Nasional
Share this on:

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

  • Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun
  • Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

JAKARTA - Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Hal itu menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang THR dan gaji ke 13 oleh Presiden Joko Widodo, kemarin (23/5).

Dalam PP tersebut, terjadi sejumlah perubahan, khususnya dalam skema pemberian THR bagi ASN aktif. Di mana jumlahnya akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara bagi pensiunan, untuk pertama kalinya, mereka akan mendapatkan THR.

"Kita berharap ada peningkatan kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik keseluruhan,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin (23/5).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan besaran THR bagi ASN aktif disebabkan ada penambahan jumlah item keuangan yang dimasukkan. Jika sebelumnya hanya gaji pokok, di tahun ini, ditambahkan tunjangan keluarga, tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja.

“Dengan demikian PNS akan mendapatkan THR hampir sama dengan take home pay satu bulan,” ujarnya di tempat yang sama. Sementara untuk pensiunan, besaran THR yang diberikan sebesar anggaran pokok yang biasa diterima setiap bulannya.

Terkait pencairannya, Sri menjelaskan, masing-masing satuan kerja (satker) yang berjumlah 25 ribu di Indonesia dapat mengajukan permintaan pembayaran THR pada kantor perbendaharaan mulai akhir Mei ini. Sehingga harapannya, pencairan dapat dilakukan pada awal Juni mendatang.

Bagaimana dengan Gaji ke 13? Sri menjelaskan jika besaran dan skema gaji ke 13 akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik bagi PNS yang aktif maupun bagi pensiunan. Adapun pencairannya, satker bisa melakukan pengajuan pada bulan Juni sehingga bisa dicairkan pada awal Juli.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, perubahan skema THR tersebut berdampak pada alokasi anggaran yang disediakan. Di mana anggaran yang disediakan tahun ini mencapai Rp. 35,76 triliun, atau naik 68,9 persen dibandingkan tahun 2017 lalu.

Dengan rincian bagi ASN aktif, THR gaji ASN Rp5,24 triliun, THR tunjangan ASN Rp5,79 triliun, Gaji ke-13 ASN Rp 5,24 triliun, Tunjangan Kinerja ke-13 Rp5,79 triliun. Selain itu untuk pensiunan, rinciannya THR Pensiunan Rp6,85 triliun dan tunjangan ke-13 Rp6,85 triliun.

Sri menambahkan, sebagaimana tujuan awalnya, Gaji ke-13 bagi ASN maupun pensiunan dicairkan Juli agar bersamaan dengan masa awal masuk sekolah. “Agar ASN PNS Polri TNI bisa membantu anak-anak sekolah mereka,” tuturnya. Teknis lebih detail terkait pencairan akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Asman Abnur menjelaskan, selain untuk meningkatkan kesejahteraan, kenaikan juga dilakukan sebagai bentuk reward. Sebab, berdasarkan hasil, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), terjadi peningkatan kinerja. Oleh karenanya, Asman berharap, penambahan kesejahteraan bisa memantik kinerja PNS lebih baik lagi.

Sementara pemberian THR bagi pensiunan hanyalah bentuk apresiasi dan hadiah dari negara. “Selama ini tidak pernah dapat. Pensiun itu bayangkan dari eselon I begitu pensiun pendapatannya cuma berapa. Ini bentuk apresiasi lah,” kata politisi PAN itu.

Lalu, apakah berkaitan dengan tahun politik? Asman langsung membantahnya. Dia kembali menegaskan jika kebijakan tersebut sebagai bentuk aspresiasi. “Kalau yang membelok-belok (menuding politis) kan ya terserah. Yang penting tidak ada hubungan sama sekali,” tuturnya.

Disinggung soal potensi skema tersebut bisa berjalan di tahun-tahun selanjutnya, dia belum bisa memastikan. Namun secara pribadi, pihaknya berharap kebijakan itu bisa berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Kabar duka meninggalnya cucunya sampai telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


Mendagri Buka Sarasehan Kemaritiman dan Melantik Pengurus ASPEKSINDO

Mendagri Buka Sarasehan Kemaritiman dan Melantik Pengurus ASPEKSINDO

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dijadwalkan membuka rembuk kemaritiman nasional yang digelar ASPEKSINDO pada 16-18 November 2018.


Satu Keluarga Tewas Dibunuh, Dipastikan Bukan Perampokan

Satu Keluarga Tewas Dibunuh, Dipastikan Bukan Perampokan

Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan dua anak ditemukan tewas di sebuah rumah di Jalan Bojong Nangka, RT 02/07, Kelurahan Jatirahayu, Pondok Melati, Ko


Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemarin (13/11) meluncurkan tanggal libur dan cuti bersama 2019.


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village

Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village

Keseriusan Asosiasi Pemerintah Desa dan Kepulauan Indonesia (ASPEKSINDO) membangun daerah pedalaman terus terpacu.


Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah berencana melakukan penguatan sistem Indonesia Tsunami Early Warning Systems (INA-TEWs) dalam waktu 3 tahun mendatang (2019-2021).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!