provinsi yang sudah menyelenggarakan UNBK secara keseluruhan atau 100 persen diantaranya, untuk tingkat SMP yakni DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Aceh, DI Yogyakarta, dan Bangka Belitung.

Sedangkan untuk tingkat MTS Terdapat 22 provinsi yang menyelenggarakan UNBK secara keseluruhan yakni DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Aceh, DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Bali, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Riau, Papua Barat, dan Sumatera Utara.

"Untuk pelaksanaan UN di daerah bencana tidak mengalami kendala dan diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan," pungkasnya. (der/zul/fin)


Berita Sejenis

10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

Wacana menambah jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang dinilai sangat tidak efisien.


UU Siber Jangan Tumpang Tindih

UU Siber Jangan Tumpang Tindih

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) dinilai sangat dibutuhkan. UU ini tidak bisa dianggap sepele.


Kompensasi 300 Persen, PLN Terancam Bangkrut

Kompensasi 300 Persen, PLN Terancam Bangkrut

Upaya pemerintah merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 tahun 2017 bisa mengancam keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN)..


PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut.


Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari cara agar tidak ada calon tunggal dalam Pilkada 2020 masih menjadi pro dan kontra.


Dunia Mulai Terancam Krisis Air

Dunia Mulai Terancam Krisis Air

Seperempat populasi dunia di 17 negara kini hidup di wilayah dengan persedian air yang tak sebanding dengan kebutuhan warganya.


Soal Mati Listrik Massal, Jangan Kriminalisasi Pohon Sengon

Soal Mati Listrik Massal, Jangan Kriminalisasi Pohon Sengon

PT PLN Persero menggandeng Bareskrim Polri untuk menginvestigasi gangguan yang menyebabkan mati listrik massal alias blackout di Jakarta, Banten, Jawa Barat, da


Listrik Padam, Jokowi dan Para Menteri Tertawa saat Family Gathering

Listrik Padam, Jokowi dan Para Menteri Tertawa saat Family Gathering

Aktivitas presiden dan menterinya yang menggelar family gathering bersamaan dengan pemadaman listrik dinilai sebagai peristiwa sosial yang bertentangan.


Kocak Banget, Baca Nih Curhatan Netizen soal Mati Lampu di Akun Instagram PLN

Kocak Banget, Baca Nih Curhatan Netizen soal Mati Lampu di Akun Instagram PLN

Pemadaman listrik yang cukup lama di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8) menuai kontroversi.


Status FPI Bukan Badan Hukum

Status FPI Bukan Badan Hukum

Polemik soal perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) terus bergulir. Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), FPI tidak dinyatakan dibubarkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!