Nasional
Share this on:

Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan

  • Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan
  • Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan

JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas untuk dapat mengendalikan jumlah penduduk. Akan tetapi upaya BKKBN terbelenggu Undang Undang (UU) Perkawinan.

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal dalam keterangannya mengatakan upaya yang dilakukan pihaknya terhalang UU Perkawinan yang memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. "Ini yang perlu kita harmonisasi tentang usia pernikahan bagi wanita untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan dini," katanya saat peringatan Hari Anak Internasional, Minggu (18/8).

Dia mengatakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang disebut anak-anak ketika belum berusia 18 tahun. Sedangkan BKKBN mengatur usia perempuan paling rendah menikah adalah 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.

"Ada perbedaan persepsi sehingga menghambat kita dalam melakukan pengendalian penduduk. Hal ini yang membedakan kita dengan negara-negara maju lainnya karena mereka memiliki batasan usia yang jelas, kata dia.

Ia mengatakan ada informasi yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan membahas amendemen UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Semoga hasilnya akan ada satu pijakan bersama usia berapa seseorang diperbolehkan menikah," ujar dia.

Ia mengatakan penduduk memiliki lingkaran hidup masing-masing yang dimulai dari lahir hingga kematian. Dalam hal ini, BKKBN bertugas menggarap masalah penduduk sejak remaja dan penanganan masalah remaja.

Penduduk mempunyai lingkaran kehidupan, lahir sampai meninggal. Menggarap penduduk sesuai momentum sejak remaja dan penanganan masalah penduduk dari remaja terkait dengan kesehatan reproduksi dan bonus demografi.

Apalagi jumlah penduduk remaja di Indonesia sekitar 30 persen atau 70 juta orang. "Ini tentu potensi yang besar jika dapat diarahkan dengan baik dan bisa jadi petaka jika tidak dikelola dengan tepat," kata dia.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan pemerintah harus memberikan perhatian yang besar kepada remaja, baik melalui kebijakan maupun anggaran, sehingga dapat mempersiapkan generasi unggul dalam menghadapi bonus demografi.

"Salah satunya adalah dengan menekan angka pernikahan anak," kata dia. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi
Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Berita Sejenis

Dinilai Lecehkan aspirasi rakyat, Revisi UU KPK Digugat

Dinilai Lecehkan aspirasi rakyat, Revisi UU KPK Digugat

Upaya Badan Legislasi (Baleg) DPR mempercepat membahas revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang resistensi.


KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum badan dengan memasukkan orang ke dalam penjara. Namun, bagaimana menekan kerugian negara.


Seruan Lawan Upaya Pelemahan KPK Semakin Luas

Seruan Lawan Upaya Pelemahan KPK Semakin Luas

Sejumlah pegawai dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV menggelar aksi di lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/9).


Tolak Revisi UU, Ada Upaya Lumpuhkan KPK

Tolak Revisi UU, Ada Upaya Lumpuhkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).


Pulihkan Akses Internet di Papua, Pemerintah Harus Lakukan Kontra Opini Propaganda Asing

Pulihkan Akses Internet di Papua, Pemerintah Harus Lakukan Kontra Opini Propaganda Asing

Pemulihan akses internet di Papua diperlukan sebagai upaya kontra opini propaganda asing terhadap keamanan di Papua.


Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut ternyata tak semudah membalikan telapak tangan.


Kompensasi 300 Persen, PLN Terancam Bangkrut

Kompensasi 300 Persen, PLN Terancam Bangkrut

Upaya pemerintah merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 tahun 2017 bisa mengancam keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN)..


Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari cara agar tidak ada calon tunggal dalam Pilkada 2020 masih menjadi pro dan kontra.


KPU Tak Berhak Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

KPU Tak Berhak Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Upaya melarang mantan koruptor maju Pilkada 2020 harus disetujui semua pihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memiliki dasar hukum kuat jika ingin memberlakuk


Demokrat Incar Posisi Ketua MPR

Demokrat Incar Posisi Ketua MPR

Upaya Partai Gerindra mengincar kursi pimpinan MPR masih kokoh.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!