Nasional
Share this on:

Unggul di Hitung Cepat Bukan Jaminan Menang

  • Unggul di Hitung Cepat Bukan Jaminan Menang
  • Unggul di Hitung Cepat Bukan Jaminan Menang

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan survei dengan metode exit poll tidak bisa dijadikan acuan dalam menentukan pemenang kontestasi demokrasi di Indonesia yang digelar pada hari ini 17 April 2019. Namun demikian langkah tersebut kemungkinan besar akan dilakukan pada proses perhitungan suara di luar negeri.

" Mungkin saja akan dilakukan tetapi hanya diperuntukkan pada tempat pemungutan suara yang berada di luar negeri (TPSLN-red), " kata Hasyim di Jakarta, Senin (15/4) kemarin.

Hasyim mengakui exit poll memang berfungsi menjadi basis informasi terkait siapa yang pemilih pemilih di suatu wilayah setelah pemilih keluar dari tempat pemungutan suara. Namun demikian, dirinya mengingatkan hasil penelitian ini belum sepenuhnya akurat pasalnya perhitungan resmi baru akan dilakukan pada 17 April 2019.

"Prinsipnya ialah surat suara hasil perhitungan mulai dari bawah dari TPS akan selalu dikawal dan akan dihitung semuanya sehingga hasil yang ada pada sistem exit poll belum tentu merupakan hasil akhir," terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin meminta kepada masyarakat untuk tidak langsung menyebarluaskan hasil dari temuan lembaga survei baik sistem yang mempergunakan quick count maupun exit poll.

Pasalnya, Ujang menilai dua sistem tersebut yang dilakukan hanya untuk menjadi salah satu riset dalam proses pesta demokrasi. "Hasil quick count atau exit poll hanyalah berupa gambaran dimana hasilnya akan menjadi pembanding pada total keseluruhan rekapitulasi. Bilamana sudah diketahui data tersebut ke depannya akan dapat menjadi pembelajaran bagi kaum akademis maupun politisi, " kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta.

Akademisi asal Universitas al-azhar Indonesia (UAI) ini pun berharap dalam pesta demokrasi yang berlangsung hari ini akan berjalan dengan baik. "Tidak perlu menyebarkan hoaks karena kedepannya, rekapitulasi data akan dijabarkan kepada masyarakat luas. Mari jaga kualitas demokrasi Indonesia agar tetap baik dan positif di mata dunia," tutupnya. (frs/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua

10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua

Papua dan Papua Barat bukan anak tiri tetapi setara dengan sesama anak bangsa Indonesia.


Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila bukan filsafat. Pancasila juga bukan warisan biologis. Maka konstruksi Pancasila harus terus dirawat dan diperjuangkan.


Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan SDM Unggul

Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan SDM Unggul

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim telah melakukan sejumlah pencapaian dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM).


BPIP Bisa Merambah ke Daerah

BPIP Bisa Merambah ke Daerah

Strategi bongkar pasang lembaga jelas-jelas bukan hal baru bagi Presiden Joko Widodo. Lima tahun belakangan telah membubarkan 23 lembaga non-struktural (LNS).


Rp1,162 Triliun Disiapkan untuk Cetak SDM Andal

Rp1,162 Triliun Disiapkan untuk Cetak SDM Andal

Pemerintah telah menyiapkan empat proyek utama untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.


Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Kebijakan perluasan area plat nomor kendaraan ganjil genap bukan solusi mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.


Pemulangan Jemaah Lewat Fast Track

Pemulangan Jemaah Lewat Fast Track

Pemerintah Arab Saudi melakukan uji coba fast track atau jalur cepat untuk proses pemulangan jamaah haji termasuk dari Indonesia.


GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menuai pro dan kontra.


Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari cara agar tidak ada calon tunggal dalam Pilkada 2020 masih menjadi pro dan kontra.


Bukan Negara Ijtimak, Ideologi Khilafah Harus Dilawan

Bukan Negara Ijtimak, Ideologi Khilafah Harus Dilawan

Salah satu rekomendasi Ijtimak Ulama IV adalah mewujudkan NKRI syariah berdasarkan Pancasila.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!