Nasional
Share this on:

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

  • Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun
  • Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

JAKARTA - Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Hal itu menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang THR dan gaji ke 13 oleh Presiden Joko Widodo, kemarin (23/5).

Dalam PP tersebut, terjadi sejumlah perubahan, khususnya dalam skema pemberian THR bagi ASN aktif. Di mana jumlahnya akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara bagi pensiunan, untuk pertama kalinya, mereka akan mendapatkan THR.

"Kita berharap ada peningkatan kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik keseluruhan,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin (23/5).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan besaran THR bagi ASN aktif disebabkan ada penambahan jumlah item keuangan yang dimasukkan. Jika sebelumnya hanya gaji pokok, di tahun ini, ditambahkan tunjangan keluarga, tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja.

“Dengan demikian PNS akan mendapatkan THR hampir sama dengan take home pay satu bulan,” ujarnya di tempat yang sama. Sementara untuk pensiunan, besaran THR yang diberikan sebesar anggaran pokok yang biasa diterima setiap bulannya.

Terkait pencairannya, Sri menjelaskan, masing-masing satuan kerja (satker) yang berjumlah 25 ribu di Indonesia dapat mengajukan permintaan pembayaran THR pada kantor perbendaharaan mulai akhir Mei ini. Sehingga harapannya, pencairan dapat dilakukan pada awal Juni mendatang.

Bagaimana dengan Gaji ke 13? Sri menjelaskan jika besaran dan skema gaji ke 13 akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik bagi PNS yang aktif maupun bagi pensiunan. Adapun pencairannya, satker bisa melakukan pengajuan pada bulan Juni sehingga bisa dicairkan pada awal Juli.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, perubahan skema THR tersebut berdampak pada alokasi anggaran yang disediakan. Di mana anggaran yang disediakan tahun ini mencapai Rp. 35,76 triliun, atau naik 68,9 persen dibandingkan tahun 2017 lalu.

Dengan rincian bagi ASN aktif, THR gaji ASN Rp5,24 triliun, THR tunjangan ASN Rp5,79 triliun, Gaji ke-13 ASN Rp 5,24 triliun, Tunjangan Kinerja ke-13 Rp5,79 triliun. Selain itu untuk pensiunan, rinciannya THR Pensiunan Rp6,85 triliun dan tunjangan ke-13 Rp6,85 triliun.

Sri menambahkan, sebagaimana tujuan awalnya, Gaji ke-13 bagi ASN maupun pensiunan dicairkan Juli agar bersamaan dengan masa awal masuk sekolah. “Agar ASN PNS Polri TNI bisa membantu anak-anak sekolah mereka,” tuturnya. Teknis lebih detail terkait pencairan akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Asman Abnur menjelaskan, selain untuk meningkatkan kesejahteraan, kenaikan juga dilakukan sebagai bentuk reward. Sebab, berdasarkan hasil, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), terjadi peningkatan kinerja. Oleh karenanya, Asman berharap, penambahan kesejahteraan bisa memantik kinerja PNS lebih baik lagi.

Sementara pemberian THR bagi pensiunan hanyalah bentuk apresiasi dan hadiah dari negara. “Selama ini tidak pernah dapat. Pensiun itu bayangkan dari eselon I begitu pensiun pendapatannya cuma berapa. Ini bentuk apresiasi lah,” kata politisi PAN itu.

Lalu, apakah berkaitan dengan tahun politik? Asman langsung membantahnya. Dia kembali menegaskan jika kebijakan tersebut sebagai bentuk aspresiasi. “Kalau yang membelok-belok (menuding politis) kan ya terserah. Yang penting tidak ada hubungan sama sekali,” tuturnya.

Disinggung soal potensi skema tersebut bisa berjalan di tahun-tahun selanjutnya, dia belum bisa memastikan. Namun secara pribadi, pihaknya berharap kebijakan itu bisa berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Setelah sempat padam, rencana untuk digitalisasi saluran televisi di indonesia kembali dihidupkan oleh pemerintah.


Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

Lapindo Brantas kembali mengantongi izin eksplorasi minyak dan gas (migas) di Sidoarjo.


Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Sosok calon wakil presiden untuk Joko Widodo memang masih ramai dibicarakan. Terakhir, muncul rumor 10 kandidat yang sudah masuk ke kantong Jokowi.


Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Pemerintahan memutuskan untuk tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.


Indonesia Mulai Loby AS

Indonesia Mulai Loby AS

Mata pemerintah dan pelaku usaha kini tertuju pada sengitnya perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.


500 Desa Dapat Pinjaman Bank Dunia

500 Desa Dapat Pinjaman Bank Dunia

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) membawa 500 proposal berisi showcase pembangunan dengan Dana Desa.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).


Kominfo Blokir Aplikasi Tik Tok

Kominfo Blokir Aplikasi Tik Tok

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) akhirnya memutuskan memblokir aplikasi video social Tik Tok.


Rupiah Loyo, Harga BBM Naik Lagi

Rupiah Loyo, Harga BBM Naik Lagi

PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM, khususnya Pertamax Series dan Dex Series mulai kemarin (1/7) dan berlaku di SPBU seluruh Indonesia.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!