Nasional
Share this on:

Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

  • Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan
  • Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

JAKARTA - Peserta BPJS Kesehatan belum dikenai urun biaya yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya disebutkan, ada tim yang akan mengkaji layanan apa saja yang dikenai urun biaya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan bahwa pihaknya menunggu kajian dari tim yang terdiri atas organisasi profesi kesehatan dan asosiasi rumah sakit (RS) itu.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes Sundoyo menyatakan, jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenai urun biaya harus diusulkan terlebih dahulu oleh asosiasi RS, BPJS Kesehatan, atau organisasi profesi. Setelah itu akan dikaji Kemenkes. ”Baru diputuskan menteri kesehatan,” ucapnya kemarin (20/1).

Sampai saat ini belum ada usulan dari asosiasi RS, BPJS Kesehatan, dan organisasi profesi sehingga tim dari Kemenkes belum bekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, menteri kesehatan juga belum menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenai urun biaya itu.

Permenkes 51 merupakan amanat pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasar pasal 104 perpres tersebut, permenkes harus sudah ditetapkan tiga bulan sejak Perpres 82 itu diundang-undangkan. Secara umum permenkes tersebut mengatur dua hal, yaitu urun biaya dan selisih biaya. Urun biaya dan selisih biaya tidak berlaku bagi peserta bantuan iuran (PBI), peserta yang didaftarkan pemda, dan pekerja penerima upah (PPU) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

”Untuk rawat jalan, terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenai urun biaya juga belum berlaku karena masih menunggu penetapan dari menteri kesehatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sundoyo menjelaskan, adanya urun biaya terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dimaksudkan sebagai kendali mutu dan kendali biaya. Dibutuhkan proses panjang untuk menetapkan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya. Kemenkes harus menggelar rapat bersama BPJS Kesehatan, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta asosiasi fasilitas kesehatan untuk membahas usulan layanan apa saja yang harus membayar.

Kemudian, menteri kesehatan membentuk tim khusus. Tugas pertama mereka mempertimbangkan usulan dari aspek pemanfaatan, penggunaan, serta prosedur pelayanan. Setelah itu usulan diuji publik. Baik melalui sosialisasi, seminar, lokakarya, maupun diskusi dengan stakeholder kesehatan, akademisi, dan kelompok konsumen.

Selanjutnya, tim akan memberikan hasilnya berupa rekomendasi ke menteri. Rekomendasi harus disampaikan paling lama tiga minggu sejak penugasan. ”Tapi tidak langsung begitu saja disetujui menteri,” ucap Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief.

Tentu menteri juga harus mempelajari dan mempertimbangkan lagi rekomendasi itu sebelum memutuskan untuk menetapkan atau menolak. Paling lama seminggu untuk memberikan keputusan sejak rekomendasi diterima. ”Kalau rekom itu ditolak, menteri harus segera menyampaikan ke forum untuk segera dikaji ulang,” imbuhnya.

Setidaknya, lanjut Budi, dibutuhkan waktu sebulan untuk menetapkan jenis pelayanan yang nanti dikenai urun biaya. Namun, faktanya, hingga saat ini belum ada kabar untuk menggelar pertemuan dengan Kemenkes bersama stakeholder kesehatan lainnya.

”Untuk penetapannya sampai saat ini juga belum jelas. Kalau ternyata pertengahan atau akhir tahun ya mungkin baru berlaku di pengujung 2019 atau tahun depan,” ucap dr Kamelia, staf JPKR BPJS Kesehatan. (lyn/han/c9/agm/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Segera Larang Vape atau Rokok Elektrik

Segera Larang Vape atau Rokok Elektrik

Kementerian Kesehatan sedang merumuskan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Temb


Empat Tahun Bidikmisi Kemenag Rp482,5 Miliar

Empat Tahun Bidikmisi Kemenag Rp482,5 Miliar

Kemenag telah menyalurkan Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Miskin Berprestasi (Bidikmisi) Rp 482,5 miliar.


Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat berdoa agar iuran BPJS Kesehatan kelas III disubsidi.


Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Pemerintah diminta segera mencari solusi konkret untuk memberikan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III.


Buruh Dukung Subsidi BPJS Kesehatan Kelas III

Buruh Dukung Subsidi BPJS Kesehatan Kelas III

Rencana pemberian subsidi oleh pemerintah bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III mendapat apresiasi buruh.


Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Disubsidi

Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Disubsidi

Pemerintah akan memberikan subsidi bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III.


Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada DPR untuk melarang mantan koruptor maju di Pilkada bisa jadi cerminan wakil rakyat.


Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi Tembus Rp32,8 Triliun

Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi Tembus Rp32,8 Triliun

Utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada rumah sakit dan farmasi mencapai Rp21,16 triliun.


Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor.


Cegah Pasien Dipulangkan, BPJS Kesehatan Bisa Pakai Fee for Service

Cegah Pasien Dipulangkan, BPJS Kesehatan Bisa Pakai Fee for Service

Skema INA CBGs yang diterapkan BPJS Kesehatan memiliki kelemahan, di mana pasien yang belum sembuh bisa dipulangkan oleh rumah sakit.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!